Jadwal Belum Jelas, Pengamat: Partai Pemenang Ingin Pastikan Kemenangan Beruntun

JAMBERITA.COM - Hingga saat ini jadwal pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak 2024 masih belum jelas. Padahal, jika melihat dari runutan tahapan yang sebelumnya dikeluarkan oleh KPU, maka setidaknya Februari 2022 sudah akan dimulai tahapan tersebut.

Faktanya, hingga sekarang belum ada tanda-tanda jadwal pasti pelaksanaan tahapan tersebut. Ketidakjelasan tahapan ini kapan akan dimulai pasti akan sangat berpengaruh dengan pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak yang digelar pertama kali.

Setidaknya beberapa kalangan penggiat demokrasi sudah seringkali mengingatkan mengenai jadwal yang harus ditetapkan secepatnya. Hal ini dilakukan agar apa yang sebenarnya menjadi sebuah terobosan baru malah jadi bumerang bagi penyelenggara nantinya.

Dr. Pahrudin HM selaku pengamat politik menilai ketidakjelasan kapan tahapan pemilu dan pilkada serentak digelar karena beberapa faktor. Salah satunya pasti karena tidak sepakatnya pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara dalam menentukan jadwal.

Kondisi ini tidak lepas dari kemungkinan pelaksanaan pemilu 2024 nanti yang dibarengi langsung dengan pilkada se-Indonesia. Kondisi ini pastinya ingin dipastikan oleh pemerintah terutama partai penguasa untuk tetap mempertahankan kemenangan pada 2019 lalu.

"Pastinya mereka (partai pemenang 2019, red) ingin pelaksanaan pemilu dan pilkada nanti akan meraih hasil maksimal. Ditambah memang hanya berjarak beberapa bulan saja pelaksanaan nya jika berkaca pada kemungkinan jadwal yang sudah disampaikan oleh KPU RI sebelumnya," katanya kepada Jamberita.com, Selasa (28/12/2021).

Akademisi Universitas Nurdin Hamzah ini menyebutkan, kondisi ini pasti akan membuat semua pihak menjadi bingung. Karena kondisi sebelumnya juga hanya pemilu saja sudah banyak menyebabkan korban demokrasi berjatuhan. Apalagi sekarang ini ditambah dengan pilkada yang dalam waktu yang sama.

"Penyelenggara harus bekerja keras agar memastikan penyelenggaraan nanti berjalan dengan maksimal. Tentu saja harus menjamin tidak ada lagi korban demokrasi yang berjatuhan seperti 2019 lalu," tandas pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif PUTIN ini. (am)

Artikel Rekomendasi