Kecewa tak Ditemui Al Haris, Mahasiswa Segel Gerbang Kantor Gubernur Jambi

JAMBERITA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA), serta perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi, Senin (12/10/2026).

Mereka membawa delapan tuntutan terkait transparansi anggaran Bantuan Presiden (Banpres) Rp30 miliar dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), massa kecewa lantaran Gubernur Jambi Al Haris tidak menemui mereka secara langsung.

Setibanya di depan gerbang Kantor Gubernur Jambi, massa aksi dihadang penjagaan ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Al Haris disebut sedang berada di Kabupaten Sarolangun. Sebagai gantinya, Gubernur mengutus Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi, Ismed Wijaya, untuk menemui mahasiswa, didampingi perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Namun, upaya dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Adu argumen antara mahasiswa dan perwakilan pemerintah sempat memanas hingga Ismed Wijaya meninggalkan massa aksi.

Merasa aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan yang diharapkan, mahasiswa kemudian menyegel gerbang Kantor Gubernur Jambi sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah.

Perwakilan HMI Cabang Jambi menyebut ketidakhadiran Gubernur untuk menemui massa sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi mahasiswa yang datang membawa tuntutan dan hasil kajian.

"Kami dari HMI menganggap ini merupakan sebuah penghinaan intelektual. Bahwasanya kami dari HMI Cabang Jambi datang tidak serta-merta melakukan tindakan-tindakan di luar yang melanggar hukum," tegas perwakilan HMI dalam orasinya.

Ia menegaskan, kedatangan mahasiswa bukan semata-mata untuk menggelar demonstrasi, melainkan meminta kepala daerah yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan agar turun tangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kami datang ke Kantor Gubernur Jambi ini untuk bertemu orang yang dinilai mampu membuat keadaan menjadi lebih baik. Untuk itu, kami menyegel Kantor Gubernur Jambi agar Gubernur Jambi sadar bahwa keberpihakan terhadap rakyat itu lebih penting," ujarnya.

Dalam orasinya, mahasiswa juga menyoroti dampak kabut asap akibat karhutla yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Mereka menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), karena paparan asap berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat secara luas.

"Bicara korban, saat ini bukan lagi di angka ribuan yang terkena ISPA. Tapi seluruh masyarakat Jambi saat ini terdampak oleh kabut asap," kata perwakilan HMI.

Mahasiswa menegaskan, delapan tuntutan yang mereka bawa merupakan hasil kajian yang diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan karhutla, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan transparansi penggunaan anggaran.

"Yang kami bawa ini adalah solusi, hasil dari kajian dari kaum intelektual. Tapi faktanya, Gubernur Jambi tidak ada iktikad baik untuk menemui rakyat," lanjutnya.

Aksi tersebut kemudian ditutup dengan pembubaran massa setelah mahasiswa menyampaikan kekecewaan mereka atas tidak hadirnya Al Haris.

Sebelumnya, mahasiswa membawa delapan tuntutan, di antaranya meminta transparansi lahan terbakar seluas sekitar 1.700 hektare, keterbukaan penggunaan Banpres Rp30 miliar, penyelesaian persoalan karhutla, penyediaan pembelajaran daring yang layak, serta pelayanan kesehatan hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Mereka juga menuntut penghentian dugaan kriminalisasi terhadap massa aksi dan memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Gubernur Jambi untuk menyelesaikan persoalan kabut asap. Mahasiswa turut mengancam kembali menggelar demonstrasi dan mendesak Al Haris mundur apabila tuntutan mereka tidak direalisasikan.(afm)

Artikel Rekomendasi