Besar Pasak Daripada Tiang, APBD Provinsi Jambi TA 2023 Defisit Rp400 Miliar

JAMBERITA.COM - Program kegiatan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi akan ditunda, dan Anggaran sebagian akan di pangkas. 

Pasalnya, di APBD Provinsi Jambi terdapat defisit sekitar Rp400 Miliar lebih, sehingga kedepan semua program kegiatan yang tidak begitu urgent di masing masing OPD terutama anggaran Dinas PUPR akan diefisiensi. Sebab pengeluaran lebih besar daripada pemasukan atau sebagaimana pribahasa, lebih besar pasak daripada tiang. 

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda Provinsi Jambi Sudirman membenarkan akan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp400 M di APBD 2023 mendatang."Iya betul, karena rencana rencana pendapatan dari dana transfer dari pusat akan masuk ke 2023 tidak terpenuhi," katanya ketika dikonfirmasi jamberita.com saat di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (17/7/2023).

Sementara kata Sudirman, pihaknya sebelumnya sudah memprediksikan bahwa dana tersebut akan masuk ke Tahun Anggaran (TA) 2023 dan bahkan sudah di belanjakan. Namun tiba tiba dana transfer itu tidak sampai sehingga menjadikan defisit. "Tentu kan menjadi kan defisit, program nya ada, duitnya nggak ada, terus kedua yang saya bilang tadi ada dana transfer harusnya masuk di 2023 tapi, cair di 2022," ungkapnya. 

Selanjutnya kata Sudirman, ada juga kebutuhan kebutuhan yang terbaru seperti kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) harus merealisaskan 40 persen untuk Pilkada di 2024 mendatang. Padahal, Pemprov Jambi sudah menyiapkan anggaran itu hanya untuk ditahun 2024. "Ternyata perintah Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tahun 2023, di APBD perubahan ini kita harus mengalokasikan sekitar 40 persen anggaran untuk Pilkada, nah inilah bagian harus terpenuhi," ujarnya.

Kemudian ada juga kegiatan kegiatan yang dalam APBD yang belum di akomodir, contoh misalnya kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI), itu Jambi ternyata Provinsi Jambi menjadi tuan rumah yang pastinya butuh anggaran. "Terus kemarin Dispora minta suporting kegiatan pembukaan Porprov, termasuk juga kegiatan STQ walaupun kegiatan sudah dianggarakan tetapi kurang," terangnya.

Sudirman mengatakan, itulah kebutuhan yang memang harus dipenuhi di tahun 2023, yang belum terakomodir dalam APBD kemudian tadi ada dana transfer yang seharusnya masuk di 2023 ternyata di 2022. "Nah ini mengakibatkan sehingga kondisinya seperti itu ada semacam pembengkakan, anggarannya harus di realisasikan duitnya tidak ada, kalau boleh dibilang ada defisitnya sekitar 400 M harus kita siapkan," tegasnya 

Sudirman menyampaikan untuk mensiasati itu, maka perjalanan dinas akan di pangakas, kemudian kegiatan kegiatan di PUPR yang tidak begitu urgent akan di tunda, juga termasuk volume kegiatan yang besar akan di kurangi. "Misal alokasinya 500 juta, jadi kita alokasikan dulu 200. Terus kira kira program kegiatan yang rasa tidak begitu urgen kita tunda, karena kita butuh dana sekitar Rp 400 miliar lebih, untuk 2022 dan defisit di 2023," jelasnya.

"Itu akan kita sikapi jadi belanja defisit itu nggak sehat, maka caranya ya rasionaliasi, efisiensi masing masing OPD, di pangkas atau di bintang. Jadi seluruh OPD, karena cukup besar yang harus kita selesaikan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi