KUA-PPAS APBD 2027: Belanja Pemprov Jambi Disepakati Rp4,02 T, Banggar Wanti-wanti Tepat Sasaran

JAMBERITA.COM - Alokasi belanja daerah dalam Rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2027 resmi disepakati sebesar Rp4.021.656.676.053,00. Angka tersebut mengalami penambahan sebesar Rp217.035.147.715,00 atau naik 5,70 persen dibandingkan pagu awal sebesar Rp3.804.621.528.338,00.

Berdasarkan hasil finalisasi pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), alokasi anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami lonjakan signifikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mencatatkan kenaikan tertinggi hingga 148,47 persen dari Rp171,94 miliar menjadi Rp427,23 miliar.

Selain itu, alokasi anggaran RSUD Raden Mattaher melonjak 13,45 persen menjadi Rp368,11 miliar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertambah 39,35 persen menjadi Rp48,54 miliar, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan naik 22,72 persen menjadi Rp52,22 miliar.

Sebaliknya, efisiensi anggaran diberlakukan pada sejumlah instansi modal dan operasional. Pagu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyusut Rp91,95 miliar menjadi Rp730,86 miliar, Biro Kesejahteraan Rakyat berkurang Rp12,26 miliar menjadi Rp53,00 miliar, Dinas Pendidikan terkoreksi Rp4,11 miliar menjadi Rp1,26 triliun, dan Dinas Kehutanan berkurang Rp4,25 miliar menjadi Rp48,59 miliar.

"Banggar DPRD Provinsi Jambi mendesak Gubernur Jambi dan TAPD untuk melakukan pembahasan secara mendalam saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Banggar menegaskan agar seluruh belanja daerah yang ditetapkan dapat direalisasikan secara tepat sasaran, sesuai target, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat penerima program," tegas Jubir Ahmad Fauzi Ansori.

Selain itu, Banggar meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi untuk mengawal ketat keselarasan seluruh program OPD pada RAPBD TA 2027. Seluruh kegiatan wajib merujuk pada target KUA APBD 2027, RKPD TA 2027, RPJMD 2025–2029, serta harmonis dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat dan RPJMN.(afm)

Artikel Rekomendasi