Bahas Satuan Harga hingga CSR Perusahaan, Kemenkum Jambi Harmonisasi Dua Ranpergub



Senin, 16 November 2026 - 20:55:44 WIB



Foto : Rapat Kanwil Kemenkum Jambi
Foto : Rapat Kanwil Kemenkum Jambi

JAMBERITA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi mengharmonisasikan dua Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jambi yang mengatur perubahan Standar Harga Satuan serta petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, Senin (16/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Gedung Utama Lantai I Kanwil Kemenkum Jambi tersebut merupakan tindak lanjut permohonan Pemerintah Provinsi Jambi melalui dua surat Gubernur Jambi yang ditandatangani Sekretaris Daerah pada 4 November 2026.

Adapun dua rancangan regulasi yang dibahas yakni Ranpergub tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Ranpergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menegaskan pentingnya pengharmonisasian dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Kami mendorong agar setiap rancangan peraturan memiliki kejelasan norma, kepastian hukum, serta dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah," demikian komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam mendukung pembentukan regulasi daerah.

Dalam pembahasan tersebut, Ranpergub tentang Standar Harga Satuan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun anggaran secara lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Ranpergub mengenai petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Melalui aturan pelaksana tersebut, kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah diharapkan lebih terarah, terkoordinasi, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

Rapat pengharmonisasian ini melibatkan sejumlah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jambi, di antaranya Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Hukum, serta perangkat daerah terkait.

Dari Kanwil Kemenkum Jambi, kegiatan dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam prosesnya, kedua rancangan regulasi ditelaah dari aspek kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, ketepatan dasar hukum, sistematika penyusunan, kejelasan rumusan norma, hingga relevansi substansi dengan kebutuhan pemerintahan daerah.

Melalui pengharmonisasian ini, Kanwil Kemenkum Jambi berharap kedua Ranpergub dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.(afm)





Artikel Rekomendasi