Kanwil Kemenkum Jambi Bedah Empat Ranperda, Regulasi Bungo hingga Merangin Jadi Sorotan

JAMBERITA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi membedah empat rancangan produk hukum daerah dari tiga pemerintah daerah, yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi, Kamis (12/11/2026).

Pembahasan melalui rapat pengharmonisasian tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rancangan regulasi memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dan perwakilan pemerintah daerah serta perangkat daerah pemrakarsa.

Dina Rasmalita menegaskan, pengharmonisasian menjadi tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Proses ini tidak sekadar memeriksa rumusan pasal, tetapi juga memastikan substansi regulasi sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan masyarakat.

Dari Kabupaten Bungo, terdapat dua rancangan regulasi yang dibahas. Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bungo Dani Mandiri Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bungo Dani Mandiri Utama.

Kedua, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar.

Untuk rancangan perubahan bentuk badan hukum Bungo Dani Mandiri Utama, pembahasan difokuskan pada penguatan landasan hukum, kejelasan kedudukan kelembagaan, serta kesesuaian dengan ketentuan pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah.

Sementara rancangan kurikulum muatan lokal diarahkan untuk mengakomodasi potensi daerah, karakteristik masyarakat, kearifan lokal, dan nilai budaya Kabupaten Bungo tanpa mengabaikan kebijakan nasional di bidang pendidikan.

Selanjutnya, dari Pemerintah Kota Jambi, rancangan yang diharmonisasikan adalah Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi.

Pengaturan remunerasi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Adapun dari Kabupaten Merangin, pembahasan dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran.

Rancangan ini berkaitan dengan mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pemerintah yang melewati batas tahun anggaran. Harmonisasi difokuskan pada kesesuaian dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam proses tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong perangkat daerah pemrakarsa memperhatikan urgensi pengaturan, ketepatan landasan hukum, keselarasan substansi, hingga efektivitas penerapan regulasi.

Dina Rasmalita juga menekankan bahwa kualitas produk hukum daerah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap masukan dan hasil penyempurnaan dalam proses harmonisasi perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Melalui pembahasan empat rancangan regulasi dari Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya mendampingi pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang harmonis, berkualitas, dan tidak tumpang tindih.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik di Provinsi Jambi.(afm)

Artikel Rekomendasi