Kode Etik Auditor BPK Jambi Disorot, hingga Dugaan Tekanan Terhadap Obrik Mencuat Jadi Perhatian!



Rabu, 18 November 2026 - 17:15:07 WIB



Foto : Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi/JMB.
Foto : Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi/JMB.

JAMBERITA.COM - Penerapan kode etik auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menjadi sorotan. Hal ini menyusul mencuatnya informasi dugaan perilaku oknum auditor saat menjalankan tugas pemeriksaan di lapangan, mulai dari dugaan larangan wartawan melakukan peliputan hingga adanya isu tekanan terhadap sejumlah objek pemeriksaan (obrik).

Sorotan tersebut mencuat setelah beredar di media sosial (Medsos) mengenai dugaan seorang auditor BPK yang melarang awak media melakukan peliputan pengecekan kendaraan dinas di Kabupaten Sarolangun.

Tak hanya itu, muncul pula informasi adanya sejumlah obrik yang merasa tidak nyaman dengan cara komunikasi auditor selama proses pemeriksaan berlangsung. Bahkan, mencuat dugaan adanya tekanan terhadap pihak yang menjadi objek pemeriksaan tersebut.

Persoalan ini menjadi perhatian di tengah mencuatnya sejumlah kasus dugaan pengondisian hasil pemeriksaan laporan keuangan yang melibatkan oknum di lingkungan BPK di sejumlah provinsi dan belakangan ditangani KPK.

Kondisi tersebut kembali mengingatkan pentingnya integritas, independensi, dan profesionalisme auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, baik di lembaga maupun pemerintah daerah.

Humas BPK Perwakilan Jambi Aditya menyampaikan pihaknya akan terlebih dahulu mengecek informasi dugaan tersebut kepada tim yang sedang bertugas di lapangan.

"Oh iya, itu nanti kita cek mengkonfirmasi karena mereka tim masih di lapangan, jadi belum dapat secara detail informasinya," ujar Aditya saat ditemui jamberita.com di Kantor BPK Perwakilan Jambi, Rabu (18/11/2026).

Ketika ditanya mengenai penerapan kode etik bagi auditor dalam menjalankan pemeriksaan, termasuk sikap dan perilaku terhadap objek pemeriksaan maupun pejabat pelaksana, Aditya membenarkan bahwa terdapat aturan yang mengatur hal tersebut.

"Itu ada aturannya yang baru, sesuai dengan peraturan nomor 2 tahun 2026 di sana lengkap dijelaskan," tegasnya.

Terkait dugaan perilaku auditor yang dipersoalkan, Aditya menjelaskan masyarakat maupun pihak yang mengetahui dugaan pelanggaran kode etik dapat menyampaikan laporan melalui website resmi BPK yang terintegrasi dengan BPK Pusat.

"Tentunya jika mendapati hal demikian, bukan hanya sebatas asumsi. Maka yang bersangkutan bisa melapor melalui website resmi BPK yang terintegrasi BPK Pusat, yang menentukan apakah bersalah atau tidak termasuk sanksi itu Majelis Kode Etik," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa mekanisme penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran serta penjatuhan sanksi merupakan kewenangan majelis yang menangani kode etik.

Dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kode Etik BPK, terdapat tiga nilai dasar yang wajib menjadi pedoman setiap anggota BPK dan pemeriksa, yakni independensi, integritas, dan profesionalisme.

Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap pemeriksa wajib menjaga sikap dan perilaku agar tidak menimbulkan keraguan terhadap independensi. Pemeriksa juga wajib memastikan proses pemeriksaan bebas dari pengaruh pihak lain yang dapat mengganggu independensi maupun objektivitas.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat (1). Sementara Pasal 7 ayat (2) juga mewajibkan pemeriksa menghindari ucapan maupun perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik BPK. Tidak hanya mengatur kewajiban, Pasal 8 juga memuat sejumlah larangan tegas bagi pemeriksa.

Di antaranya menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan, memaksakan kehendak pribadi yang tidak sesuai dengan fakta pemeriksaan, hingga meminta atau menerima uang, barang, maupun fasilitas dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

Bahkan, pemeriksa dilarang mengatur susunan tim, memilih entitas pemeriksaan maupun sampel pemeriksaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Lebih jauh, Pasal 8 ayat (2) huruf t secara tegas melarang pemeriksa membuat, mengubah, atau menghilangkan permasalahan maupun temuan pemeriksaan untuk keuntungan pemeriksa, pihak entitas, atau pihak lain.

Ketentuan ini menjadi penting karena hasil pemeriksaan BPK harus disusun berdasarkan fakta dan bukti, bukan kepentingan pihak tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10, pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diproses melalui sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).  Apabila terbukti melanggar, pemeriksa dapat dikenai sanksi ringan, sedang, hingga berat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 14.(afm)





Artikel Rekomendasi