Capaian MCP Penganggaran Batang Hari Tertinggi di Jambi, KPK Beri Catatan Transparansi

JAMBERITA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari berhasil menempati posisi puncak dalam capaian skor area penganggaran pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025. Dari 12 entitas pemerintahan di Provinsi Jambi, Batang Hari mencatatkan total capaian tertinggi sebesar 95,27%.

Berdasarkan data surat atensi KPK kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, skor Batang Hari mengungguli Kabupaten Sarolangun (94,90%) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (92,46%) yang berada di posisi tiga besar.

Meski secara akumulasi berada di peringkat pertama, KPK memberikan catatan kritis terkait beberapa indikator spesifik di Kabupaten Batang Hari. Fokus sorotan terletak pada sub-indikator Benturan Kepentingan pada Pengesahan APBD.

Berdasarkan data tersebut, terdapat dua poin krusial yang masih di bawah nilai sempurna, yaitu transparansi: Batang Hari tercatat masih berada di angka 80,00. Angka ini jauh di bawah skor transparansi pada indikator Pencegahan Penggelembungan (Mark Up) yang mencapai 100. Kemudian Akuntabilitas: Pada sub-area benturan kepentingan, nilai akuntabilitas Batang Hari berada di angka 91,67.

Berikut adalah rincian skor Batang Hari yang menjadi dasar penilaian KPK:

Pencegahan Penggelembungan (Mark Up) Anggaran: Mencapai nilai hampir sempurna 99,99, dengan skor 100 pada aspek transparansi, regulasi kebijakan, dan akuntabilitas.

Benturan Kepentingan pada Pengesahan APBD: Mencapai nilai 90,55. Rendahnya angka transparansi (80,00) di bagian ini menjadi perhatian utama KPK dalam upaya mitigasi korupsi di tingkat legislatif dan eksekutif saat pengesahan anggaran.

Secara rata-rata provinsi, capaian area penganggaran berada di angka 89,16%. Kabupaten Bungo tercatat berada di posisi terendah dengan total capaian 80,59%.

Surat atensi KPK ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah di Provinsi Jambi, khususnya dalam memperkuat transparansi pada proses pengesahan APBD agar terhindar dari praktik kongkalikong atau benturan kepentingan yang dapat merugikan keuangan daerah.(afm)

Artikel Rekomendasi