Oleh. Mahira Khansa Az-Zahidah
Pertengahan tahun 2021 dunia politik sempat diramaikan oleh berita tentang sebuah Tes Wawasan Kebangsaan, yang diikuti sejumlah pegawai KPK untuk pengalihan status dari pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang menjadi sorotan adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi soalan tes yang dinilai kontroversi dan tidak masuk akal. Pertanyaan-pertanyaan dalam tes ini pun janggal. Mulai dari soal PKI, radikalisme, sampai soal apakah jika Indonesia krisis akan pindah ke luar negeri.
Seperti yang dilansir dari Tempo, beberapa soal tes wawasan kebangsaan KPK yakni, Saya memiliki masa depan yang suram, Saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu, Semua orang Cina sama saja, Semua orang Jepang kejam, UU ITE mengancam kebebasan berpendapat, Agama adalah hasil pemikiran manusia, Nurdin M. Top, Imam Samudra, Amrozi, melakukan jihad, Budaya barat merusak moral orang Indonesia, Kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih, Saya mempercayai hal ghaib dan mengamalkan ajaran tanpa bertanya-tanya lagi, Saya akan pindah negara jika kondisi kritis, Penista agama harus dihukum mati, Saya ingin pindah negara untuk kesejahteraan, Jika boleh memilih, saya ingin lahir di negara lain, Demokrasi dan agama harus dipisahkan, Hak kaum homoseks harus tetap dipenuhi, serta Kaum homoseks harus diberikan hukuman badan.
Anehnya bukan hanya terdapat 17 soal tersebut dalam test wawasan kebangsaan ala KPK yang di anggap kontroversial, pertanyaan-pertanyaan lainnya pun tak luput dari sorotan. Sebagaimana yang dilansir oleh detik.com, ada beberapa pertanyaan yang dinilai melenceng jauh dari nilai kebangsaan, seperti, Pilih Al-Qur'an atau Pancasila. Melalui Twitter, eks juru bicara KPK Febri Diansyah menyoroti salah satu contoh soal TWK KPK. Pegawai KPK diharuskan memilih Al-Qur'an atau Pancasila. "Pilih yang mana, Al-Qur'an atau Pancasila mengingatkan saya pada pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK," tulis Febri melalui akun Twitter-nya, @febridiansyah, Selasa (1/6/2021).
Diceritakan Febri, sang pegawai itu akhirnya memilih Al-Qur'an dan Pancasila dalam konteks yang berbeda. "Pegawai jawab, dalam konteks beragama saya memilih Al-Qur'an. Dalam konteks bernegara, saya memilih Pancasila. Pewawancara mendesak beberapa kali, harus pilih salah satu, dan seterusnya," kata Febri. "Sampai hari ini, tidak ada penjelasan yang clear dari penyelenggara tes tentang pertanyaan-pertanyaan kontroversial tersebut. Wawasan kebangsaan apa yang dikehendaki? Sungguh menyedihkan," ujarnya.
Ditanya soal Lepas Jilbab, "Aku ditanya bersedia nggak lepas jilbab. Pas jawab nggak bersedia, dibilang berarti lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara," ucap pegawai KPK itu, Jumat (7/5).
Pertanyaan soal Threesome hingga Orgy. Dalam keterangan pers dengan narahubung Julius Ibrani selaku Sekjen PBHI, Muhammad Isnur dari YLBHI, dan Muhammad Hafiz selaku Direktur Eksekutif HRWG, disebutkan adanya contoh soal TWK KPK yang disebut nyeleneh. Disebutkan adanya pertanyaan mengenai threesome hingga orgy. "Tes Wawasan Kebangsaan ala KPK dengan Ketua Firli Bahuri diketahui memiliki persoalan karena seksis. Ternyata tes ini juga memiliki masalah terkait kebebasan beragama berkeyakinan," demikian tertulis dalam keterangan itu seperti dikutip, Senin (10/5/2021).
Hasil tes ini pun menjadi sorotan sebab sebanyak 51 pegawai KPK akan diberhentikan setelah tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang kontroversial. Diketahui KPK mengumumkan hasil asesmen tes alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Rabu (5/5). Hasilnya sebanyak 75 pegawai tidak memenuhi syarat, di mana tes diikuti oleh 1.351 pegawai. Setelah melalui sederet pertimbangan, sebanyak 24 pegawai KPK yang tak lolos TWK akan dibina, tapi 51 pegawai lainnya tidak dapat 'diselamatkan'.(Detik.com)
Berita diatas dapat semakin membuktikkan bahwa adanya aktifitas penghancuran Ideologi Islam oleh oknum-oknum yang membenci Islam, karena notabene penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam begitu juga para politikus di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun seputar agama dan membandingkannya dengan ideology lain, yakni Kapitalis dan Demokrasi. Sehingga membuat pegawai yang mengikuti tes itu mempertanyakan sebenarnya apa yang harus mereka pilih dan ikuti. Jika memilih yang bertentangan, jabatan mereka akan hilang namun jika memilih yang salah, akidah mereka tergadaikan.
Oleha karena itu dibutuhkan suatu system yang memang mengatur dari urusan bangun tidur hingga bangun Negara. Sehingga manusia akan terjamin kehidupan dan kemuliannya dan tidak ada lagi penggadaian agama hanya demi sebuah jabatan semata. [Wallahu’alam]
Jebakan Ekonomi Ekstraktif, Kolase Kerusakan Lingkungan di Jambi


Genjot Kinerja Pembinaan Hukum, Kakanwil Jajaran Ikuti Arahan BPHN


