12 Hari di Jepang, Diana Yuli Astuti Bawa Misi Besar KI Jambi di Forum Internasional

JAMBERITA.COM – Pengembangan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di Provinsi Jambi mendapat penguatan melalui pertukaran pengetahuan internasional. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Diana Yuli Astuti, menjadi delegasi Kementerian Hukum RI dalam program Knowledge Co-Creation Program (KCCP) Japan International Cooperation Agency (JICA) di Jepang, 4–12 November 2026.

Selama 12 hari, Diana bersama delegasi Kementerian Hukum mempelajari secara langsung sistem pengembangan, pelindungan, pendampingan, hingga pemanfaatan KI yang diterapkan Jepang. Pembelajaran dilakukan melalui kunjungan kelembagaan, pemaparan materi, diskusi, serta pertukaran pengalaman dengan sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pengembangan KI.

Menariknya, dalam program bertema Capacity Development for Raising Awareness of Industrial Property Rights in Regional Area tersebut, Diana juga mendapat kesempatan memperkenalkan pengembangan Jambi IP Ecosystem sebagai salah satu inovasi Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam membangun ekosistem KI berbasis potensi daerah.

Dalam pemaparannya, Diana menekankan bahwa pengembangan KI di daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah permohonan pendaftaran atau sertifikat yang diterbitkan. Lebih jauh, KI harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai ekonomi produk, memperkuat identitas usaha, dan mendorong daya saing pelaku UMKM.

"Pengembangan Kekayaan Intelektual tidak boleh berhenti pada pendaftaran dan penerbitan sertifikat. Kita harus memastikan bahwa KI yang dimiliki masyarakat dapat dilindungi, dimanfaatkan, dan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pemiliknya," ujar Diana dalam pemaparan di Jepang.

Ia menjelaskan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas di wilayah.

Menurutnya, ada lima peran utama yang harus diperkuat Kantor Wilayah dalam membangun ekosistem KI daerah, yakni sebagai Facilitator, Educator, Coordinator, Accelerator, dan Monitoring Partner.

Kelima peran tersebut mencakup fasilitasi layanan, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, percepatan pengembangan potensi KI, serta pemantauan dan evaluasi agar program berjalan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Diana secara khusus memaparkan Jambi IP Ecosystem yang dikembangkan Kanwil Kementerian Hukum Jambi melalui tiga pilar utama, yakni Jambi IP Dashboard, Jambi IP Clinic, serta IP Fund dan kolaborasi pemangku kepentingan.

Jambi IP Dashboard diarahkan sebagai instrumen pemetaan dan penguatan data potensi KI daerah. Melalui basis data tersebut, potensi KI dapat diidentifikasi secara lebih terarah sehingga menjadi dasar dalam menentukan prioritas pelayanan dan pendampingan.

Sementara Jambi IP Clinic dikembangkan untuk memperkuat layanan konsultasi dan pendampingan KI. Adapun IP Fund dan kolaborasi pemangku kepentingan diarahkan untuk membangun dukungan sumber daya dan pembiayaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

"Melalui Jambi IP Ecosystem, kami ingin membangun pola pelayanan yang lebih terintegrasi. Potensi KI harus dipetakan terlebih dahulu, kemudian diberikan edukasi dan pendampingan, hingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah," jelasnya.

Diana menilai, pendekatan tersebut penting karena masih terdapat tantangan dalam pengembangan KI di daerah, terutama menyangkut keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan pelayanan, pemahaman masyarakat, serta kebutuhan pendampingan yang tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan sosialisasi.

Karena itu, pengembangan ekosistem KI membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra strategis lainnya.

Selama program KCCP JICA, delegasi Kementerian Hukum mengunjungi sejumlah lembaga yang menjadi bagian penting dalam ekosistem KI Jepang.

Salah satunya INPIT Prefektur Saitama. Di lembaga ini, delegasi mempelajari sistem konsultasi dan pendampingan KI yang secara khusus membantu UMKM mengidentifikasi persoalan usaha melalui pendekatan Kekayaan Intelektual.

INPIT didukung tenaga penasihat KI berpengalaman serta tenaga ahli sesuai kebutuhan, mulai dari konsultan paten, advokat, desainer, hingga ahli merek.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah konsultasi keliling secara berkala setiap dua bulan di sejumlah wilayah. Selain memperluas jangkauan pelayanan, INPIT juga mengelola data konsultasi untuk mengidentifikasi jenis persoalan, kebutuhan pelindungan KI, sektor usaha, hingga saluran pelayanan yang paling banyak digunakan.

Model tersebut dinilai relevan untuk memperluas akses pelayanan KI di daerah, terutama bagi pelaku usaha yang belum memiliki akses memadai terhadap konsultasi dan pendampingan.

Pembelajaran berikutnya diperoleh dari Biro METI Kanto yang menerapkan strategi pengembangan KI regional melalui Greater Kanto IP Strategy Promotion Plan 2024.

Strategi tersebut memiliki tiga fokus utama, yakni penguatan strategi bisnis berbasis KI pada perusahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendukung KI, serta pengembangan jejaring kerja sama antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan.

Dari kunjungan tersebut, delegasi mempelajari bagaimana keterbatasan jumlah petugas dapat diatasi melalui penguatan jejaring dan peningkatan kapasitas personel pada lembaga mitra.

"Hal penting yang kami pelajari adalah pelayanan KI tidak harus bertumpu pada satu institusi. Penguatan jejaring, keterlibatan tenaga ahli, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Diana.

Delegasi juga mengunjungi Tokyo Metropolitan Intellectual Property Center untuk mempelajari dukungan Pemerintah Metropolitan Tokyo terhadap UMKM dan perusahaan rintisan dalam mengembangkan serta memanfaatkan KI.

Lembaga tersebut menyediakan berbagai layanan, mulai dari edukasi, konsultasi, pendampingan strategi KI, subsidi, hingga fasilitasi komersialisasi KI.

Dukungan pemerintah juga mencakup pembiayaan untuk pelindungan KI di luar negeri, penelitian paten, penanganan dugaan pelanggaran KI, serta pengembangan teknologi.

Dari praktik tersebut, Diana melihat bahwa keberhasilan pengembangan KI tidak semata-mata diukur berdasarkan banyaknya hak yang didaftarkan, tetapi juga dari kemampuan pemilik KI dalam melindungi inovasi, mengembangkan produk, dan meningkatkan daya saing usaha.

"Jepang memberikan pembelajaran bahwa KI harus menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis. Setelah mendapatkan pelindungan hukum, pelaku usaha juga perlu didampingi agar mampu mengembangkan inovasi, memperluas pasar, dan mengomersialkan produk yang dimiliki," katanya.

Menurut Diana, pengalaman tersebut menjadi referensi penting bagi Kanwil Kementerian Hukum Jambi untuk memperkuat pola pendampingan yang lebih berorientasi pada kebutuhan usaha, bukan sekadar pemenuhan administrasi pendaftaran KI.

Dari seluruh rangkaian pembelajaran, terdapat sejumlah langkah yang dinilai dapat ditindaklanjuti di Jambi. Di antaranya penguatan validitas dan integrasi data melalui Jambi IP Dashboard, optimalisasi konsultasi dan pendampingan melalui Jambi IP Clinic, serta pengembangan kolaborasi pembiayaan melalui IP Fund.

Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan jejaring tenaga ahli, serta sistem monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan KI ke depan.

Diana menegaskan, praktik yang diperoleh dari Jepang akan diadaptasi secara selektif sesuai kewenangan dan kapasitas kelembagaan. Sementara kebijakan yang berkaitan dengan insentif, pembiayaan, dan penyederhanaan prosedur membutuhkan koordinasi serta arahan dari DJKI dan kementerian atau lembaga terkait.

"Pengalaman selama mengikuti KCCP JICA ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan bagi kami dalam mengembangkan Jambi IP Ecosystem. Tentu tidak semua praktik dapat diterapkan secara langsung, tetapi hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerah akan kami dorong untuk ditindaklanjuti," tegasnya.

Ia berharap, pengembangan Jambi IP Ecosystem tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan KI, tetapi juga mampu menghubungkan potensi intelektual masyarakat dengan peluang pengembangan ekonomi daerah.

Dengan demikian, produk unggulan Jambi tidak hanya memiliki identitas dan pelindungan hukum, tetapi juga mempunyai nilai tambah, daya saing, serta peluang lebih besar untuk menembus pasar yang lebih luas.(afm)

Artikel Rekomendasi