KPK Warning Kepala Daerah di Jambi: Dana Bansos, dan Stunting Jangan di Korupsi

JAMBERITA.COM- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan semua Kepala Daerah di Jambi agar anggaran stunting dan Bantuan Sosial (Bansos) jangan di Korupsi. Itu disampaikan Alexander Marwata dalam pembukaan Roadshow Bus Antikorupsi di Lapangan Kantor Gubernur, (14/9/2023) kemarin.

Alex mengatakan, pemerintah harus menjamin masyarakat mendapatkan pelayananan yang layak dan bermartabat dari lahir hingga meninggal dunia, jangan sampai ada anak yang lahir tanpa mendapatkan layanan dan bantuan yang layak, terutama untuk keluarga kurang mampu. 

“Korupsi dalam penanganan anak-anak yang kurang gizi tolong menjadi perhatian Kepala Daerah, jangan sampai anggaran mengentaskan stunting dikorupsi. Dampaknya jangka panjang. Kita harus pastikan anak kita tumbuh sehat, dan anggaran harus ada untuk membantu anak-anak tumbuh dengan baik,” tegasnya.

Alex juga mengingatkan agar layanan pendidikan, kesehatan bahkan hingga layanan penguburan yang layak dapat diberikan ke masyarakat. KPK menyoroti sektor ini karena korupsi kerap terjadi pada layanan yang diterima masyarakat dari sejak lahir hingga meninggal dunia.

“Ketika tumbuh besar anak butuh pendidikan, kita (harus) pastikan memberikan pendidikan yang baik terutama untuk keluarga yang miskin. Kenapa prioritasnya kepada orang miskin, yang sudah sejahtera negara tidak terlalu banyak ikut campur,” terangnya.

Di sisi lain Alex menyayangkan adanya orang tua yang memanipulasi data anaknya agar diterima di sekolah negeri. Padahal dari segi perekonomian, keluarga tersebut tergolong keluarga mampu. 

“Kita harus bersikap tegas, kita tidak bisa membiarkan perilaku curang dimulai dari dunia pendidikan, (karena) pendidikan harus menjadi awal dibangunnya budaya korupsi. Kami sangat menekankan dalam rangka pemberantasan korupsi kami mendorong pendidikan antikorupsi,” ungkapnya.

Selain itu, Alex mengingatkan, setiap Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk meng-update data penerima bantuan sosial (Bansos) dan data keluarga miskin. Pendataan yang dimaksud bukan memasukkan sebanyak-banyaknya masyarakat penerima, karena sejatinya data bansos menjadi potret tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

“Keberhasilan kepala daerah (adalah) bagaimana kemiskinan bisa berkurang, penerima bansos berkurang. Jangan sampai menjelang pemilu malah memasukkan masyarakat yang tidak layak menerima bansos untuk mendapatkan dukungan suara. Ini juga menjadi indikator untuk pemilih, jika data kemiskinan dan penerima bansos tidak turun, berarti pemerintahanya selama 5 tahun gagal,” jelasnya.

Untuk di ketahui, Jambi menjadi Provinsi di wilayah Sumatera yang disambangi Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi tahun ini. Membawa misi mulai dari kampanye dan sosialisasi, pencegahan serta pendidikan antikorupsi, KPK berharap hadirnya Bus Antikorupsi ini menjadi pengingat agar pemerintah daerah dapat terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, tanpa praktik-praktik korupsi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.(afm)

Artikel Rekomendasi