Notaris dalam Kontrak Internasional, dan Transaksi Elektronik - Cybernotary (Electronic Notary)



Rabu, 10 November 2021 - 16:47:33 WIB



Oleh: Tanti Inggriani, S. Kom., S.H*

 



Bismillahirrahmanirrahim.
Awal tahun 2020, di bulan Maret resmi diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwa Negara kita tercinta Republik Indonesia memasuki lingkaran permasalahan baru dibidang kesehatan, yaitu munculnya wabah virus Corona Covid-19. Yang menimbulkan dampak sangat beragam diberbagai aspek kehidupan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang muncul terasa sangat jelas dan nyata pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia umumnya, dan Indonesia khususnya, misalnya dampak sosial, ekonomi, bisnis, keuangan, pekerjaan, pendidikan, politik, hukum dan lain-lain. Pola kehidupan masyarakat berubah 360 derajat, dimana pemerintah harus merubah beberapa aturan, bahkan pemerintah juga harus membuat aturan baru dengan tujuan untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran virus Corona Covid-19 ini, tanpa harus melumpuhkan ekonomi di Indonesia. Dan masyarakat mau tidak mau juga harus ikut serta merubah segala kebiasaannya, menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), misal membatasi beberapa sarana transportasi dan fasilitas umum, kegiatan sosial atau kegiatan di luar rumah seperti sekolah dan bekerja juga harus dilakukan dari rumah. Akibat adanya perubahan inilah, sehingga muncul berbagai interaksi, komunikasi, kegiatan atau transaksi yang harus dilakukan secara online. Semua berada dalam jaringan, yang mengharuskan kita untuk paham dan mengerti tentang internet sebagai media komunikasi dan transaksi secara elektronik. Pemahaman dalam dunia internet bukan hanya sekedar pemahaman penggunaannya saja, tetapi juga pemahaman dalam hal bahasa.

Tidak terhindarkan dalam dunia hukum, jasa-jasa hukum, pelayanan publik, salah satunya Notaris, dimana seorang Notaris saat ini diarahkan bahkan dituntut untuk ikut serta dalam jaringan, internet. Notaris harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi, akibat era globalisasi dan secara tidak langsung juga dampak dari wabah virus Corona Covid-19 yang sedang malanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Notaris juga kedepannya harus pintar dalam berbahasa asing, misal bahasa Inggris, karena dunia yang semakin tanpa batas mengakibatkan interaksi antar orang-perorang, pelaku usaha, pelaku bisnis dan sebagainya, tidak hanya dalam satu Negara tetapi bisa dengan berbagai Negara. Artinya bahwa, Notaris harus mampu bersaing sebagai pelayan publik dalam hal pembuatan akta otentik, dan terkait dengan klausula-klausula apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kontrak atau perjanjian, yang arahnya nanti akan menuju transaksi elektronik.

Bagaimana Notaris dengan transaksi elektronik atau biasa disebut Cybernotary atau Electronic Notary. Yang sekarang sudah begitu ramai dibicarakan, didiskusikan dan diperdebatkan baik secara langsung ataupun melalui media massa, media online, webinar, seminar, dan buku-buku yang ditulis serta diterbitkan terkait dengan Notaris dan transaksi elektronik (Cybernotary atau Electronic Notary). Berbagai pendapat serta kajian berdatangan dari segala kalangan, ada yang mendukung dan banyak juga yang tidak mendukung, artinya pro dan kontra. Dari kalangan Notaris sendiri pun banyak yang tidak mendukung bahkan tidak mau ikut dengan alasan tidak berani memberikan pelayanan secara elektronik. Karena menurut mereka (sebagian Notaris), hal ini sangat bertentangan dengan bunyi UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) dan Kode Etik seorang Notaris, yang diatur dalam UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) serta diatur dan atau juga dibuat oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia). Dan banyak juga yang berpendapat bahwa, belum ada kepastian hukum untuk Notaris, jika menjalankan pelayanannya secara online atau elektronik.

Namun, sebaiknya kita jangan menutup diri dan jangan menutup mata dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan jangan pula kita menyalahkan kepada bencana wabah virus Corona Covid-19 seperti dibahas di awal tadi, serta menyalahkan Pemerintah karena berbagai perubahan aturan, kebijakan, bahkan perubahan perundanga-undangan akibat penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Karena pelayanan jasa Notaris akan mulai bergeser dari manual menjadi elektronik, karena jika tidak, Notaris akan tertinggal jauh dalam pelayanannya, dan akan tenggelam oleh teknologi yang semakin hari semakin maju. Notaris di masa yang akan datang harus menjadi notaris yang mampu bersaing dalam dunia teknologi, karena besar kemungkinannya bahwa segala proses dan produk seorang Notaris dalam pelayanannya, akan menjadi elektronik. Elektronik misal dalam hal tandatangan para pihak, cap stempel Notaris, materai, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya, surat menyurat, bahkan akta Notaris pun akan terbit secara elektronik.

