Miris. Khamar Haram, Tetap Beredar Demi Aspek Ekonomis



Senin, 15 November 2021 - 13:00:28 WIB



Oleh: Farah Sari,  A. Md*

 

Dikutip dari laman CNN Indonesia (8/11/21) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menambah kuota masyarakat untuk membawa minuman beralkohol (minol) alias minuman keras dari luar negeri untuk dikonsumsi sendiri dari tadinya 1 liter menjadi 2.250 mililiter atau 2,25 liter per orang. Tambahan kuota itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Impor.

Beleid tersebut sekaligus mengubah aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493.

Aturan itu sebenarnya telah diterbitkan pada 1 April 2021 lalu. Namun, aturan itu kini menjadi sorotan usai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Muhammad Cholil Nafis mendesak Kemendag membatalkan aturan penambahan impor minol tersebut. Menurutnya, aturan soal peningkatan jumlah impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) akan merugikan anak bangsa dan pendapatan negara.
Bagaimana seharusnya seorang muslim memandang khamar? Dikaitkan dengan melonggarkan aturan peredaran khamar dengan aspek ekonomis (pariwisata dan sumber pendapatan negara).

//Mengenal Khamar (Minuman Beralkohol) //

Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan. (Abdurrahman al-Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hal.49) Sifat memabukkan pada khamr ini, menurut ilmu pengetahuan modern, karena zat bernama “etil alkohol”/“etanol” (C2H5OH) atau disebut secara populer dengan sebutan “alkohol”.

Maka khamr dapat juga didefinisikan sebagai “setiap minuman yang mengandung alkohol baik kadarnya sedikit maupun banyak.” (Abu Malik Al-Dhumairi, Fathul Ghafur fi Isti’mal Al-Kuhul Ma’a al-‘Uthur, hal. 13)

Tidak ada perbedaan pendapat di ulama, bahwa khamr hukumnya haram. Dalil keharamannya adalah firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya [minum] khamr (minuman beralkohol), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al Maaidah [5] : 90)

//Dampak Buruk Khamar (Minuman Beralkohol)//

“Khamr adalah induk keburukan. Siapa saja yang meminum khamr, Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Jika ia mati, sementara khamr itu ada di dalam perutnya, maka ia mati dengan kematian jahiliah.” (HR ath-Thabarani, ad-Daraquthni, dan al-Qudha’i)

Kebenaran khamar adalah induk keburukkan diperkuat dengan apa yang disampaikan WHO. Menurut laporan terbaru WHO, tiga juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol pada 2016 lalu. Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia akibat konsumsi alkohol, yang juga setara dengan satu kematian tiap 10 detik. (cnnindonesia.com, 24/9/2018)

Studi yang ditulis Montarat Thavorncharoensap dalam 20 riset di 12 negara menyebutkan, beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45—5,44 persen dari PDB. (republika.co.id, 1/3/2021)

Beredarnya khamar membuka peluang terjadinya kerusakan. Sehingga tidak benar jika negara mengambil resiko bahaya bagi rakyat (mayoritas muslim) dengan melahirkan kebijakan yang makin melonggarkan peredaran khamar. Apalagi secara hukum syariat khamar haram. Akan mendatangkan dosa dan kerusakan.

Apalagi pemimpin di negeri ini seorang muslim. Seharusnya berpegang pada syariat.  Namun karena sistem yang ditetapkan bukan sistem islam,  sehingga syariat menjadi sulit ditegakkan.

//Longgarkan Peredaran Khamar (Minuman Beralkohol) Demi Aspek Ekonomis//

Dikutip dari laman CNN Indonesia (1/3/21)  Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka investasi industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Industri miras sendiri ikut menyumbang pendapatan bagi negara dalam bentuk cukai. Melansir laporan APBN KiTa Februari 2021, penerimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada Januari sebesar Rp250 miliar. Angkanya minus 15,18 persen secara tahunan.

Miras Adalah Komoditas Ekonomi di alam Demokrasi kapitalis saat ini. Industri dan perdagangan miras diklaim memberikan manfaat secara ekonomi, yakni berupa pendapatan negara. Bahkan diharapkan akan membuka peluang adanya sumber-sumber ekonomi baru, dan juga lahan pekerjaan baru.

Dalam kitab an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan adanya bahaya dari berbagai teori dan konsep ekonomi kapitalisme. Salah satunya konsep tentang nilai guna (utility). Dalam konsep ekonomi kapitalis, setiap barang dan jasa dianggap memiliki nilai guna (utility) selama masih ada orang yang menginginkannya. Dengan kata lain, sesuatu akan memiliki nilai guna (utility) berdasarkan kacamata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggapnya tidak bermanfaat atau justru berbahaya.

Minuman beralkohol (khamr) dalam hal ini adalah sesuatu yang memiliki utility dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Karena masih ada sebagian kalangan yang menginginkan minuman beralkohol. Ia dianggap sebagai barang yang bernilai ekonomi karena bisa memuaskan kebutuhan. Sementara industri khamr adalah pemberi jasa yang juga memiliki nilai ekonomi karena bisa memuaskan kebutuhan individu. Karena itu, jika nilai ekonomi minumam beralkohol dianggap bisa menghasilkan peningkatan pendapatan, dipastikan produksi dan konsumsi minumam berakohol“semestinya” juga meningkat.

Masalahnya, peningkatan produksi dan konsumsi miras juga akan meningkatkan kerugian akibat konsumsi miras dalam berbagai bentuknya, dan ini sangat berbahaya. Dengan konsep ekonomi kapitalisme ini, tak hanya miras, tapi barang dan jasa haram lainnya juga akan dibiarkan di tengah-tengah umat. Produksi dan distribusinya akan difasilitasi karena dianggap bernilai ekonomi.

Inilah sistem rusak dan merusak yang disebabkan oleh demokrasi kapitalis dalam pengaturan ekonomi.  Menjadikan segala sesuatu boleh diambil atau dilakukan asalkan memberikan manfaat. Khamar (minuman beralkohol) yang sudah pasti keharaman dan kerusakan yang di akibatkannya,  tetap di ijinkan beredar. Sudah seharusnya muslim meninggalkan hal yang bertentangan dengan islam. Dan terikat hanya dengan sistem dari islam saja.  Apalagi konsep ekonomi dalam sistem ekonomi islam mampu menjawab bagaimana seharusnya sebuah negara menetapkan sumber pendapatannya.

// Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam //

Dalam Islam, terdapat 12 sumber pemasukan negara yang secara umum terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:

(1) Bagian Fai’ dan Kharaj, meliputi ganimah, termasuk anfal, fai’, dan khumus (seperlima harta fai’); Kharaj, sewa tanah-tanah milik negara, jizyah, barang temuan, waris yang tak ada pewarisnya, harta sitaan, dan pajak.

(2) Bagian Kepemilikan Umum, yang meliputi minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, padang rumput, aset produktif yang dikuasai negara, misalnya yang berasal dari wakaf.

(3) Bagian Sedekah yang terdiri dari sedekah wajib, seperti zakat harta dan perdagangan yang berupa uang (atau emas/perak), zakat pertanian dan buah-buahan, dan zakat ternak. (Sumber: Sistem Keuangan dalam Daulah Khilafah)

Oleh karena itu,  penerapan islam secara totalitas oleh negara akan mampu menyelesaikannya persoalan secara tuntas. Khamar dan benda lainnya yang jelas keharamannya tidak akan diizinkan beredar ditengah masyarakat muslim. Dengan alasan apapun yang tidak syar'i.
Warga negera non-muslim yang hidup dalam negara islam tetap diberikan kebebasan untuk beraqidah dan beribadah sesuai keyakinannya. Maka,  bisa mengkonsumsi apapun yang diperbolehkan oleh keyakinannya di lingkungan privat. Negara tidak akan memaksa mereka dalam aspek aqidah,  ibadah,  makanan,  minuman dan pakaian selama berada dikomunitas mereka.

Sedangkan permasalah sumber pendapatan negara akan bisa diatasi oleh islam. Karena islam memiliki sumber pos pasukan yang banyak sesuai tuntunan syariat. Tidak seperti demokrasi kapitalis hari ini,  yang melonggarkan peredaran khamar. Padahal jelas keharaman dan kerusakannya. Sistem islam inilah yang kita butuhkan. Sehingga harus terus kita perjuangan dengan jalan dakwah yang mulia.(*)

 

 

Penulis adalah: Aktivis Dakwah Islam*



Artikel Rekomendasi