Prokes dan Vaksinasi sebagai Upaya Pengendalian Covid-19 di Indonesia



Sabtu, 13 November 2021 - 07:50:29 WIB



Oleh : Edi Purwanto

 

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan.

Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan, khususnya dalam hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam satu ungkapkan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Ungkapan tersebut, pada satu sisi, mengandung arti bahwa kaidah-kaidah hukum tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditegakkan, dan hukum itu hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain, ungkapan itu bermakna bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan.

Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar.

Ketidakseimbangan diantara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya. Seperti dalam hal penanganan Covid-19.

Saat ini protokol kesehatan dan vaksinasi adalah modal utama untuk mengerem laju penyebaran pandemi Covid-19, karena belum ada obat yang benar-benar ampuh untuk menyembuhkan mereka yang terpapar Covid-19. Untuk menemukan obat, telah banyak penelitian yang dilakukan, dan bahkan World Health Organization (WHO) melakukan “Solidarity Trial” yang melibatkan puluhan negara (termasuk Indonesia) untuk kemudian memberi rekomendasi tentang obat penyakit ini.  Termasuk permasalahan vaksin, kini juga sedang dibahas tentang “Solidarity Trial” untuk vaksin dengan berbagai dampak dan kompleksitasnya.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Kebutuhan saat ini adalah mengembangkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif yang dapat memicu respons kekebalan yang tepat untuk menghentikan pandemi COVID-19. Maka, menemukan mekanisme pendanaan internasional untuk mendukung pengembangan, pembuatan, dan penimbunan vaksin virus corona menjadi prioritas universal.

Semenjak kemunculan COVID-19 telah menjadi perhatian global yang serius, terdapat kebutuhan pengembangan vaksin spesifik yang cepat. Dunia sangat berharap ditemukannya vaksin yang mampu bekerja spesifik pada infeksi SARS-CoV-2.

Terkait vaksin, terdapat tiga jenis sikap kelompok masyarakat, yaitu kelompok penerima vaksin, kelompok ragu-ragu terhadap vaksin dan kelompok penolak vaksin. Sehingga muncul kelompok anti vaksin dengan beberapa alasan tertentu yang diantaranya menggunakan argumen teologis untuk menolak vaksinasi.

Vaksin memang menjadi harapan besar umat manusia sebagai salah satu senjata utama mengendalikan COVID-19. Sejarah mencatat, dibutuhkan waktu puluhan tahun antara kemunculan virus dengan penemuan vaksin dan vaksin tersebut terbukti mujarab.

Vaksin polio misalnya baru ditemukan pada tahun 1954, 45 tahun sesudah virus polio ditemukan pada 1909, vaksin campak baru ditemukan sesudah 46 tahun penyakitnya dikenal dan vaksin hepatitis B baru ada 17 tahun sesudah virusnya ditemukan.

COVID-19 baru ditemukan bulan Desember 2019, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang yang telah maju pesat, kita berharap waktu puluhan tahun di era yang lalu, hari ini dapat saja dipersingkat menjadi sekitar 1 tahun saja. Namun, karena vaksin ini akan diberikan ke seluruh umat manusia, secanggih apapun tehniknya maka harus ada jaminan bahwa vaksin memang benar-benar aman bagi manusia, selain tentu harus efektif pula mencegah tertularnya penyakit.

Program vaksinasi diharapkan dapat membantu mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Corona. Pemerintah mewajibkan kepada warga negara untuk melakukan vaksinasi, bagi yang menolak bakal dijatuhi hukuman, ini tertuang dalam pasal 9 (1) UU. No 6 Tahun 2018. Sementara, Undang-Undang Nomor 8/1999 mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannnya. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Kita memang banyak berharap dari vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi kita perlu menyadari bahwa vaksin belum tentu akan memproteksi sepenuhnya, dan mungkin juga terbatas waktu perlindungannya. Karena itu senantiasa menerapkan protokol kesehatan merupakan hal utama yang perlu kita lakukan bersama, sampai di suatu waktu nanti sudah ada modalitas menyeluruh yang dapat mengendalikan pandemi COVID-19.





Artikel Rekomendasi