BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Gelar FKP, Dorong Layanan Data Iklim Transparan dan Tepat Sasaran

JAMBERITA.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Jambi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di Aula Stasiun Klimatologi Jambi, Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan transparansi layanan data iklim di wilayah Provinsi Jambi.

FKP yang mengusung tema “Standar Pelayanan Informasi Iklim Stasiun Klimatologi Jambi” ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanian (TPHP) Provinsi Jambi Rumusdar, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, akademisi dari Universitas Jambi (UNJA) dan UIN Jambi, serta awak media.

Dalam sambutannya, Kepala Stasiun Klimatologi kelas II Jambi, Darmadi, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran para mitra strategis. Ia menekankan pentingnya peran data iklim dalam menyokong berbagai sektor vital di Provinsi Jambi.

"Informasi iklim saat ini berdampak langsung pada berbagai sektor vital di Jambi. Mulai dari perencanaan musim tanam di sektor pertanian, pengelolaan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan karhutla, riset akademis, hingga arah kebijakan pembangunan wilayah," ujar Darmadi.

Darmadi menjelaskan bahwa penyusunan standar pelayanan tidak boleh hanya melihat dari sudut pandang internal BMKG saja. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan evaluasi langsung dari para pengguna data sangat dibutuhkan. Sebab, kebutuhan data iklim untuk sektor pertanian tentu berbeda dengan kebutuhan riset atau penelitian akademis.

Melalui diskusi dua arah ini, BMKG Jambi berkomitmen memastikan informasi yang dihasilkan tepat sasaran, tepat waktu, serta mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum maupun instansi teknis.

"Kami ingin memastikan kejelasan alur prosedur permintaan data, kepastian durasi pengurusan, transparansi tarif PNBP, hingga kemudahan pembebasan tarif untuk keperluan riset akademis. Seluruh aspek ini perlu kita bahas bersama demi tercapainya pelayanan yang akurat, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Darmadi berharap FKP ini menghasilkan berita acara dan rencana aksi konkret yang dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan ekspektasi publik, sehingga dapat meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat. (tts)

Artikel Rekomendasi