Mengikis Ketimpangan Ekonomi Jambi

Oleh: Budi Hartono, S.ST., M.Si.*

 

 

 

BPS mencatat bahwa, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2021 sebesar 7,67 persen. Angka tersebut menurun sebesar 0,42 persen poin dibandingkan Maret 2021 dan menurun 0,30 persen poin jika dibandingkan September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 279,86 ribu orang, menurun 14 ribu orang terhadap Maret 2021 dan 8,24 ribu orang terhadap September 2020.

Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung ditentukan Rp.517.722,-/kapita/bulan. Rata-rata rumah tangga miskin di Jambi memiliki 4,27 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.210.673,-/rumah tangga miskin/bulan.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Jambi yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,315. Angka ini menurun 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,321 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,316. Gini Ratio di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,347 dan di perdesaan sebesar 0,284. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Pada September 2021, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 18,58 persen di perkotaan dan 21,49 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (15,57 persen di perkotaan dan 16,18 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,80 persen di perkotaan dan 4,73 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,10 persen di perkotaan dan 3,88 persen di perdesaan), cabe merah (2,91 persen di perkotaan dan 2,92 persen di perdesaan), bawang merah (2,55 persen di perkotaan dan 2,21 persen di perdesaan), kue basah (2,05 persen di perkotaan dan 1,45 persen di perdesaan), mie instan (1,94 persen di perkotaan dan 2,13 persen di perdesaan), gula pasir (1,92 persen di perkotaan dan 3,16 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi perempuan dewasa.

Ekonomi di Jambi kian membaik dan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan masih akan mendapat banyak tantangan, baik dari faktor global maupun nasional. Tantangan itu akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang belum akan terakselerasi seperti yang diharapkan.

Namun, yang juga masih perlu mendapat perhatian adalah masalah ketimpangan ekonomi. Angka indeks rasio gini Jambi sudah menurun, sudah berada dibawah angka 0,350.

Sejarah memberi pelajaran bahwa banyaknya kekisruhan yang terjadi di banyak wilayah atau negara lain bersumber dari masalah ketimpangan ekonomi. Sehingga, ketimpangan ekonomi bukan hal yang bisa dibiarkan begitu saja. Arti penting penghapusan ketimpangan dalam target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kini semakin mengemuka.

Banyak usaha telah dilakukan untuk mengatasi ketimpangan. Kebijakan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dan berbagai bentuk usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat disambut baik dan selalu ditunggu hasilnya. Kebijakan-kebijakan itu dapat berdampak positif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Meski demikian, diperlukan usaha yang lebih luas dan komprehensif, dan tentu dengan sasaran yang jelas. Prinsip dasar mengatasi masalah ketimpangan bukanlah dengan menahan pertumbuhan dan perkembangan kelompok yang lebih kaya, tetapi justru mempercepat perkembangan kelompok yang lebih miskin; di samping perlunya ada transfer sumber daya yang sehat, adil, dan produktif dari yang kaya kepada yang miskin dan bukan sebaliknya.

Oleh sebab itu, memahami bahwa strategi pembangunan ekonomi yang bersifat makro merupakan syarat keharusan mengatasi ketimpangan. Akan tetapi, itu saja tidak cukup. Syarat kecukupan akan terpenuhi jika lebih banyak ditumbuhkembangkan strategi mengatasi ketimpangan dari bawah; dari kelompok masyarakat yang lebih tertinggal itu sendiri.

Kemandirian

Salah satu masalah yang banyak dihadapi dalam mengurangi kemiskinan adalah kurangnya semangat kemandirian. Sehingga, perlunya membangun keinginan untuk maju secara mandiri dan keinginan menjadi mandiri dengan meraih kemajuan.

Semua ingin keluar dari kemiskinan, tetapi banyak yang berharap keluar dengan cara dibantu pihak lain. Hal ini akan menimbulkan mental peminta-minta, dan bukan mental pejuang hidup yang tangguh.

Semangat maju mandiri ini akan mengubah sikap untuk tidak mulai dari apa yang tidak atau belum ada (modal, pasar, teknologi), tetapi dengan bersyukur dan mulai mendayagunakan apa yang sudah ada (tenaga, teman-teman, alam sekitar, dan sebagainya).

Selain itu, yang perlu dipahami bahwa kelompok miskin bukan kelompok yang tidak memiliki apa-apa, tetapi kelompok yang memiliki sedikit. Yang sedikit itu dapat menjadi titik awal mengembangkan kegiatan produktifnya.

Ibarat benih yang kecil dapat tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat, jika ditanam, dipupuk, dan dipelihara. Perlu ada yang menginspirasi, menemani, dan mendampingi proses tumbuh kembang itu. Peran sesama warga masyarakat akan sangat besar. Pemerintah memang dapat melakukan banyak hal, meskipun tidak semua.

Keberdayaan Individu

Mengurangi ketimpangan dari bawah, sangat penting untuk membangun keberdayaan individu dan kelompok miskin menghadapi tuntutan perkembangan. Tidak pada tempatnya jika pembangunan dari bawah menafikan kenyataan pragmatis yang ada.

Keberdayaan usaha yang dijalankan oleh kelompok miskin akan menjadi faktor kunci keberhasilan mereka sendiri. Di samping itu, kesediaan untuk memanfaatkan teknologi dan perubahan cara masyarakat berperilaku terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital perlu dipahamkan sejak dini.

Proses pemberdayaan masyarakat dari bawah tidak akan berjalan hanya dalam hitungan hari atau bulan. Mungkin dibutuhkan beberapa tahun dalam proses yang berkesinambungan agar perkembangan tahap demi tahap dapat terjadi.

Kelompok miskin akan ”naik kelas” setingkat demi setingkat. Namun, harus diingat bahwa kenaikan itu bukan berarti mereka tidak berisiko ”jatuh lagi”. Oleh sebab itu, lingkungan usaha yang kondusif bagi perkembangan mereka sangat diperlukan.

Indonesia adalah kelompok-kelompok masyarakat, dusun-dusun, desa-desa, dan pranata sosial masyarakat bawah yang terhimpun menjadi satu. Indonesia akan besar dan kuat jika ditopang kekuatan ribuan kelompok-kelompok kecil itu untuk bekerja secara bersama-sama.(*)

 

 

Penulis adalah: Statistisi Muda, BPS Provinsi Jambi*

Artikel Rekomendasi