BPK Serahkan Hasil Laporan Keuangan Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Ini Temuannya



Sabtu, 14 Mei 2022 - 17:10:28 WIB



Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jum'at (13/5/2022).
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jum'at (13/5/2022).

JAMBERITA.COM - BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Rio Tirta menyampaikan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Itu berdasarkan pada 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

"Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," paparnya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Namun demikian BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan.

"Antara lain, 1. Kesalahan klasifikasi anggaran dan pembayaran ganda honorarium pada Pemkab Kerinci; 2. Pengelolaan pendapatan pajak daerah tidak tertib pada Pemerintah Kota Sungai Penuh; 3. Kekurangan volume pekerjaan jalan, gedung dan bangunan pada kedua Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh," terangnya.

BPK juga menemukan (item ke 4). Permasalahan yang berkaitan dengan serah terima aset BLUD RSUD Mayjen H. A Thalib antara Pemkab Kerinci dengan Kota Sungai Penuh, di antaranya adanya kondisi kas tekor Rp2.407.609.011,00 pada posisi neraca Laporan Keuangan Pemkab Kerinci per 30 Juni 2021 dan kas tekor pada Bendahara Pengeluaran RSUD Mayjen H. A Thalib sebesar Rp2.524.277.623,99 pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Rio mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," pintanya.

Untuk itu, BPK menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD, Bupati, dan Walikota pada Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh beserta jajaran atas kerja samanya untuk menyelesaikan laporan keuangan dan atas dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan, sehingga penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh TA 2021 pada hari ini dapat terlaksana.

"Berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," pungkasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi