Edi Purwanto Tanggapi Dugaan Pungutan ke Angkutan Batubara di Jambi : Ranahnya ada di APH

JAMBERITA.COM - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menanggapi terkait dengan dugaan pungutan terhadap angkutan batubara dan perusahan yang dipaparkan oleh Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminuddin Rabu (14/9) beberapa waktu lalu.

Saat itu, pertemuan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi dalam rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK Diskusi Media dengan tema Urgensi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Dunia Usaha Pertambangan Batubara di Provinsi Jambi. 

KPK mengungkapkan bahwa adanya pungutan tanpa dasar yang jelas, jika dikalkulasikan dalam setahun bisa tembus Rp150 Miliar uang yang beredar tetapi tidak masuk ke kas daerah. "Iya kalau ada terkait dengan pungutan liar atau lainnya itu ranahnya ada di APH (Aparat Penegak Hukum)," tegas Edi Purwanto. 

Edi mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, serta mendorong pihak terkait mendorong untuk melakukan tata pengelolaan tambang batubara di Provinsi Jambi sesuai dengan aturan yang berlaku."Tentu saya berharap ini (Pungli) jangan terjadi. Semuanya harus fair, harus clear jauh dari hal-hal yang memang bisa mendorong perbuatan melawan hukum,"pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi