Rapat Banggar KUA-PPAS 2027 Memanas, Dua Anggota DPRD Jambi Walk Out Soal Rp25 Miliar



Senin, 16 November 2026 - 23:17:59 WIB



Foto : Anggota DPRD Jambi Tinggalkan Ruang Rapat Banggar Pembahasan KUA-PPAS 2027/JMB.
Foto : Anggota DPRD Jambi Tinggalkan Ruang Rapat Banggar Pembahasan KUA-PPAS 2027/JMB.

JAMBERITA.COM - Pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi diwarnai aksi walk out dua anggota dewan. Aksi tersebut dipicu pertanyaan mengenai pergeseran anggaran sebesar Rp25 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) ke Dinas Pendidikan yang dinilai belum mendapat penjelasan.

Rapat yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, Wakil Ketua II DPRD Jambi, serta sejumlah anggota Banggar itu berlangsung alot. Persoalan mencuat ketika anggota Banggar dari Fraksi NasDem, Sapuan Ansori, mempertanyakan perbedaan angka anggaran Rp25 miliar dalam dokumen Pagu Indikatif/Rancangan KUA-PPAS 2027 dengan Laporan Banggar atas RAN KUA-PPAS 2027 yang sebelumnya telah diparipurnakan.

Namun, pertanyaan tersebut disebut belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sapuan kemudian memilih meninggalkan ruang rapat atau walk out sebagai bentuk kekecewaannya.

Tak lama setelah Sapuan keluar, anggota Banggar dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Bungo-Tebo, Hambali, juga mengambil langkah serupa dan meninggalkan rapat.

Sapuan menegaskan, pertanyaan yang disampaikannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan tanggung jawab anggota DPRD kepada masyarakat.

"Kita kan mempertanyakan itu, wajar. Masyarakat berhak tahu, apalagi kami wakil rakyat yang ada di sana. Bilamana itu tidak terjawab, ya ada apa. Tentu kita kecewa dan walk out, untuk apa lagi ikut rapat," katanya, Senin (16/11/2026) malam.

Senada dengan Sapuan, Hambali juga mempertanyakan perubahan angka anggaran tersebut. Ia menyoroti proses pembahasan yang telah berlangsung hingga larut malam, tetapi menurutnya masih menyisakan persoalan ketika dokumen anggaran diparipurnakan.

"Jadi apa gunanya kita rapat sampai subuh. Kalau hasilnya bisa berubah ketika diparipurnakan," ujarnya.

Persoalan Rp25 miliar tersebut menjadi sorotan karena menyangkut perbedaan alokasi anggaran antara dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas PUTR dan Dinas Pendidikan.

Kedua anggota Banggar itu meminta agar perubahan angka dalam dokumen anggaran dapat dijelaskan secara terbuka, sehingga proses pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

"Jadi kami mempertanyakan itu diduga tampa pembahasan, kalau itu memang bisa rubah diluar banggar, untuk apa kita bahas di ruang banggar. Kalau bisa dirubah di paripurna, untuk apa kita ada banggar," pungkasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi