Hujan Tekan Hotspot Karhutla Jambi, Realisasi Banpres Rp30 Miliar Baru 6,36 Persen

JAMBERITA.COM - Aktivitas titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi mulai menunjukkan penurunan seiring hujan yang mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, pemerintah daerah masih melanjutkan upaya penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk memastikan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp30 miliar.

Berdasarkan informasi hotspot dan cuaca BMKG Jambi tertanggal 13 November 2026, terdeteksi satu titik hotspot harian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan pemantauan satelit pada 12 November 2026.

Sementara itu, akumulasi hotspot sejak 1 Januari hingga 12 November 2026 mencapai 19.349 titik yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat jumlah tertinggi dengan 5.809 titik, disusul Muaro Jambi sebanyak 4.392 titik, Sarolangun 2.417 titik, Tebo 2.012 titik, dan Tanjung Jabung Barat 1.685 titik.

Selanjutnya Batanghari tercatat 1.588 titik, Merangin 783 titik, Bungo 545 titik, Kerinci 98 titik, Kota Jambi 17 titik, serta Kota Sungai Penuh tiga titik.

Juru Bicara Penanganan Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan berkurangnya titik panas tidak terlepas dari hujan yang belakangan mengguyur sejumlah wilayah.

"Iya, Alhamdulillah, titik hotspot saat ini mulai berkurang karena dalam beberapa waktu terakhir hujan sudah mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi ini cukup membantu menekan potensi munculnya titik api baru," ujarnya, ketika dikonfirmasi jamberita.com, Minggu (15/11/2026).

Meski demikian, upaya antisipasi tetap dilakukan agar kondisi tersebut tidak kembali berubah, terutama di wilayah yang sebelumnya menjadi kawasan rawan karhutla.

Di tengah perkembangan kondisi hotspot tersebut, penggunaan anggaran bantuan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla juga menjadi perhatian.

Pemerintah pusat sebelumnya mengucurkan Banpres sebesar Rp30 miliar untuk Pemerintah Provinsi Jambi. Dana tersebut dialokasikan kepada empat organisasi perangkat daerah (OPD), yakni BPBD Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, serta RSUD Raden Mattaher.

Berdasarkan dokumen realisasi anggaran per 19 Oktober 2026, BPBD Provinsi Jambi memperoleh alokasi Rp18.786.254.000. Dari jumlah tersebut, realisasi tercatat sebesar Rp1.792.673.600. "Pemesanan barang masih berproses," katanya.

Sementara Dinas Kehutanan mendapatkan alokasi Rp1.843.430.000 dengan realisasi Rp116.760.000. Dengan demikian, dari dua OPD tersebut, realisasi anggaran yang tercatat mencapai Rp1.909.433.600."Juga sama dalam proses pengadaan," ungkapnya.

Adapun Dinas Kesehatan memperoleh alokasi Rp2.800.409.000, tetapi belum tercatat realisasi dalam dokumen tersebut. Keterangan yang disampaikan menyebutkan pengadaan obat-obatan masih dalam proses pengadaan barang dan jasa."Dinkes memilih untuk tidak menggunakan Bapres," jelasnya.

RSUD Raden Mattaher yang mendapatkan alokasi Rp6.569.907.000 dengan proses saat ini masih dalam pemesanan barang. Secara keseluruhan, dari total anggaran Rp30 M, realisasi yang tercatat dalam dokumen per 19 Oktober baru sekitar Rp1,90 miliar atau 6,36 persen.

Untuk BPBD, realisasi tersebut berkaitan dengan operasional personel, sedangkan pengadaan peralatan masih dalam tahapan proses pengadaan barang dan jasa.

Sementara di Dinas Kehutanan, realisasi tercatat pada operasional personel sekitar Rp116,76 juta. Adapun pengadaan peralatan juga masih dalam tahapan proses pengadaan barang dan jasa.

Johansyah mengatakan, dalam perkembangan penanganan anggaran tersebut, OPD terkait saat ini juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.

Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari tahapan administrasi hingga pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang serta jasa.

Pemerintah daerah berharap penggunaan Banpres dapat berjalan optimal sesuai peruntukannya, sehingga dukungan anggaran tersebut benar-benar menunjang kebutuhan penanganan karhutla di Provinsi Jambi.

Pasalnya, meskipun curah hujan mulai membantu menekan kemunculan hotspot, kesiapsiagaan personel, ketersediaan peralatan pemadaman, serta langkah pencegahan tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran kembali.(afm)

Artikel Rekomendasi