Harus Viral Dulu Baru Didengar Pemerintah?

Oleh : M hafizi Ar

JAMBERITA.COM - Harus viral dulu baru didengar? Pertanyaan ini mungkin terdengar sinis, tetapi sulit untuk tidak muncul ketika melihat bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah di era media sosial. Hari ini, sebuah keluhan bisa saja hanya menjadi percakapan kecil di lingkungan masyarakat. Namun, ketika keluhan tersebut direkam, diunggah ke TikTok, Instagram, atau platform lainnya, lalu ditonton ribuan hingga jutaan orang, tiba-tiba persoalan tersebut mendapatkan perhatian. Pemerintah turun tangan, pejabat memberikan pernyataan, dan berbagai pihak mulai bergerak.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih mengganggu: kalau tidak viral, apakah masalah itu akan tetap didengar? Media sosial memang telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah. Dulu, masyarakat harus melewati jalur birokrasi yang panjang untuk menyampaikan keluhan. Sekarang, satu unggahan dapat langsung menembus ruang publik. Bahkan, sebuah video berdurasi kurang dari satu menit bisa membuat persoalan di daerah menjadi pembicaraan nasional.

Di satu sisi, ini adalah perkembangan yang positif. Masyarakat memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menyuarakan persoalan. Pemerintah juga memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi di lapangan secara lebih cepat. Media sosial bahkan dapat menjadi semacam “alarm” bagi pemerintah ketika ada persoalan yang luput dari perhatian.

Tetapi, ada masalah ketika viralitas justru menjadi syarat tidak tertulis agar pemerintah bergerak. Bayangkan seorang warga yang mengalami masalah pelayanan publik. Ia sudah mengadu melalui jalur yang tersedia, tetapi tidak mendapatkan respons yang memuaskan. Akhirnya, ia mengunggah persoalan tersebut ke media sosial. Setelah unggahannya ramai, barulah ada pejabat yang memberikan perhatian.

Jika pola seperti ini terus terjadi, masyarakat bisa belajar satu hal: kalau ingin didengar, jangan hanya mengadu, buatlah menjadi viral. Ini tentu bukan budaya komunikasi pemerintahan yang ideal.

Pemerintah tidak seharusnya hanya responsif terhadap masalah yang sudah masuk halaman For You Page atau menjadi bahan perbincangan netizen. Persoalan masyarakat tetaplah persoalan, meskipun hanya diketahui oleh sepuluh orang, seratus orang, atau bahkan tidak diketahui publik sama sekali.

Di sinilah komunikasi pemerintahan sebenarnya diuji.Komunikasi pemerintahan bukan sekadar tentang bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah juga harus mampu menerima informasi dari masyarakat. Artinya, komunikasi seharusnya berjalan dua arah. Pemerintah berbicara, masyarakat mendengar; tetapi masyarakat juga berbicara dan pemerintah harus mendengar.

Sayangnya, dalam praktiknya, komunikasi pemerintah terkadang masih terasa seperti “pemerintah mengumumkan, masyarakat menerima.” Ketika muncul kritik, pemerintah memberikan klarifikasi. Ketika muncul polemik, pemerintah memberikan pernyataan. Ketika sebuah persoalan viral, pemerintah turun tangan.

Padahal, masyarakat tidak hanya membutuhkan klarifikasi. Masyarakat membutuhkan jawaban dan tindakan.Hal ini semakin penting karena kecepatan informasi di media sosial jauh lebih tinggi dibandingkan komunikasi birokrasi. Sebuah video dapat menyebar dalam hitungan menit, sementara penjelasan resmi pemerintah terkadang baru muncul setelah persoalan berkembang ke mana-mana. Dalam ruang kosong tersebut, berbagai opini, spekulasi, bahkan hoaks dapat berkembang lebih cepat daripada informasi resmi.

Ketika pemerintah terlambat berbicara, bukan berarti masyarakat berhenti mencari jawaban. Mereka akan mencari jawaban dari sumber lain. Dan ketika sumber lain lebih cepat memberikan informasi, di situlah kepercayaan publik bisa dipertaruhkan. Karena itu, pemerintah perlu memahami bahwa diam bukan lagi pilihan yang netral di era digital. Ketika pemerintah tidak memberikan informasi, ruang tersebut akan diisi oleh orang lain.

Namun, cepat berbicara juga tidak cukup. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang diberikan benar, jelas, mudah dipahami, dan tidak sekadar menggunakan bahasa birokrasi yang sulit dimengerti masyarakat.

Masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak istilah rumit. Mereka ingin tahu hal sederhana: apa yang terjadi, mengapa terjadi, apa yang dilakukan pemerintah, dan kapan masalahnya akan diselesaikan.

Komunikasi pemerintah juga seharusnya tidak berhenti pada akun resmi dan unggahan seremonial. Media sosial pemerintah jangan hanya dipenuhi dokumentasi rapat, kunjungan kerja, atau kegiatan pejabat. Kalau media sosial adalah ruang tempat masyarakat berkomunikasi, maka pemerintah juga harus hadir di sana sebagai pihak yang mau mendengar.

Pemerintah tidak harus membalas setiap komentar. Tetapi pemerintah harus memiliki mekanisme untuk mengetahui mana kritik yang penting, mana keluhan yang harus ditindaklanjuti, dan mana persoalan yang membutuhkan respons segera. Sebab, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan hanya berapa banyak informasi yang berhasil disebarkan, tetapi juga berapa banyak suara masyarakat yang berhasil didengar dan ditindaklanjuti.

Di titik ini, masyarakat sebenarnya tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin ketika menyampaikan masalah, ada yang mendengar. Ketika bertanya, ada yang menjawab. Ketika mengkritik, tidak langsung dianggap sebagai musuh. Dan ketika melaporkan masalah, ada tindak lanjut yang jelas.

Viralitas seharusnya menjadi bonus perhatian publik, bukan tiket masuk untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Jika sebuah masalah menjadi viral lalu pemerintah bergerak, tentu itu patut diapresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah dapat bergerak sebelum masalah tersebut menjadi viral.

Sebab, pemerintah yang benar-benar dekat dengan masyarakat bukanlah pemerintah yang paling cepat muncul setelah sebuah masalah viral. Pemerintah yang dekat dengan masyarakat adalah pemerintah yang sudah mendengar sebelum masyarakat harus berteriak.

Jadi, harus viral dulu baru didengar pemerintah? Seharusnya tidak. Karena dalam pemerintahan yang komunikasinya sehat, masyarakat tidak perlu memiliki jutaan penonton untuk mendapatkan perhatian. Satu suara pun seharusnya cukup untuk didengar.

Penulis : Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Artikel Rekomendasi