Mahasiswa Kembali Geruduk Kantor Gubernur Jambi, Tuntut Transparansi Rp30 M & Penanganan Karhutla

JAMBERITA.COM – Puluhan mahasiswa kembali mendatangi Kantor Gubernur Jambi, Senin (12/10/2026), untuk mendesak Pemerintah Provinsi Jambi membuka transparansi anggaran Bantuan Presiden (Banpres) Rp30 miliar serta menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap.

Massa aksi terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi (BEM FH UNJA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta sejumlah perwakilan BEM dari perguruan tinggi lainnya di Jambi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan transparansi anggaran, penanganan karhutla, dampak kabut asap terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga desakan politik kepada Gubernur Jambi Al Haris.

Berdasarkan informasi di lapangan, para mahasiswa sempat ditemui perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Dinas Pendidikan. Namun, massa aksi masih bertahan di lokasi untuk menunggu Gubernur Jambi Al Haris menemui mereka secara langsung.

Mahasiswa menilai persoalan karhutla dan kabut asap tidak cukup ditangani melalui pernyataan pemerintah semata. Mereka menuntut keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari dampak kebakaran serta pencemaran udara.

Dalam pernyataan tuntutannya, mahasiswa meminta transparansi mengenai sekitar 1.700 hektare lahan yang disebut terbakar. Mereka juga mendesak pemerintah membuka penggunaan anggaran Banpres sebesar Rp30 miliar dari pemerintah pusat, termasuk peruntukan dan realisasi penggunaannya.

Selain itu, massa meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan karhutla karena dampaknya dinilai meluas hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Di sektor pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah menyediakan sistem pembelajaran daring yang layak bagi siswa dan mahasiswa selama kondisi kabut asap mengganggu kegiatan belajar.

Mereka juga menuntut pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat rukun tetangga (RT), sebagai upaya memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak kabut asap.

Berikut delapan tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut:

1. Meminta transparansi terkait sekitar 1.700 hektare lahan yang terbakar.

2. Meminta transparansi anggaran Banpres Rp30 miliar dari pemerintah pusat.

3. Mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan karhutla yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi.

4. Mendesak penyediaan pendidikan daring yang layak bagi siswa dan mahasiswa.

5. Mendesak pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan hingga tingkat RT.

6. Menuntut penghentian dugaan kriminalisasi terhadap massa aksi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) di Provinsi Jambi.

7. Mendesak Gubernur Jambi menyelesaikan persoalan kabut asap dalam kurun waktu 3 x 24 jam.

8. Mendesak Gubernur Jambi mundur dari jabatannya apabila tuntutan mahasiswa tidak direalisasikan.

Mahasiswa memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Gubernur Jambi untuk menyelesaikan persoalan kabut asap. Tuntutan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam aksi, menyusul dampak karhutla terhadap kesehatan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat.

Mereka juga menyoroti pentingnya keterbukaan penggunaan Banpres Rp30 miliar agar publik dapat mengetahui alokasi, realisasi, serta manfaat anggaran tersebut dalam penanganan karhutla.

Bagi mahasiswa, transparansi anggaran merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintah, terlebih ketika kebijakan penanganan bencana menggunakan dana publik dan ditujukan untuk menjawab persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Mahasiswa memperingatkan akan kembali menggelar demonstrasi apabila tuntutan yang disampaikan tidak direalisasikan. Mereka bahkan mendesak Gubernur Jambi Al Haris mundur dari jabatannya jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan tersebut.

Hingga berita ini disusun, mahasiswa masih bertahan di Kantor Gubernur Jambi untuk menunggu Al Haris menemui mereka. Belum ada keterangan mengenai hasil akhir pertemuan maupun tanggapan langsung Gubernur atas delapan tuntutan tersebut.(afm)

Artikel Rekomendasi