Ditengah Sorotan KUA-PPAS 2027, IW Soroti Anggaran Pendidikan di APBD-P 2026

JAMBERITA.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata (IW) menegaskan pembahasan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi harus memastikan setiap tambahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, guru dan peserta didik.

Hal itu disampaikan Ivan saat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi dengan Dinas Pendidikan pada 8 September 2026. Namun, politisi Golkar tersebut tidak menyinggung mengenai selisih anggaran 25 Miliar antara PUTR ke Disdik yang baru mencuat setelah KUA PPAS APBD 2027 disepakati.

Akan tetapi, IW berfokus pada KUPA APBD Perubahan. Dikatakan IW, dalam pembahasan tersebut, Dinas Pendidikan memaparkan pagu KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 sebesar sekitar Rp1,265 triliun, atau meningkat sekitar Rp20,374 miliar dibandingkan APBD Murni 2026.

Tambahan tersebut antara lain dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp17,310 miliar, THR P3K paruh waktu sebesar Rp2,998 miliar, serta Silpa BLUD Tahun 2025 sekitar Rp65,360 juta.

IW mengatakan tambahan untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai dapat dipahami, terutama untuk memenuhi hak ASN dan P3K paruh waktu. Namun, menurutnya, anggaran pendidikan tidak boleh berhenti pada belanja rutin.

"Tambahan anggaran harus tepat sasaran. Kita memahami ada kewajiban belanja pegawai dan pembayaran hak tenaga pendidik, tetapi pendidikan tidak boleh berhenti pada belanja rutin. Anggaran harus tetap diarahkan untuk memperkuat kualitas sekolah, sarana belajar, digitalisasi, dan mutu peserta didik," ujarnya.

Dalam struktur perubahan anggaran yang dipaparkan Dinas Pendidikan, belanja operasi meningkat sekitar Rp20,825 miliar, dari sekitar Rp1,150 triliun menjadi Rp1,171 triliun.

Sementara belanja modal justru mengalami penurunan sekitar Rp451 juta, dari Rp94,779 miliar menjadi Rp94,327 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ivan mengingat kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Jambi masih cukup besar.

Ia menyebut kebutuhan sekolah tidak hanya menyangkut komputer, tetapi juga meubeler, laboratorium, toilet, pagar, penerangan hingga fasilitas pendukung sekolah berasrama.

"Belanja operasi memang penting, tetapi belanja modal pendidikan juga tidak boleh melemah. Kebutuhan sekolah kita masih besar. Ada sekolah yang membutuhkan komputer, meja, kursi, laboratorium, toilet, pagar, penerangan, hingga sarana pendukung asrama. Ini harus menjadi prioritas bertahap dan berbasis data," tegasnya.

Selain struktur belanja, Banggar juga mencermati realisasi pendapatan Dinas Pendidikan. Dalam paparan tersebut, target pendapatan 2026 ditetapkan sekitar Rp2,530 miliar. Namun hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan BLUD belum tercapai, sementara penerimaan dari retribusi kantin dan lapangan tenis baru mencapai sekitar Rp127 juta atau 33,87 persen.

IW meminta realisasi tersebut dievaluasi, khususnya terhadap BLUD SMK. Menurutnya, BLUD SMK dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian sekolah vokasi, tetapi harus ditopang regulasi, tata kelola, unit produksi dan sistem pembukuan yang memadai.

"BLUD SMK jangan hanya menjadi target pendapatan di atas kertas. Kalau regulasinya belum siap, tata kelolanya belum kuat, dan unit produksinya belum berjalan, maka target harus realistis. Tetapi ke depan, BLUD SMK harus dibenahi agar benar-benar mendukung kemandirian pendidikan vokasi," katanya.

Dari sisi belanja, hingga 30 Agustus 2026 realisasi keuangan Dinas Pendidikan tercatat sekitar Rp554,868 miliar atau 44,55 persen, dari total belanja APBD 2026 sekitar Rp1,245 triliun. Sementara realisasi fisik mencapai 51,08 persen.

