DPRD Provinsi Jambi Bentuk Pansus BOT Aset dan Konflik Lahan di Jambi

JAMBERITA.COM- DPRD Provinsi Jambi akhirnya membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk membahas dua persoalan yakni masalah Build Operate Transfer (BOT) Pemprov yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Pansus kedua membahas soal konflik lahan di Provinsi Jambi.

Sementara dua pansus lainnya yakni soal Karhutla dan ASN tidak disepakati. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna intern yang digelar DPRD Provinsi Jambi pada Senin (30/8/2021).

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan jika berdasarkan rapat paripurna disepakati dua pansus dari empat pansus yang diusulkan. Untuk karhutla, teman-temana sepakati untuk menindaklanjuti melalui komisi dengan melihat realisasi pelaksanaan Perda Karhutla.

"Karena menurut kita, Pak Kapolda dan Pak Danrem sudah melakukan langkah-langkah dalam melakukan penanganan karhutla. Kita mendorong di komisi terkait realisasi pelaksanaan perda karhutla," katanya saat ditemui usai paripurna.

Saat ditanya soal fraksi yang menyepakati pansus ini, Edi mengatakan ada lima fraksi yakni PDIP, Golkar, Nasdem-Hanura, Gerindra, dan PPP-Berkarya. "Karena 50 persen lebih maka pansus ini bisa berjalan," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Terkait dua pansus yang digelar, Edi mengatakan untuk BOT ini akan dilihat sejumlah kerjasama BOT pemerintah dan pihak ketiga. Tidak hanya Angso duo saja, tapi juga JBC, Hotel Ratu dan WTC. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan juga bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah dari BOT ini. 

Selanjutnya untuk konflik lahan sendiri, DPRD ingin melihat berapa banyak konflik lahan di Jambi, dan sejauh mana penanganannya. Terkait dengan korporasi mana saja dan juga melihat sejauh mana pengelolaan HGU yang sudah dilakukan perusahaan dalam pengelolaannya. "Misalnya HGU 15 ribu, tapi yang dikerjakan hanya 7 ribu, tentu ini kita tanyakan kenapa, kalau tidak ya dikembalikan ke negara saja," lanjutnya.

Adapun susunan Pansus 1 (BOT/Perjanjian Kerjasama Lahan antara Pemprov dengan pihak ketiga, Ketua: Bustami Yahya, Wakil Ketua : Rusli Kamal Siregar, Sekretaris : Akmaluddin.

Untuk Pansus 2 (Konflik Lahan/Agraria), Ketua : Wartono Triyankusumo, Wakil Ketua : Abunyani, Sekretaris : Ivan Wirata. (*/sm)

Artikel Rekomendasi