Hotspot Jambi Mulai Turun, Siaga Karhutla Jambi Berakhir 30 November, Bagaimana Nasib Banpres Rp30M?

JAMBERITA.COM - Titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi mulai berkurang seiring hujan yang mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini terjadi menjelang berakhirnya masa Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi pada 30 November 2026.

Namun, di tengah penurunan hotspot tersebut, penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp30 miliar untuk penanganan karhutla masih menyisakan sejumlah pekerjaan. Pasalnya, sebagian anggaran di empat organisasi perangkat daerah (OPD) penerima masih dalam proses pengadaan dan pemesanan barang.

Juru Bicara Penanganan Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan perkembangan penggunaan anggaran Banpres saat ini berbeda di masing-masing OPD. Dari empat penerima, tiga OPD masih memproses pengadaan, sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi memutuskan tidak menggunakan anggaran tersebut.

Untuk BPBD Provinsi Jambi, realisasi tercatat sekitar Rp1,793 miliar. Namun, anggaran tersebut masih dalam proses pengadaan barang atau pemesanan. Sementara Dinas Kehutanan mencatat realisasi sekitar Rp116,7 juta yang juga masih dalam proses pemesanan barang.

"Realisasi Rp1,793 miliar dari BPBD tersebut dalam proses pengadaan barang atau pemesanan. Untuk Dinas Kehutanan dari realisasi Rp116,7 juta juga masih dalam proses pemesanan barang. Nanti realisasi semuanya akan kita lihat sebelum 30 November 2026, berapa yang terserap," katanya, Minggu (15/11/2026).

Berbeda dengan dua OPD tersebut, Dinkes Provinsi Jambi dipastikan tidak menggunakan anggaran Banpres. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada kepala dinas, kebutuhan penanganan kesehatan akibat dampak karhutla masih dapat dipenuhi melalui anggaran APBD Provinsi Jambi.

"Karena tanggap darurat ini sudah memasuki proses berakhir, maka Dinkes menyampaikan mereka tidak menggunakan Banpres. Mereka masih cukup, dan juga waktu tinggal 15 hari lagi," ungkapnya.

Adapun RSUD Raden Mattaher Jambi juga masih dalam proses pemesanan barang. Informasi tersebut diperoleh Johansyah berdasarkan keterangan Direktur rumah sakit. Dengan demikian, BPBD, Dinas Kehutanan, dan RSUD Raden Mattaher masih menjalankan proses pengadaan atau pemesanan barang.

Johansyah menegaskan, perkembangan akhir penyerapan anggaran dari masing-masing OPD akan dilihat menjelang berakhirnya masa Siaga Darurat Karhutla pada 30 November 2026. Persoalan berikutnya adalah, bagaimana nasib sisa anggaran Banpres apabila hotspot terus menurun dan kondisi karhutla di Jambi sudah terkendali setelah masa siaga darurat berakhir.

"Berdasarkan keterangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), apabila terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), mekanisme penggunaan maupun peruntukannya masih menunggu petunjuk dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jadi tetap di-standby-kan dulu, terkait penggunaan sembari menunggu surat SE Mendagri. Intinya, Satgas Karhutla berkomitmen akan transparansi, terbuka terkait penggunaan anggaran ini kepada publik," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi