Di Senayan, HBA Sampaikan Keluhan Honorer Petugas di Lapangan hingga Alokasi Dana Desa di Jambi

JAMBERITA.COM- Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi sekaligus mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) menyampaikan beberapa point aspirasi masyarakat kepada Kementrian Desa (Kemendes) RI di Senayan Jakarta.

Awalnya, HBA memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) kepada Menteri tersebut dan menilai bahwa program ini cukup baik dan bagus serta dirasakan oleh masyarakat Jambi.

"Saya menggarisbawahi bahwa ternyata memang data di pihak Bapak ini Kemendes cukup akurat itu, relatif ya walaupun masih ada kelemahan-kelemahan, mohon maaf kita tidak mengatakan program dari bantuan dari Kementerian lainnya," katanya melalui Video yang didapat dari Kadis PMD P3AP2 Provinsi Jambi, Kamis (25/6/2020).

Menurut HBA, ini tidak lain tidak bukan adalah atas kerja keras petugas-petugas Kemendes RI yang berada di lapangan, karena dirinya juga sempat memberikan bantuan tersebut yang diundang oleh Dinas terkait di Provinsi Jambi.

"Ada berapa desa saya kunjungi, beberapa kabupaten yang saya langsung memberikan menyerahkan bantuan itu, diundang diajak oleh mereka dari kantor PMD provinsi Jambi," ujarnya.

HBA pun langsung menyinggung soal honorer para petugas yang berada di provinsi Jambi terkait dengan pendistribusian BLT-DD yang dinilai terbilang kecil."Tetapi ada satu hal saya ingin sampaikan pada Bapak tentang honorer petugas Bapak di lapangan, menurut informasinya dibintang. Jadilah honorer mereka itu kecil, kemudian nanti di bintang lagi, kalau bisa ya jangan di bintang Pak," terangnya.

Dirinya juga langsung mengklaim bahwa telah melayangkan surat kepada Kemendes RI dalam menyampaikan keluhan dari petugas di lapangan tersebut. "Nama saya Hasan Basri Agus, salah satu yang ingin saya sampaikan keluhan dari petugas bapak di lapangan itu," tegasnya.

Kemudian HBA juga menjelaskan terkait dengan program Kemendes untuk menambah bantuan 3 bulan lagi, kalau pertama Rp600 ribu yang kedua Rp300 ribu, ini perlu dikoordinasikan betul karena dikhawatirkan bisa memicu kehebohan di lapangan."Kemendes 6 bulan ngasih bantuan pertamaRp600, kedua Rp300 jangan-jangan sosial tidak ada, itu nanti akan ribut di antara masyarakat kita desa," tuturnya.

Termasuk juga dengan Gubernur, Walikota dan Bupati, sedangkan Gubernur jangan-jangan mungkin hanya 3 bulan dalam memberikan bantuan, sementara Kemendes selama 6 bulan di masa pandemi Covid-19 ini. "Ini perlu dalam rangka, nanti jangan sampai bentrok kegiatan ini dengan instansi lain tidak memberi bantuan kepada mereka," ungkapnya.

Selanjutnya HBA juga memaparkan bahwa dirinya telah melihat data tentang status Desa, baik Desa Mandiri, Desa Berkembang maupun Desa Tertinggal. "Kalau kami lihat, kami minta data ini, kalau bisa setiap provinsi kami memiliki data itu dalam rangka pengawasan kami, terhadap desa desa yang tertinggal terutama," ujarnya.

HBA mengatakan, kalau untuk data desa berkembang dan mandiri itu dirasa tidak begitu menjadi target dan sasaran mereka."Yang tertinggal ini, indikator-indikator desa tertinggal itu apa, kami juga inginkan agar Kemendes RI mempunyai target per tahun, tentang pemberantasan desa tertinggal ini dan sampai tahun terakhir," sebutnya.

Terkait dengan itu, kata HBA sampai sejauh mana dampaknya dengan adanya Pandemi Covid-19 yang saat ini masih tengah mewabah."Apakah ada terjadi penurunan, kalau miskin ada penambahan orang miskin, kalau desa tertinggal apa juga demikian,?"tanyanya.

HBA juga meminta kepada Kemendes agar dapat memberikan penghargaan kepada setiap Gubernur, Walikota, Bupati hingga Camat."Hemat kami kalau bisa Pak, pertahun dikasih penghargaan, sekalipun camat, ini pengalaman dulu waktu kami mensukseskan program KB, itu kasih harga per tahun terhadap kepala daerah yang bisa merubah status desa tertinggal menjadi Desa mandiri atau lain-lainnya," ungkapnya.

Jika diberikan penghargaan, akhirnya kata HBA mereka juga nanti akan termotivasi dan bersaing bagaimana merubah status desa nya dari tertinggal dan menjadi tidak tertinggal. "Kemudian selanjutnya dengan yang lain-lain Pak, masalah anggaran saya pikir memang kalau bisa nanti ke depan, bantuan untuk Dana Desa itu nanti ditingkatkan lagi," pintanya.

Pasalnya kata HBA, bantuan DD itu masih dibawah Rp1 Miliar sehingga diharapkan capaian program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa ditargetkan agar dapat tercapai di sisa akhir masa jabatannya. "Terus terang memang, dampaknya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan, tentang bantuan ini cukup besar dan sangat menarik, betul-betul membantu masyarakat kita," jelasnnya.

Salah satunya adalah jalan-jalan poros untuk menuju ke sawah, kebun sejauh ini sudah banyak berigid beton."Itu tidak lain tidak bukan karena bantuan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi