Pemerintah Tidak Kekurangan Informasi, tetapi Masih Perlu Memperkuat Komunikasi Publik

Oleh: Silvi Samsurizal

JAMBERITA.COM - Pemerintah setiap hari menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, mulai dari kebijakan baru, program pembangunan, perubahan peraturan, hingga pelayanan publik. Informasi tersebut dipublikasikan melalui situs resmi, media sosial, konferensi pers, dan berbagai saluran komunikasi lainnya.

Namun, banyaknya informasi yang disampaikan tidak selalu menjamin masyarakat memahami maksud dan dampak kebijakan pemerintah. Tidak sedikit warga yang masih bertanya tentang prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, manfaat program, hingga alasan di balik suatu keputusan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintahan tidak cukup diukur dari seberapa banyak informasi dipublikasikan. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, dipahami, dan dapat digunakan masyarakat untuk mengambil keputusan.

Dengan kata lain, menyampaikan informasi dan membangun komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama.

Informasi Harus Mudah Dipahami

Dalam praktik pemerintahan, informasi sering disampaikan menggunakan bahasa formal dan istilah birokrasi. Bahasa tersebut mungkin lazim digunakan dalam dokumen kedinasan, tetapi belum tentu mudah dipahami masyarakat umum.

Padahal, informasi publik seharusnya disampaikan secara jelas, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Penjelasan mengenai prosedur pelayanan, misalnya, perlu memuat persyaratan, tahapan, biaya jika ada, waktu penyelesaian, serta saluran pengaduan apabila masyarakat mengalami kendala.

Penyampaian informasi yang sederhana bukan berarti mengurangi substansi atau mengabaikan ketentuan resmi. Justru, penggunaan bahasa yang mudah dipahami membantu masyarakat mengetahui hak, kewajiban, dan langkah yang perlu dilakukan.

Karena itu, pemerintah perlu membiasakan komunikasi publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata pada terpenuhinya kewajiban administratif untuk mengumumkan suatu kebijakan.

Media Sosial Mengubah Cara Masyarakat Mengakses Informasi

Perkembangan teknologi digital turut mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui media sosial, informasi dapat tersebar dalam waktu singkat dan menjangkau banyak orang.

Di satu sisi, perkembangan ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan secara lebih cepat dan luas. Di sisi lain, informasi yang tidak lengkap atau terlambat dijelaskan dapat menimbulkan kesalahpahaman, terlebih ketika masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan tingkat akurasi yang berbeda.

Karena itu, pemerintah perlu merespons perkembangan komunikasi digital dengan tetap mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan verifikasi informasi.

Ketika muncul pertanyaan atau kesalahpahaman mengenai suatu kebijakan, instansi terkait perlu memberikan penjelasan melalui saluran resmi, menyertakan data yang relevan, dan memperbarui informasi jika terdapat perubahan.

Namun, komunikasi publik yang baik bukan berarti pemerintah harus selalu mengikuti tren atau membuat konten hiburan agar terlihat dekat dengan masyarakat. Hal terpenting adalah memastikan pesan yang disampaikan benar, relevan, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan Informasi Harus Diikuti Penjelasan yang Memadai

Pentingnya komunikasi publik dapat dilihat dari kebijakan Komisi Informasi Pusat yang meniadakan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 2026 akibat efisiensi anggaran. Meski pengukuran indeks tersebut tidak dilaksanakan, Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi kepada masyarakat tetap berlaku.

Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara pengukuran keterbukaan informasi dan pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi itu sendiri. Tidak dilaksanakannya pengukuran indeks tidak berarti badan publik dapat mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, kebijakan seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami alasan keputusan, ruang lingkup kebijakan, serta hal-hal yang tetap menjadi kewajiban pemerintah.

Keterbukaan informasi juga memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsipnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara badan publik berkewajiban menyediakan layanan informasi secara transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya berkaitan dengan cara pemerintah berbicara, tetapi juga dengan komitmen memberikan akses informasi dan menjelaskan kebijakan secara akuntabel.

Komunikasi Pemerintahan Harus Berjalan Dua Arah

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kecenderungan menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima informasi. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah.

Komunikasi yang efektif semestinya membuka ruang dialog. Pemerintah menyampaikan penjelasan, masyarakat mengajukan pertanyaan, dan instansi terkait memberikan respons berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku.

Media sosial, forum konsultasi publik, layanan pengaduan, dan pertemuan warga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memahami kebutuhan masyarakat. Masukan yang diterima juga perlu ditindaklanjuti secara proporsional, bukan hanya dijadikan bahan publikasi.

Pemerintah tidak harus menyetujui seluruh kritik yang disampaikan masyarakat. Namun, kritik dan pertanyaan publik perlu ditanggapi secara profesional, terutama apabila berkaitan dengan pelayanan, penggunaan anggaran, atau pelaksanaan kebijakan.

Respons yang terbuka dan konsisten dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Apa yang Perlu Diperbaiki?

Untuk memperkuat komunikasi publik, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah.

Pertama, menggunakan bahasa yang sederhana tanpa menghilangkan ketepatan informasi. Penjelasan kebijakan perlu disusun agar dapat dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang beragam.

Kedua, menyediakan informasi secara proaktif. Pemerintah sebaiknya mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul sebelum suatu kebijakan diterapkan, termasuk menjelaskan manfaat, risiko, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaannya.

Ketiga, memastikan konsistensi informasi di seluruh saluran komunikasi. Informasi pada situs resmi, media sosial, siaran pers, dan layanan pengaduan harus merujuk pada data yang sama dan diperbarui ketika terjadi perubahan.

Keempat, membangun mekanisme umpan balik yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui ke mana harus menyampaikan pertanyaan atau keluhan, bagaimana laporan ditangani, dan kapan mereka dapat memperoleh jawaban.

Kelima, mengevaluasi keberhasilan komunikasi berdasarkan pemahaman dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya jumlah unggahan, tayangan, atau interaksi di media sosial. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei pemahaman publik, analisis pertanyaan yang sering muncul, serta penilaian terhadap penyelesaian pengaduan.

Langkah-langkah tersebut dapat membantu pemerintah menjadikan komunikasi sebagai bagian penting dari proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Membangun Kepercayaan Melalui Komunikasi yang Terbuka

Kepercayaan masyarakat tidak terbentuk hanya karena pemerintah sering menyampaikan informasi. Kepercayaan tumbuh ketika informasi yang diberikan akurat, penjelasan dapat dipahami, pertanyaan mendapat tanggapan, dan komitmen yang disampaikan diwujudkan dalam tindakan.

Sebuah kebijakan yang bermanfaat sekalipun dapat menimbulkan kebingungan apabila disampaikan tanpa penjelasan yang memadai. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dapat membantu masyarakat memahami alasan suatu keputusan, mengetahui dampaknya, dan berpartisipasi secara lebih baik.

Oleh sebab itu, komunikasi publik perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan. Sejak kebijakan dirancang, pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana masyarakat akan memperoleh informasi, memahami substansinya, dan menyampaikan masukan.

Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan sekadar memastikan informasi telah dipublikasikan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, memahami isinya, dan mengetahui cara menggunakan informasi tersebut.

Pemerintah tidak cukup hanya berbicara. Pemerintah juga perlu mendengarkan, menjelaskan, dan memberikan respons yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, komunikasi publik yang berhasil bukan semata-mata ketika pesan telah disampaikan, tetapi ketika informasi menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Penulis : Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Artikel Rekomendasi