Kasus Eks Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Dkk yang Jadi Tersangka Korupsi Dinyatakan P21



Selasa, 29 Oktober 2019 - 10:15:02 WIB



JAMBERITA.COM - Kasus korupsi pekerjaan pembangunan asrama haji Jambi oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun anggaran 2016 telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.

Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, pertama mantan Kakanwil Kemenag prov Jambi periode 2015-2017 selaku Kuasa pengguna anggaran Thahir Rahman.

Staf bidang haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi selaku pejabat pembuat komitmen sekarang masih menjabat/aktif Dasman, Eko Dian Iing Solihin Kepala ULP Kanwil Kemenag prov Jambi selaku ketua Pokja masih menjabat aktif.

Selanjutnya, Direktur PT Guna Karya Cabang Banten Edo, Sub kontraktor Tendrisyah, pihak swasta selaku pemilik proyek pembangunan Johan Arifin Muba dan Pihak swasta selaku Pemodal proyek Bambang Marsudi Raharja.

Dirkrimsus Polda Jambi Kombes Pol Thein Tabero mengatakan anggaran yang digunakan dalam pembangunan revitalisasi asrama haji tersebut dengan nilai kontrak 51 Miliar dengan pemenang proyek PT Guna karya Nusantara cabang Banten.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil pengamatan secara visual oleh penyelidik terhadap pembangunan revitalisasi, ternyata tidak selesai 100 persen dan kondisi bangunan tersebut mangkrak dan tidak dapat digunakan oleh para jemaah haji," terangnya saat menggelar konferensi pers Selasa (29/10/2019).

Kemudian penyelidik Tipidor Polda Jambi melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil investigasi secara teknis oleh tim ahli dari institut teknologi Bandung terhadap bangunan asrama haji tersebut ternyata profesi yang terpasang hanya 64,51 persen namun pihak Kanwil Kemenag prov Jambi telah mencairkan sebesar 9,2 persen.

"Dari hasil audit investigasi teknis yang dilakukan oleh tim ahli dari ITB ditemukan kekurangan volume sebesar 28,475 persen," jelasnya.

Setelah dilakukan audit perhitungan kerugian negara, oleh BPKP perwakilan Jambi ditemukan kerugian sebesar Rp 11 miliar sehingga ditemukannya perbuatan melawan hukum.

Akibat perbuatannya mereka disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu miliar.(afm)









loading...