Lalu bagaimana dengan segala aturan yang mengatur dan membatasi ruang gerak seorang Notaris, sesuai isi Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah :
“seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Dan sesuai isi dalam Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 2005 yang diperbarui pada tahun 2015, Notaris adalah :
    “setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.”
Bisa diartikan bahwa, hampir semua hal terkait Notaris sudah diatur di Dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mulai dari definisi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Akta Notaris, Minuta Akta, Kewenangan, Kewajiban, Larangan, Kedudukan, Wilayah Jabatan, Honorarium, Sanksi, dll. Begitu juga oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menyusun Kode Etik Notaris tahun 2005 yang diperbarui pada tahun 2015, terdapat ketentuan tentang tanggung jawab profesi Notaris, antara lain Kewajiban, larangan dan pengecualian profesi Notaris.

Namun, pada setiap bunyi pasal-pasal dalam UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) ataupun dalam Kode Etik Notaris oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia), jika kita baca maka akan sangat jelas, bahwa begitu banyak bunyi yang bertolak belakang dengan sistem yang saat ini ada di dalam jaringan, internet.

Misal kita ambil contoh, sebagai berikut :
1. Perihal kata “berhadapan”, “menghadap”, “di hadapan”
2. - Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Pasal 1 angka 7
3. “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta notaris yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetatapkan dalam Undang-Undang ini.”
- Dalam draf Akta Autentik, bagian kepala akta juga selalu dimuat :
- “Berhadapan dengan Saya, Notaris…”
- “Menghadap kepada Saya,..”
- “Hadir di hadapan Saya,…”
- Sesuai definisi dari Akta Autentik itu sendiri, dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa
- “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”
2. Perihal larangan mengenai pengiriman akta autentik :
3. Dalam Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015; Pasal 4 (Larangan) :
4. “Mengirimkan Minuta kepada Klien untuk ditandatangani”
3. Perihal tandatangan dan sidik jari :
4. Pasal 16 angka 1 bagian c
5. “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.”
Pembahasannya :
Bahwa perihal kata “di hadapan” yang menurut Ibu Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, seorang Notaris & PPAT Jakarta Utara (Founder Irma Devita Learning Centre – IDLC), dalam acara Workshop oleh IMAKUJA (Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Jambi, pada Senin, 8 November 2021, melalui zoom. Beliau mengungkapkan sedang dipikirkan untuk dirubah menjadi kata yang lain, agar bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yang semuanya sudah mengarah pada transaksi elektronik.

Terkait dengan kata “berhadapan”, “menghadap”, “di hadapan”, selanjutnya bisa dirubah menjadi “bersama” yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti “berbareng, serentak, semua” yang memiliki arti leboh luas dan lebih bisa menyesuaikan dengan transaksi elektronik nantinya.

Begitu juga dengan perihal pengiriman akta autentik, bahwa kedepannya pengiriman akan tetap bisa dilakukan secara langsung melalui media elektronik, misal melalui email ataupun akun khusus Notaris atau apa saja namanya, yang nantinya akan dibuat oleh pihak terkait, Pemerintah – Kementerian Komunikasi dan Informatika, demi tetap menjaga kerahasiaan dan keautentikan sebuah akta Notaris.

Tidak lupa juga mengenai tandatangan dan sidik jari para pihak, bahwa pasti bisa dilakukan dengan tanpa mengurangi keaslian serta keabsahannya, seperti contohnya saat ini yang sudah berjalan di Kepolisian yaitu tandatangan dan sidik jari pada saat kita membuat atau memperpanjang SIM (Surat Ijin Mengemudi), dimana guratan-guratan dari tangan (orang perorang) tetap bisa dibedakan dan dipertanggungjawabkan keasliannya jika terjadi permasalahan hukum terkait tandatangan dan sidik jari.

Dan saya berpendapat bahwa salah satu isi dalam Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 2005 yang diperbarui pada tahun 2015,yaitu :
Bab III, Kewajiban, pasal 3 angka 5, berbunyi “meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan”

Yang jika diartikan bunyi tersebut diatas, tidak lain adalah mengingatkan, mendorong, memberikan semangat kepada setiap anggotanya, Notaris, untuk selalu belajar serta meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi yaitu internet, media elektronik. Dengan tujuan kedepannya, Notaris akan tetap mampu bersaing dan tidak akan pernah tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi.  

Saya, pribadi, sangat mendukung dengan kemajuan teknologi saat ini, terutama di bidang media elektronik, juga terkait CyberNotary atau Electronic Notary. Bahwa, semua hal itu memang harus kita hadapi dan harus kita jalani, karena Notaris adalah seorang professional, seorang yang berpendidikan khusus kenotariatan, tidak hanya cakap dibidang Hukum saja tetapi juga cakap dalam bidang atau keahlian tertentu, yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Pihak Pemerintah pun pastinya tidak akan membiarkan Notaris berjalan ketinggalan, akan ada dan sudah dirubah, dibuat, bahkan ditambah aturan-aturan atau undang-undang untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam transaksi elektronik. Karena selain Pemerintah - Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga banyak pihak yang akan mendukung Notaris, tidak terkecuali Hakim, akan ada Yurisprudensi-yurisprudensi baru yang diciptakan. Tidak perlu merasa ragu dan takut, karena majunya suatu Negara dipastikan karena adanya orang-orang yang berpendidikan di dalamnya, dan mampu serta piawai dalam teknologi.(*)

 

 

Penulis adalah: Magister Kenotariatan, Universitas Jambi*



Artikel Rekomendasi