Ratu Munawaroh Tolak Nama Zulkifli Nurdin Untuk Kawasan Eks MTQ : Hargai Jasa Abdurrahman Sayoeti

JAMBERITA.COM – Istri mendiang mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin (ZN), Ratu Munawaroh, menyatakan keberatan sekaligus menolak keras rencana pemerintah daerah yang ingin menyematkan nama suaminya pada kawasan eks MTQ untuk dijadikan Taman Mini Melayu Zulkifli Nurdin.

Ratu menilai langkah tersebut tidak tepat secara historis dan berpotensi mengaburkan rekam jejak pembangunan pemimpin Jambi sebelumnya.

Ratu Munawaroh menekankan pentingnya memiliki empati terhadap sejarah pembangunan Jambi. Ia mengingatkan bahwa kawasan eks MTQ dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Abdurrahman Sayoeti untuk menyambut pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional tahun 1997.

"Kita harus punya empati. Itu eks MTQ di zamannya Pak Gubernur Abdurrahman Sayuti, bukan di zaman Bapak (ZN). Kita harus menghargai jasa orang, jangan menghilangkan jasa orang lain, saya malu bagaimana perasaan keluarga besar Abdurrahman Sayoeti, beliu yang berjasa," tegas Ratu kepada media.

Meski mengapresiasi niat pemerintah untuk mengabadikan nama Zulkifli Nurdin sebagai bentuk penghormatan, Ratu menyarankan agar penamaan tersebut dilakukan pada infrastruktur yang memang dibangun di era kepemimpinan ZN.

"Kalau memang ingin menyematkan nama beliau, itu kan ada Ruas jalan menuju Muara Sabak. Jembatan Batanghari, Kantor Gubernur Jambi. Infrastruktur monumental lainnya yang lahir dari kebijakan Zulkifli Nurdin," tegasnya.

Selain menolak penggunaan nama ZN di eks MTQ, Ratu juga mengkritik munculnya istilah 'Taman Mini' dalam konsep kawasan tersebut. Ia menilai Jambi seharusnya memiliki identitas sendiri tanpa harus mengekor pada konsep yang sudah ada di Jakarta.

"Kenapa harus mencontek? Seperti kita tidak punya jati diri saja. Padahal Jambi punya kekayaan budaya sendiri yang bisa ditonjolkan tanpa harus mengikuti nama Taman Mini Indonesia Indah," tambahnya.

Pernyataan tegas Ratu Munawaroh ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah setempat dalam menentukan penamaan fasilitas publik agar tetap selaras dengan nilai sejarah dan etika penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu.(afm)

Artikel Rekomendasi