Pemerintah Kalah Cepat Dari Hoaks?

Oleh : Shalsa Nabila Ayuni

Hoaks sudah menyebar ke mana-mana, pemerintah baru mulai menjelaskan. Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi fenomena seperti ini semakin sering kita lihat di era media sosial. Sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya dapat menyebar dalam hitungan menit. Satu video dipotong, satu judul dibuat provokatif, lalu dibagikan berulang kali. Tidak lama kemudian, ribuan orang sudah mempercayainya. Sementara itu, pemerintah masih sibuk mencari data, melakukan pengecekan, dan menyiapkan pernyataan resmi.

Ketika klarifikasi akhirnya muncul, masalahnya sudah terlanjur besar. Pertanyaannya kemudian sederhana: apakah pemerintah kalah cepat dari hoaks? Media sosial membuat kecepatan menjadi salah satu faktor paling penting dalam komunikasi publik. Orang tidak lagi menunggu berita malam atau koran keesokan harinya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Informasi bergerak dari satu akun ke akun lainnya dalam hitungan detik. Sayangnya, kecepatan tersebut tidak selalu diikuti dengan kebenaran.

Hoaks justru sering memiliki keunggulan yang tidak dimiliki informasi resmi pemerintah: sederhana, mengejutkan, emosional, dan mudah dibagikan. Sementara itu, informasi pemerintah sering kali datang dalam bentuk yang terlalu formal. Ada istilah birokrasi, kalimat panjang, penjelasan berlapis, dan proses verifikasi yang membutuhkan waktu. Secara prosedural hal tersebut memang dapat dipahami. Pemerintah tentu tidak boleh memberikan informasi sembarangan.

Tetapi ada persoalan lain yang tidak kalah penting: masyarakat tidak selalu menunggu pemerintah selesai berbicara. Ketika pemerintah masih melakukan verifikasi, netizen sudah membentuk kesimpulan. Ketika pemerintah baru menyiapkan konferensi pers, potongan video sudah beredar di berbagai platform. Ketika pemerintah akhirnya memberikan klarifikasi, sebagian masyarakat bahkan sudah tidak tertarik lagi karena mereka lebih dulu percaya pada informasi yang mereka lihat sebelumnya.

Di sinilah komunikasi pemerintah menghadapi tantangan besar. Masalahnya bukan hanya soal pemerintah harus lebih cepat. Pemerintah juga harus mampu memahami bagaimana masyarakat sekarang menerima informasi. Masyarakat tidak lagi hanya membaca berita dalam bentuk teks panjang. Mereka melihat video pendek, membaca judul, melihat komentar, lalu membentuk opini dari potongan-potongan informasi tersebut. Karena itu, komunikasi pemerintah tidak bisa terus menggunakan cara lama untuk menghadapi pola konsumsi informasi yang sudah berubah.

Bukan berarti pemerintah harus ikut-ikutan membuat informasi sensasional. Justru sebaliknya, pemerintah harus mampu menyampaikan informasi yang benar dengan cara yang cepat, sederhana, dan mudah dipahami. Bayangkan ketika muncul sebuah isu yang berpotensi menimbulkan kepanikan. Pemerintah hanya mengunggah pernyataan panjang dengan bahasa yang sulit dipahami. Di sisi lain, ada akun media sosial yang membuat video 30 detik dengan judul provokatif dan menjelaskan isu tersebut secara sederhana, meskipun informasinya belum tentu benar.

Mana yang lebih mungkin ditonton masyarakat? Jawabannya sudah bisa ditebak. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan, “Jangan percaya hoaks.” Pemerintah juga harus bertanya: “Mengapa masyarakat lebih cepat percaya hoaks daripada informasi resmi?” Pertanyaan tersebut penting karena persoalan hoaks bukan hanya masalah masyarakat yang mudah percaya. Ada persoalan komunikasi di dalamnya.

