Prabowo, Kursi Wapres, dan Taruhan Politik 2029

Oleh: Assoc. Prof. Dr. Pahrudin HM, M.A.*

 

Setelah Putusan MK Nomor 01/2026 dan disusul dengan Putusan MA Nomor 742/2026 terkait ijazah, akhirnya tepat 12 November 2026 Gibran Rakabuming resmi menyatakan mundur dari jabatan Wapres. Keputusan ini membuat Prabowo harus mencari sosok yang akan mendampinginya memimpin Indonesia hingga 2029. Pergantian Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan bukan sekadar persoalan mengisi kekosongan jabatan konstitusional. Dalam politik presidensial Indonesia, keputusan tersebut juga menyangkut keseimbangan kekuasaan, konsolidasi koalisi, dan arah kompetisi politik menuju Pemilihan Presiden 2029. Bagi Presiden Prabowo, memilih Wapres bukan hanya menentukan siapa yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan, melainkan juga menentukan bagaimana konfigurasi kekuatan politik dibangun dalam menghadapi kontestasi berikutnya.

Terkait hal ini, maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang loyal terhadap kepemimpinannya, figur yang mampu memperkuat stabilitas koalisi, atau tokoh yang memiliki daya tarik elektoral untuk memperluas dukungan masyarakat. Ketiganya penting, tetapi tidak selalu melekat pada satu orang. Karena itu, keputusan memilih Wakil Presiden semestinya tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan personal dan kompromi elite, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan demokrasi.

Menurut perspektif politik, setidaknya terdapat tiga pertimbangan yang perlu diperhitungkan Prabowo. Pertama, stabilitas pemerintahan. Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar pelengkap struktur kekuasaan. Kedua, konsolidasi politik. Figur yang dipilih perlu memiliki kemampuan membangun komunikasi lintas partai, parlemen, dan kelompok masyarakat. Ketiga, legitimasi publik. Wakil Presiden harus mempunyai kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang dapat diterima masyarakat luas.

Sejumlah nama memiliki modal politik yang berbeda. Agus Harimurti Yudhoyono, misalnya, memiliki pengalaman pemerintahan, kepemimpinan partai, dan jaringan politik yang berpotensi memperluas basis dukungan Prabowo. Sufmi Dasco Ahmad memiliki keunggulan dalam komunikasi politik, negosiasi elite, dan konsolidasi parlemen. Sementara itu, Sugiono dapat dipertimbangkan dari aspek kesinambungan pemerintahan dan kedekatan politik dengan Presiden. Ketiganya merepresentasikan kebutuhan strategis yang berbeda.

Jika orientasinya adalah memperluas basis dukungan politik menuju 2029, AHY dapat menjadi pilihan yang menarik. Namun, apabila prioritasnya menjaga stabilitas internal pemerintahan dan koalisi, Dasco memiliki keunggulan tersendiri. Adapun Sugiono lebih merepresentasikan pilihan kesinambungan kepemimpinan. Dengan demikian, pilihan terhadap Wakil Presiden sesungguhnya memperlihatkan strategi politik apa yang sedang dibangun Prabowo: memperluas koalisi, memperkuat kendali pemerintahan, atau mempersiapkan regenerasi kepemimpinan.

Namun, persoalan yang lebih penting bukanlah siapa yang dipilih, melainkan apa yang harus dibuktikan oleh pemerintahan Prabowo. Sebab, Pilpres 2029 tidak akan ditentukan semata-mata oleh komposisi elite politik. Kinerja pemerintahan, kondisi ekonomi, penegakan hukum, dan tingkat kepercayaan masyarakat akan menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.

 Tantangan Kinerja dan Kepercayaan Publik

Tantangan pertama adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Stabilitas makroekonomi tidak otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Daya beli, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, ketimpangan, dan pengurangan kemiskinan merupakan indikator yang secara langsung memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Program-program unggulan pemerintahan harus dinilai berdasarkan manfaat dan dampaknya, bukan hanya besaran anggaran maupun intensitas publikasinya.

Tantangan kedua adalah menjaga kepercayaan publik. Dalam demokrasi elektoral, popularitas pemerintahan dapat berubah seiring dengan pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan publik dan merasakan hasil kebijakan. Pemerintah tidak cukup membangun komunikasi politik yang efektif apabila realitas sosial-ekonomi tidak sejalan dengan narasi keberhasilan yang disampaikan. Kesenjangan antara janji politik dan pengalaman masyarakat berpotensi menjadi sumber ketidakpuasan.

Tantangan ketiga adalah kualitas demokrasi dan penegakan hukum. Independensi lembaga penegak hukum, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, serta pengawasan terhadap kekuasaan akan menjadi ukuran penting bagi legitimasi pemerintahan. Kekuatan politik yang besar tidak selalu identik dengan kualitas demokrasi yang baik. Justru semakin besar dukungan politik yang dimiliki pemerintah, semakin penting mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dijaga.

Tantangan keempat adalah mengelola koalisi pemerintahan. Koalisi politik pada dasarnya merupakan pertemuan berbagai kepentingan. Selama kepentingan tersebut berjalan searah, stabilitas relatif mudah dipertahankan. Akan tetapi, menjelang Pilpres 2029, kalkulasi politik partai-partai dapat berubah. Masing-masing akan mulai mempertimbangkan peluang pencalonan, posisi tawar, dan kepentingan elektoralnya. Karena itu, Prabowo membutuhkan koalisi yang tidak hanya disatukan oleh akses terhadap kekuasaan, tetapi juga oleh kesamaan agenda pembangunan.

 Pilpres 2029: Kinerja atau Mesin Politik?

Dalam kompetisi elektoral, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menempatkan kekuatan partai, jaringan relawan, popularitas tokoh, dan sumber daya politik sebagai modal utama kemenangan. Padahal, modal elektoral tersebut tidak selalu menjamin dukungan masyarakat. Pemilih semakin memiliki banyak sumber informasi dan ruang untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Mereka dapat membandingkan janji politik dengan realitas yang dialami sehari-hari.

Karenanya, tantangan Prabowo adalah mengubah dukungan politik yang diperoleh melalui Pilpres 2024 menjadi kepercayaan publik yang berkelanjutan. Mesin politik mungkin efektif untuk mengonsolidasikan elite dan menggerakkan dukungan, tetapi keberhasilan pemerintahan tetap menjadi fondasi legitimasi elektoral.

Di sisi lain, Prabowo juga perlu mengantisipasi munculnya kompetitor politik alternatif. Pilpres 2029 berpotensi menjadi arena pertarungan antara keberlanjutan pemerintahan dan tawaran perubahan. Tokoh-tokoh baru maupun pemimpin daerah yang memiliki rekam jejak kinerja dapat muncul sebagai alternatif politik apabila mampu membangun komunikasi publik dan menawarkan agenda yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sosok Anies dan Ganjar di Pilpres 2024 membuktikan tesis ini.

Dalam konteks ini, memilih Wakil Presiden harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemerintahan, bukan sekadar manuver menghadapi pemilu berikutnya. Terlalu dini apabila jabatan Wakil Presiden hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengamankan kemenangan 2029. Sebab, konsekuensi politik dari keputusan tersebut akan dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

 

Mengutamakan Rakyat, Bukan Sekadar Kalkulasi Elite

Apa yang dihadapi Prabowo saat ini merupakan pilihan politik yang tidak sederhana. Sebagai presiden, Prabowo dapat memilih figur yang memperkuat loyalitas, menjaga stabilitas koalisi, atau memperluas dukungan elektoral. Namun, apa pun pilihan tersebut, ukuran keberhasilannya harus tetap diletakkan pada kemampuan pemerintah menjawab persoalan masyarakat.

Wakil Presiden ideal bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan dengan Presiden atau dukungan partai politik yang besar. Ia harus memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, kemampuan mengelola kebijakan, serta keberanian memberikan pertimbangan kritis kepada Presiden. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dibangun atas dasar kemitraan konstitusional, bukan semata-mata loyalitas politik.

Pilpres 2029 memang penting bagi keberlanjutan kekuasaan, tetapi kepentingan rakyat tidak boleh ditempatkan sebagai variabel sekunder dalam kalkulasi politik. Sebab, kemenangan elektoral hanya memberikan legitimasi untuk memerintah, sedangkan kepercayaan publik harus terus diperjuangkan melalui kinerja.

Apapun itu, Prabowo tidak hanya sedang memilih seorang Wakil Presiden. Ia sedang menentukan warisan politik pemerintahannya: apakah akan dikenang sebagai pemerintahan yang berhasil mengonsolidasikan kekuasaan atau sebagai pemerintahan yang mampu mengubah kekuasaan menjadi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.(*)

 

Dekan Fisipol Universitas Nurdin Hamzah

Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN)

Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel

Artikel Rekomendasi