Ditengah Kepungan Asap, Wagub Sani Sambut Aspirasi Mahasiswa & Teken Pakta Integritas Karhutla

JAMBERITA.COM - Di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gerbang utama Kantor Gubernur, Senin (19/10/2026).

Meski gerbang tertutup, Namun Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Ia menemui massa aksi dan menerima aspirasi mahasiswa yang menuntut langkah konkret pemerintah dalam menangani karhutla, transparansi anggaran bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp30 miliar, hingga pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap.

Dalam aksi itu, PMII Jambi menyerahkan dokumen pakta integritas bertajuk “Pakta Integritas Komitmen Penanganan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi.”

Dokumen tersebut memuat sejumlah tuntutan sekaligus komitmen yang diminta untuk dijalankan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadapi bencana karhutla yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan, Abdullah Sani menandatangani pakta integritas tersebut saat menerima aspirasi mahasiswa. Selain itu, pimpinan DPRD Provinsi Jambi juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen terhadap tuntutan yang disampaikan.

Sementara itu, nama Gubernur Jambi Al Haris tercantum dalam dokumen sebagai pihak yang menyatakan komitmen. Namun, kolom tanda tangannya belum terisi saat dokumen tersebut diperlihatkan. Al Haris disebut tidak berada di tempat ketika pakta integritas itu ditandatangani.

Dalam dokumen pakta integritas tersebut, PMII Kota Jambi mencantumkan empat poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi bersama satuan tugas karhutla menyusun dan memublikasikan strategi jangka panjang serta langkah pencegahan yang konkret agar bencana karhutla tidak terus berulang.

Kedua, meminta pemerintah membuka transparansi dan melakukan audit terbuka terhadap anggaran penanganan karhutla sebesar Rp30 miliar dari bantuan presiden.

Ketiga, mendesak pemerintah meningkatkan penyediaan layanan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan gratis, terutama bagi masyarakat di daerah yang terdampak kabut asap.

Keempat, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi segera mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menetapkan isu karhutla sebagai bencana nasional.

Keempat tuntutan tersebut menyoroti persoalan penanganan karhutla dari sisi pencegahan, transparansi anggaran, pelayanan kesehatan, hingga desakan peningkatan status penanganan bencana.

Tidak hanya memuat tuntutan, pakta integritas tersebut juga mencantumkan bagian sanksi dan konsekuensi moral-politik.

Dalam dokumen itu, pihak yang menyatakan komitmen diminta mengambil langkah nyata dalam waktu tujuh hari kerja setelah penandatanganan pakta integritas. Langkah tersebut mencakup penyediaan progres transparan mengenai penanganan yang signifikan serta publikasi secara terbuka atas kegagalan komitmen kepemimpinan, apabila tidak terdapat langkah nyata.

Dokumen tersebut juga menyebut kemungkinan evaluasi jabatan yang lebih besar dari seluruh elemen masyarakat serta kesiapan menerima gelombang tuntutan lanjutan apabila komitmen tidak dijalankan.

Pakta integritas itu ditandatangani di Kota Jambi pada 19 Oktober 2026. Dari pihak PMII Kota Jambi, dokumen tersebut turut mencantumkan saksi dari unsur pengurus cabang.

Penandatanganan pakta integritas ini menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa di tengah kondisi kabut asap yang masih menjadi perhatian masyarakat Jambi.

Mahasiswa menuntut agar komitmen pemerintah tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret, keterbukaan penggunaan anggaran Rp30 miliar, serta pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat terdampak karhutla.

Hingga pakta integritas tersebut ditandatangani, tuntutan utama PMII adalah memastikan pemerintah menunjukkan langkah nyata dan terukur dalam penanganan karhutla, sekaligus membuka informasi penggunaan anggaran bantuan presiden kepada publik.(afm)

Artikel Rekomendasi