Ombudsman Jambi : Sektor Kepegawaian Jadi Tren Laporan Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir



Jumat, 02 Januari 2026 - 19:35:17 WIB



Foto : Kepala Ombudsman Jambi Saiful Roswandi.
Foto : Kepala Ombudsman Jambi Saiful Roswandi.

JAMBERITA.COM - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi mencatat sektor kepegawaian sebagai substansi laporan masyarakat yang paling mendominasi selama periode 2021 hingga 2025. Dari total 2.499 laporan yang masuk, sebanyak 335 aduan berasal dari permasalahan kepegawaian.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, mengungkapkan bahwa lonjakan laporan di sektor ini mulai terlihat signifikan sejak bergulirnya seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023.

"Banyak peserta seleksi PPPK melapor karena kendala administrasi. Tren ini menjadi cerminan bahwa sistem dan SDM kita perlu kesiapan lebih dalam mengimbangi program baru pemerintah," ujar Saiful dalam keterangan resminya.

Selain kepegawaian, Ombudsman Jambi juga merinci empat sektor lain yang masuk dalam lima besar aduan masyarakat selama lima tahun terakhir, Kepegawaian 335 laporan, Agraria 171 laporan, Perdesaan 112 laporan, Hak Sipil dan Politik 86 laporan dan Pendidikan 73 laporan.

Saiful menilai banyaknya laporan di berbagai sektor tersebut merupakan dampak dari implementasi program pemerintah yang kurang efektif di lapangan. Menurutnya, tujuan program yang baik harus dibarengi dengan sistem yang responsif agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Meski menerima ribuan laporan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Saiful menegaskan bahwa seluruh pengaduan tersebut telah dituntaskan. Ia berkomitmen untuk tidak membiarkan satu pun laporan masyarakat terbengkalai. "Saya berkomitmen bahwa tidak boleh ada satu pun laporan masyarakat ke Ombudsman yang tidak diselesaikan. Semuanya harus tuntas," tegasnya.

Evaluasi ini diharapkan menjadi catatan penting bagi instansi Pemerintah di Provinsi Jambi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal transparansi administrasi dan penguatan kompetensi SDM pelaksana.(afm)





Artikel Rekomendasi