JAMBERITA.COM - Lonjakan harga minyak dunia yang menembus 106,92 dolar AS per barel pada 8 Maret 2026 bahkan sempat menyentuh 113 dolar AS per barel dinilai menjadi sinyal serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Kenaikan tajam ini dipicu eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan serangan terhadap fasilitas kilang minyak Arab Saudi yang mengganggu pasokan energi global.
Berbicara di Jambi, Senin, 9 Maret 2026 pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai lonjakan harga minyak tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperbesar tekanan terhadap APBN. Indonesia yang masih mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari akan langsung merasakan dampaknya melalui kenaikan biaya energi dan tekanan inflasi.
Menurutnya, kenaikan harga minyak biasanya memicu efek berantai pada sektor transportasi, logistik, dan harga pangan. Kondisi ini berpotensi memicu crowding out effect, yakni ketika rumah tangga terpaksa mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk energi dan kebutuhan pokok sehingga konsumsi sektor lain melemah.
“Ketika harga energi naik, ruang konsumsi masyarakat otomatis menyempit. Kelompok berpenghasilan rendah paling rentan karena porsi pengeluaran mereka untuk pangan dan transportasi jauh lebih besar,” ujarnya.
Noviardi menilai langkah pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang tepat untuk menahan penurunan daya beli. Pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, menambah kuota Pertalite dan solar, serta menyesuaikan harga BBM non-subsidi agar beban fiskal lebih terarah.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap APBN tidak bisa diabaikan. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sementara harga pasar sudah menembus lebih dari 100 dolar AS.
Jika harga minyak tinggi bertahan lama, subsidi energi berpotensi membengkak dan memperlebar defisit anggaran. Pemerintah bahkan telah melakukan simulasi melalui stress test yang menunjukkan defisit bisa melebar hingga sekitar 3,6–3,7 persen dari PDB dalam skenario harga minyak tinggi.
Menurut Noviardi, pemerintah masih memiliki ruang kebijakan melalui efisiensi belanja non-esensial, optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas, serta penguatan bantuan sosial bagi kelompok rentan untuk menjaga konsumsi domestik tetap stabil.
Namun dalam jangka menengah, solusi paling fundamental adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Hal itu dapat dilakukan dengan mempercepat pengeboran sumur baru, mengaktifkan kembali sumur idle, serta mengoptimalkan aset hulu migas nasional.
“Selama impor minyak masih tinggi, setiap gejolak geopolitik global akan langsung memukul ekonomi domestik. Karena itu penguatan produksi energi domestik harus menjadi prioritas strategis,” kata Noviardi.
Ia menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi, perlindungan daya beli masyarakat, dan kesehatan fiskal negara. Jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak terus tinggi, penyesuaian harga BBM bersubsidi tetap harus dipertimbangkan sebagai opsi terakhir.
Lampaui Target RPJMD Al Haris-Sani, Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Jambi Tembus Kategori A-
Gebrakan Kilat Pasca Dilantik Wamentan! APPSI Jambi Mendadak Temui Bos Bulog, Ada Apa?
Nah, Masyarakat Tunjukkan Bukti SHM Kepemilikan 105 Ha Lahan di Desa Gambut Jaya Muaro Jambi
Genjot Kinerja 2026, Sekjen Kemenkum Instruksikan Kanwil Jambi Lakukan Percepatan Target
Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 Diperpanjang hingga 24 Maret, Segera Daftarkan Di
Menaker: Program Magang Buka Peluang Kerja bagi Lulusan Baru
Jambi Percepat Pengakuan Hutan Adat, Sekda Sudirman Tegaskan Komitmen Menuju 1,4 Juta Hektar Nusanta



