Etika Komunikasi Politik di Ruang Publik : Antara Subtansi dan Ilustri Pencitraan

Oleh : Reva Elisabet

JAMBERITA.COM, ARTIKEL - Dunia politik saat ini sering kali tampak seperti sebuah arena hiburan yang besar. Alih-alih menyaksikan debat yang tajam dan berbasis fakta, ruang publik kita dipadati oleh gimmick, tarian viral, dan slogan singkat yang kurang memiliki substansi. Inilah dimana krisis paling mendalam muncul: ketika etika dalam komunikasi politik hanya dijadikan alat untuk memasarkan produk, bukan lagi sebagai sarana dialog antara negara dan warganya.

Sebagai bagian dari mata kuliah Etika Politik, fenomena ini tentu menjadi menarik untuk ditelaah lebih dalam. Politik sejatinya adalah usaha untuk mengatur kebaikan bersama. Oleh karena itu, cara seorang pelaku politik menyampaikan pesan tidak bisa dipisahkan dari nilai moral, kejujuran, dan penghormatan terhadap akal sehat masyarakat.

Runtuhnya Batas Etika di Era Algoritma

Kehadiran platform media sosial telah mengubah secara signifikan cara komunikasi dalam dunia politik. Algoritma dari situs-situs digital tidak dirancang untuk memfasilitasi diskusi yang mendalam, tetapi lebih untuk menarik perhatian (ekonomi perhatian). Imbasnya, para politisi berusaha keras menciptakan sensasi dibandingkan menyampaikan substansi yang berarti. Kampanye yang dahulu kaya akan penjelasan visi dan misi yang menyeluruh, kini berubah menjadi klip video singkat berdurasi sepuluh detik yang penuh emosi.

Dari sudut pandang etika, situasi ini menimbulkan isu serius. Saat komunikasi politik fokus hanya untuk menggugah emosi—baik itu kemarahan atau kekaguman yang buta— masyarakat tidak lagi dipandang sebagai individu yang berpikir kritis, tetapi hanya sebagai konsumen pasif. Prinsip etika dalam komunikasi politik yang menghargai martabat manusia runtuh dan tergantikan oleh pendekatan pragmatis dalam pemilu: yang penting kontennya viral, sementara substansi menjadi hal yang kurang diperhatikan.

 Politik Citra vs Realitas Moral

Aristoteles pernah mengingatkan bahwa retorika yang efektif seharusnya didasari oleh ethos (kepercayaan dan karakter moral dari komunikator). Namun, apa yang kita lihat sekarang adalah banyaknya ethos yang dibuat-buat. Pencitraan dirancang sedemikian rupa melalui bantuan konsultan media untuk menciptakan ilusi kedekatan dengan masyarakat, sementara kebijakan yang sebenarnya seringkali melukai rasa keadilan sosial.

Ketika seorang pejabat publik menggunakan bahasa yang sopan di depan kamera, tetapi pada saat yang sama kebijakan yang mereka ambil justru mengesampingkan kelompok- kelompok yang rentan, di sinilah muncul kemunafikan dalam berkomunikasi. Etika politik memberikan pelajaran bahwa kesesuaian antara ucapan dan tindakan (integritas) adalah hal yang sangat penting. Komunikasi politik yang etis memerlukan kejelasan niat, bukan hanya kelincahan dalam retorika untuk menutupi kelemahan yang mendasar.

Mengembalikan Rasionalitas Publik

Lantas, di mana letak posisi kita sebagai rakyat? Krisis etika dalam komunikasi politik ini tidak akan pernah usai jika masyarakat terus membiarkan diri mereka dimanfaatkan. Saatnya kita menolak politik yang hanya berfokus pada citra kosong dan mulai meminta pertanggungjawaban moral dari para elit.

Media massa dan ruang digital publik harus direbut kembali agar menjadi tempat debat yang sehat. Para politisi perlu diingatkan bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara manipulasi komunikasi yang tidak etis adalah fragil, karena dibangun di atas dasar kebohongan bersama.

Telah tiba waktunya bagi politik untuk kembali ke esensinya: sebuah ruang dialog yang bermartabat, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Karena itu, demokrasi yang sejati tidak diukur dari berapa banyak suka yang diterima oleh seorang politisi, melainkan dari seberapa besar integritas etis yang ia tawarkan kepada masyarakatnya.

Penulis : Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi.

Artikel Rekomendasi