Jika informasi resmi sulit ditemukan, terlambat diberikan, atau disampaikan dengan bahasa yang terlalu rumit, ruang tersebut akan diisi oleh pihak lain. Internet tidak pernah benar-benar kosong. Ketika pemerintah tidak memberikan informasi, orang lain akan memberikan informasi versi mereka sendiri. Dan ketika informasi yang salah sudah dipercaya, klarifikasi tidak selalu mampu menghapusnya.

Inilah yang membuat komunikasi pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah bukan hanya harus hadir ketika terjadi masalah, tetapi juga harus membangun kepercayaan sebelum masalah terjadi. Masyarakat yang sudah terbiasa mendapatkan informasi yang jelas dan konsisten dari pemerintah akan lebih mudah membedakan antara informasi resmi dan informasi yang meragukan.

Sebaliknya, jika pemerintah hanya muncul ketika isu sudah viral, komunikasi pemerintah akan selalu berada dalam posisi mengejar. Pemerintah akhirnya seperti orang yang datang terlambat ke sebuah ruangan dan bertanya, “Tadi kalian membicarakan apa?” Padahal, pemerintah seharusnya berada di depan dalam hal informasi publik.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah cara pemerintah melakukan klarifikasi. Klarifikasi seharusnya tidak hanya berisi bantahan. Mengatakan “informasi tersebut hoaks” saja tidak selalu cukup. Masyarakat perlu diberikan penjelasan yang sederhana: mana informasi yang salah, mana yang benar, apa faktanya, dan masyarakat harus melakukan apa.

Dengan kata lain, melawan hoaks membutuhkan komunikasi, bukan sekadar bantahan. Pemerintah juga perlu memanfaatkan berbagai platform yang memang digunakan masyarakat. Tidak semua orang akan membuka situs resmi pemerintah untuk membaca klarifikasi panjang. Jika masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi melalui Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, atau platform lainnya, maka pemerintah harus hadir di ruang tersebut dengan informasi yang kredibel.

Bukan berarti semua pejabat harus menjadi influencer. Tetapi pemerintah perlu memiliki strategi komunikasi digital yang mampu mengikuti ritme masyarakat. Yang tidak kalah penting, pemerintah juga harus berani mengakui ketika terjadi kesalahan informasi. Masyarakat sebenarnya bisa menerima bahwa pemerintah tidak selalu sempurna. Yang sulit diterima adalah ketika informasi berubah-ubah, klarifikasi terlambat, atau pemerintah terkesan menghindari pertanyaan.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan mengatakan bahwa pemerintah bekerja dengan baik. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, hoaks memang tidak akan pernah benar-benar hilang. Selama manusia menggunakan media sosial, selalu ada kemungkinan informasi palsu dibuat dan disebarkan. Pemerintah juga tidak mungkin mengontrol setiap unggahan yang dibuat masyarakat. Tetapi pemerintah dapat mengurangi ruang bagi hoaks untuk berkembang. Caranya bukan dengan melarang masyarakat berbicara. Bukan pula dengan membanjiri masyarakat dengan pernyataan resmi. Yang dibutuhkan adalah komunikasi publik yang cepat, jelas, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Jadi, apakah pemerintah kalah cepat dari hoaks? Bisa jadi, jika pemerintah masih menganggap komunikasi hanya sebagai pekerjaan menyampaikan informasi. Di era digital, komunikasi bukan lagi soal siapa yang paling banyak bicara. Komunikasi adalah soal siapa yang paling cepat memberikan informasi yang benar, siapa yang mampu menjelaskannya dengan bahasa yang dipahami masyarakat, dan siapa yang berhasil mendapatkan kepercayaan publik. Hoaks mungkin bisa berlari lebih cepat. Tetapi pemerintah seharusnya tidak sibuk mengejar dari belakang. Pemerintah harus belajar berada di depan.

 

Penulis : Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Artikel Rekomendasi