Universitas Jambi: FGD Sosialisasi & Pengayaan Rencana Kemitraan Riset Kebijakan Pengembangan Siska

Oleh: Ardi Novra, Mairizal, Adriani dan Fatati*

Bertempat di Ruang Rapat Senat Gedung Rektorat L II Kampus Unja Pinang Masak pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 MoU Universitas Jambi yang diwakili Dr. Ir. Teja Kaswari, MSc selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan SISKA Supporting Program (SSP) yang langsung diwakili oleh Dr. Wahyu Darsono, SPt, MSc selaku SSP Project Leader. Kesepakatan kerjasama tentang “Sistem Integrasi Kelapa Sawit dan Sapi (SISKA) Berkelanjutan” ini pada hari yang sama ditindak lanjuti dengan penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Dr. Ir. Agus Budiansyah, MSi selaku Dekan Fakultas Peternakan Univeristas Jambi dengan SSP dalam KEMITRAAN RISET:

Sebagai langkah persiapan dalam mendukung pencapaian tujuan riset kemitraan ini, sebelumnya dilakukan beberapa kali diskusi on-line antara Tim Riset Sumatera yang merupakan gabungan antara Tim Riset Universitas Jambi dan UIN SUSKA Riau dengan tim pengarah dan perumus SSP. Selanjutnya untuk sosialisasi dan pengayaan rencana kemitraan riset dilaksanakan FGD Pra-Riset guna mendapatkan data dan informasi serta masukan dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan sehingga tujuan kemitraan riset untuk sebuah kebijakan akselerasi pengembangan SISKA dapat lebih selaras dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan nasional khususnya dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. 

Kegiatan FGD yang dimoderatori oleh Dr. Ir. Ardi Novra, MP selaku Ketua Periset SISKA Provinsi Jambi menampilkan 2 orang narasumber dari Tim Perumus Riset SISKA wilayah Sumatera yaitu Purwanto, S.E., M.Econ.St., PhD dan Rusli Cahyadi, PhD. Kedua narasumber yang masing-masing bertugas di Badan Riset Nasional (BRIN) dan Universitas Indonesia ini disamping memaparkan tentang rencana riset yang akan dilakukan juga menjelaskan tentang SSP sebagai lembaga operasional dalam kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam keamanan pangan daging merah dan peternakan sapi potong. “The Indonesia Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector is a Heads of Government initiative funded by the Australian Government. The secretariat and policy lead is the Department of Agriculture, Water and the Environment in Australia and the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) in Indonesia”. SSP itu sendiri merupakan Komitmen PT Simbiosis Karya Agroindustri (SISKA Ranch Buana Karya Bhakti) dengan Advisory Support Group Indonesia Australia Red Meat and Cattle Partnership (ASG-IARMCP) beserta dukungan multistakeholder (Pemerintah Pusat/Daerah, Asosiasi Industri/Profesi dan Universitas/Lembaga Penelitian) untuk mewujudkan target peningkatan populasi sapi dan perkebunan sawit berkelanjutan (khususnya pada model integrasi sawit-sapi).

Diskusi dengan fokus bahasan perkembangan integrasi ternak sapi dan sawit di Provinsi Jambi dihadiri oleh sekitar 43 orang partisipan yang berasal dari perwakilan pemerintah provinsi termasuk tim perumus RAN-KSB Provinsi Jambi, perwakilan 8 kabupaten yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi dan perkumpulan profesi serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit swasta. Topik bahasan dalam diskusi yang berlangsung menarik antara lain tentang fluktuasi perkembangan kebijakan dan implementasi SISKA pada beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Pertanyaan menarik dari ketua kelompok tani ternak yang menjadi salah satu partisipan dari Riau (on-line) tentang salah satu syarat bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikat ISPO adalah lahan perkebunan mereka harus terbebas dari hewan atau ternak termasuk ternak sapi potong. 

Pertanyaan ini langsung dimintakan tanggapan dari Dr. Wahyu Darsono, SPt. MSi yang disamping sebagai Team Leader SSP juga merupakan pengusaha sekaligus pemilik 16 ribu Ha perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan. Menurut beliau, perihal yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang keliru dan dapat dinyatakan tidak benar sama sekali. Saya sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit sudah sejak tahun 2016 mengembangkan integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial saya kepada karyawan, masyarakat sekitar dan negara. Banyak manfaat yang sudah saya rasakan antara lain hubungan emosional dengan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan menjadi lebih baik, dan malah blok-blok tanaman sawit yang dijadikan sebagai areal pengembalaan memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibanding lahan perkebunan lainnya. Isu seperti ini sama dengan keberadaan ternak sapi pada areal perkebunan kelapa sawit dapat menjadi pembawa penyakit Ganoderma pada tanaman kelapa sawit. Sudah banyak hasil penelitian yang membantah pendapat seperti ini termasuk pemadatan tanah, kerusakan akar halus sekitar pokok tanaman dan kerusakan pohon kelapa sawit akibat renggutan ternak sapi. Satu hal yang sangat penting adalah manajemen pastura terutama terkait dengan sistem rotasi dalam pengembalaan ternak sapi pada areal perkebunan dan sistem pemeliharaan dengan perlakuan berbeda antara pengembangbiakan, pembesaran dan penggemukan. 

Kedua narasumber juga menanggapi tentang tujuan jangka panjang dari riset kebijakan SSP dalam mendukung implementasi RAN KSB yaitu berkembangnya model SISKA inti-plasma dan desa korporasi sapi (cattle corporation village). Menurut salah satu narasumber bahwa dalam prinsip kerjanya SSP selalu mengedepankan kerjasama antar pihak dalam suatu program SISKA sehingga sumberdaya dapat dialirkan untuk dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin demi perkembangan kedua komoditas, dan juga penyediaan hamparan perkebunan kelapa sawit yang luas akan sulit ditemui pada perkebunan rakyat dengan skala kepemilikan rumah tangga hanya 2 - 5 Ha. Menggabungkan rumah tangga petani kelapa sawit untuk mendapatkan hamparan areal perkebunan yang luas dan dimanfaatkan sebagai areal pengembalaan akan sangat sulit, Untuk itulah diharapkan adanya kolaborasi antara perkebunan swasta yang memiliki hamparan perkebunn kelapa sawit luas dan pelaku usaha peternakan sapi potong rakyat baik melalui pola inti-plasma maupun dalam bentuk desa korporasi. Membangun model seperti ini tidak mudah karena disamping adanya partisipasi banyak pihak juga membutuhkan kebijakan pendukung baik pada tingkat perusahaan maupun pemerintah daerah. Pernyataan ini ditanggapi oleh salah seorang partisipan dari Tim Perumus RAN KSB Provinsi Jambi bahwa jika riset ini terkait dengan kebijakan sebaiknya dalam susunan tim juga ditambahkan ahli atau periset tentang latar belakang hukum. Saran ini menjadi bahan pertimbangan tim SSP dan disepakati akan ditindak lanjuti dengan mengadakan FGD tersendiri sebagai langkah awal untuk inisiasi kebijakan daerah untuk mendorong berkembangnya model SISKA yang sesuai dan selaras dengan implementasi.(*)

Artikel Rekomendasi