IW mengingatkan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun."Kita tidak ingin realisasi dikejar di akhir tahun sehingga kualitas pekerjaan turun. Dinas harus memiliki jadwal percepatan yang jelas, mana kegiatan yang sudah kontrak, mana yang belum, mana yang berisiko terlambat, dan bagaimana penyelesaiannya," ujarnya.

Kekurangan Komputer Capai 1.895 Unit Kebutuhan digitalisasi sekolah juga menjadi perhatian dalam pembahasan.

Dinas Pendidikan mengusulkan pemenuhan 770 unit komputer pada APBD Perubahan 2026. Namun berdasarkan data Dapodik per Juli 2026, masih terdapat kekurangan komputer pada 127 sekolah SMA/SMK, dengan total kebutuhan mencapai 1.895 unit.

IW meminta pengadaan komputer dilakukan berdasarkan skala prioritas. "Usulan 770 unit komputer harus diprioritaskan untuk sekolah yang paling membutuhkan. Tetapi kita juga harus melihat roadmap-nya, karena total kekurangan masih 1.895 unit. Artinya, masih ada sisa kebutuhan sekitar 1.125 unit yang harus direncanakan pada 2027," jelasnya.

Selain komputer, kebutuhan meubeler juga menjadi perhatian. Berdasarkan analisis kebutuhan satuan pendidikan SMA/SMK/SLB, terdapat kebutuhan sekitar 105.936 meja dan 108.691 kursi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Menurut IW, pemenuhan meubeler harus dilakukan secara bertahap dan berbasis data. "Kebutuhan meja dan kursi ini sangat besar. Maka tidak bisa dilakukan secara serampangan. Harus ada prioritas berbasis data: sekolah mana yang paling mendesak, berapa jumlah siswanya, bagaimana kondisi meubelernya, dan apakah sudah mendukung proses belajar yang layak," katanya.

Banggar juga mencermati kebutuhan anggaran P3K paruh waktu. Dalam paparan Dinas Pendidikan terdapat 1.366 P3K paruh waktu, dengan tambahan kebutuhan sekitar Rp641,4 juta per bulan atau sekitar Rp1,924 miliar untuk tiga bulan kontrak 2026.

IW meminta validasi data dilakukan secara ketat agar pembayaran benar-benar tepat sasaran. "Guru adalah ujung tombak pendidikan. Hak mereka harus diperhatikan. Tetapi dari sisi tata kelola, data harus benar-benar valid agar pembayaran tepat sasaran, adil, dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) juga mendapat perhatian. Program tersebut ditujukan bagi 44 siswa yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

IW menilai PJJ dapat menjadi alternatif layanan bagi siswa yang menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan reguler. Namun pelaksanaannya harus ditopang perangkat, jaringan internet, guru pendamping, kurikulum dan sistem evaluasi.

"PJJ jangan hanya menjadi kegiatan formalitas. Ini harus menjadi model pelayanan pendidikan untuk anak-anak yang sulit mengakses sekolah reguler. Targetnya jelas: anak tetap belajar, tidak putus sekolah, dan hasil belajarnya terukur," katanya.

IW juga mendukung pembinaan karakter dan mental siswa SMA/SMK sebagai bagian dari upaya mencegah kenakalan remaja. Menurutnya, pembinaan perlu melibatkan sekolah, orang tua, guru BK, kepolisian dan lingkungan sosial.

"Anak-anak harus dibina, bukan hanya dihukum. Sekolah, orang tua, guru BK, kepolisian, dan lingkungan sosial harus bekerja bersama. Kita ingin sekolah menjadi ruang aman, disiplin, berkarakter, dan jauh dari kekerasan maupun kenakalan remaja," ujarnya.

IW menegaskan DPRD akan terus mengawal pembahasan KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 agar penyesuaian anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. "Pendidikan adalah investasi jangka panjang. APBD harus menjawab kebutuhan riil sekolah, mulai dari guru, komputer, meja kursi, ruang belajar, digitalisasi, karakter siswa, sampai akses pendidikan bagi anak yang rentan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi