Kalau Pemerintah Mau Didengar Gen Z, Jangan Cuma Pakai Bahasa Birokrasi

Oleh: Hesti Pawestri Utami

JAMBERITA.COM - Pemerintah punya banyak informasi. Masalahnya, apakah Gen Z mau mendengarkannya? Pertanyaan ini penting di tengah kehidupan generasi muda yang hampir setiap hari dipenuhi oleh TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya. Informasi datang begitu cepat. Dalam beberapa detik, seseorang bisa mengetahui berita terbaru, melihat opini orang lain, bahkan ikut memberikan komentar terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, di tengah derasnya arus informasi tersebut, pemerintah masih sering berkomunikasi dengan cara yang terasa sangat formal. Kalimat panjang, istilah birokrasi, bahasa yang kaku, dan penjelasan yang kadang terasa seperti membaca surat edaran.

Lalu bagaimana Gen Z bisa tertarik? Bukan berarti anak muda tidak peduli terhadap pemerintahan. Justru banyak anak muda yang sangat kritis terhadap kebijakan publik. Mereka membicarakan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, transportasi, lingkungan, hingga berbagai kebijakan pemerintah di media sosial. Masalahnya, cara mereka menerima dan membicarakan informasi sudah berubah.

Gen Z tidak selalu ingin membaca penjelasan panjang untuk memahami sebuah kebijakan. Mereka ingin informasi yang jelas, singkat, langsung pada inti masalah, dan mudah dipahami. Di sinilah pemerintah menghadapi tantangan komunikasi. Selama ini, komunikasi pemerintahan sering kali identik dengan bahasa resmi. Secara administratif, bahasa tersebut memang diperlukan. Pemerintah membutuhkan bahasa yang jelas dan memiliki dasar hukum. Namun, ketika bahasa yang sama digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum, persoalannya menjadi berbeda.

Masyarakat bukan dokumen administrasi. Kalimat yang terdengar biasa bagi seorang birokrat bisa saja terdengar membingungkan bagi masyarakat. Istilah seperti “implementasi kebijakan”, “optimalisasi”, “sinergitas”, atau “pemangku kepentingan” mungkin sudah biasa digunakan dalam lingkungan pemerintahan. Tetapi bagi sebagian masyarakat, terutama anak muda, bahasa tersebut bisa terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

Padahal, pemerintah sebenarnya bisa mengatakan hal yang sama dengan bahasa yang lebih sederhana. Tidak perlu selalu mengatakan “optimalisasi pelayanan publik berbasis digital”. Bisa saja pemerintah mengatakan, “Sekarang mengurus layanan ini bisa dilakukan lewat HP, tanpa perlu datang ke kantor.”

Pesannya sama. Tetapi cara menyampaikannya berbeda.Dan cara menyampaikan pesan inilah yang menentukan apakah informasi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat atau hanya berhenti sebagai unggahan di akun resmi pemerintah.

Gen Z juga tidak hanya ingin menjadi penerima informasi. Mereka ingin terlibat dalam percakapan. Mereka terbiasa memberikan komentar, bertanya, membuat konten, membagikan pengalaman, bahkan mengkritik sesuatu secara terbuka. Karena itu, komunikasi pemerintah dengan generasi muda seharusnya tidak berhenti pada pola “pemerintah mengumumkan, masyarakat membaca.”

Pemerintah perlu mulai membangun komunikasi yang lebih dua arah. Ketika pemerintah membuat konten di media sosial, jangan hanya berisi dokumentasi kegiatan pejabat. Jangan sampai akun pemerintah hanya berisi foto rapat, kunjungan, penandatanganan kerja sama, atau pejabat yang sedang memberikan sambutan.

Konten seperti itu memang penting sebagai dokumentasi. Tetapi pertanyaannya: apakah anak muda merasa itu berbicara kepada mereka? Jika pemerintah ingin menjangkau Gen Z, kontennya harus menjawab persoalan yang memang mereka hadapi. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan layanan pemerintah, apa dampak sebuah kebijakan terhadap mahasiswa, bagaimana mendapatkan bantuan pendidikan, apa peluang kerja yang tersedia, atau bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan.

Informasi pemerintah harus terasa berguna, bukan sekadar terlihat resmi. Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Menggunakan bahasa yang lebih santai bukan berarti pemerintah harus ikut-ikutan menjadi influencer.Pemerintah tidak perlu memaksakan setiap pejabat membuat konten joget atau menggunakan semua bahasa viral yang sedang tren. Kalau dilakukan secara berlebihan, justru bisa terlihat tidak natural.

Yang dibutuhkan sebenarnya sederhana: pemerintah harus berbicara dengan bahasa yang dipahami masyarakat.Dekat bukan berarti kehilangan wibawa. Sederhana bukan berarti tidak profesional. Santai bukan berarti tidak serius.Justru ketika pemerintah mampu menjelaskan kebijakan yang rumit dengan bahasa sederhana, itu menunjukkan bahwa pemerintah memahami siapa yang diajak berkomunikasi.

Masalah lainnya adalah kecepatan. Gen Z hidup dalam lingkungan informasi yang bergerak sangat cepat. Ketika terjadi sebuah isu, mereka bisa mengetahui perkembangannya dalam hitungan menit. Jika pemerintah membutuhkan waktu terlalu lama untuk memberikan informasi, ruang tersebut akan diisi oleh akun lain. Bisa media massa, influencer, content creator, atau bahkan akun anonim. Dan ketika pemerintah akhirnya memberikan penjelasan, masyarakat mungkin sudah memiliki opini sendiri.

Karena itu, pemerintah perlu memahami bahwa komunikasi di era digital bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga kapan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Terlambat memberikan informasi dapat membuat masyarakat mencari sumber lain. Terlalu rumit menjelaskan sesuatu dapat membuat masyarakat mencari penjelasan yang lebih sederhana. Terlalu satu arah dapat membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah pemerintah harus mengikuti gaya Gen Z atau tidak. Persoalannya adalah apakah pemerintah bersedia beradaptasi dengan cara masyarakat berkomunikasi. Pemerintah tentu memiliki aturan, prosedur, dan bahasa resmi yang harus digunakan dalam dokumen negara. Tetapi komunikasi publik memiliki ruang yang berbeda. Ketika berbicara kepada masyarakat, tujuan utamanya bukan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki bahasa yang paling formal. Tujuannya adalah agar masyarakat mengerti. Sebab, komunikasi yang berhasil bukan komunikasi yang terdengar paling pintar. Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang pesannya sampai.

Gen Z bukan generasi yang tidak peduli dengan pemerintah. Mereka hanya memiliki cara berbeda dalam mencari informasi, menyampaikan pendapat, dan menentukan siapa yang mereka percaya. Kalau pemerintah ingin didengar oleh Gen Z, mungkin sudah waktunya berhenti berbicara seperti sedang menulis surat dinas. Bicara lebih sederhana. Dengarkan lebih banyak. Respons lebih cepat. Dan yang paling penting, ajak anak muda berbicara, bukan hanya meminta mereka mendengarkan. Karena pemerintah yang ingin dekat dengan generasi muda tidak harus menjadi seperti anak muda. Pemerintah hanya perlu belajar berbicara agar anak muda mau mendengar.

Penulis : Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Artikel Rekomendasi