Di Persimpangan Krisis: Anatomi Politik-Ekonomi di Bawah Tekanan Kepemimpinan Prabowo

Oleh Antony Zeidra Abidin.

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berada di tikungan tajam yang menguji stabilitas politik sekaligus ketahanan ekonomi nasional.

Berbagai indikator makroekonomi yang memburuk—mulai dari lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat, anjloknya pasar saham, hingga pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia—beririsan langsung dengan gelombang kritik publik yang kian deras.

Di tengah tekanan ini, respons kekuasaan alih-alih mereda justru kerap diwarnai blunder komunikasi politik yang memperuncing ketegangan sosial.

Distorsi Struktural: Gejala Rent Seeking
Dari kacamata ekonomi politik, salah satu akar masalah dari ketidakpuasan publik terletak pada desain kebijakan strategis yang rentan terhadap praktik rent seeking (pemburuan rente).

Teori yang digagas Gordon Tullock dan Anne Krueger menemukan relevansinya paling nyata dalam program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Alih-alih menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan yang produktif, program-program beranggaran triliunan rupiah ini berisiko menjadi ladang bagi elite bisnis dan politik untuk mengeruk keuntungan tanpa menciptakan nilai tambah baru.

Dalam program MBG, proses pengadaan yang tertutup membuka celah kebocoran anggaran melalui mark-up, kolusi, dan tersingkirnya UMKM lokal yang sebenarnya lebih efisien namun tersingkir oleh akses politik lingkaran dalam.

Demikian pula dengan Koperasi Merah Putih (KDMP). Koperasi yang seharusnya berakar dari kesadaran dan kepemilikan anggota di tingkat desa, kerap direduksi menjadi alat bagi kelompok elit atau orang-orang dekat penguasa untuk mengakses modal subsidi dan membangun basis dukungan politik (vote bank).

Ketika akses ekonomi ditentukan oleh kedekatan kekuasaan ketimbang meritokrasi atau mekanisme pasar yang sehat, yang lahir bukanlah pemberdayaan rakyat, melainkan ketimpangan baru dan rapuhnya institusi negara.

Tekanan Politik, Blunder Retorika, dan Krisis Kepercayaan
Sayangnya, kritik konstruktif dari masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media massa terkait karut-marut kebijakan tersebut kerap direspons secara defensif.

Dalam rentang tiga bulan terakhir, panggung politik nasional diwarnai oleh pernyataan kontroversial yang dinilai tidak proporsional. Tuduhan terhadap pengkritik atau insan pers—termasuk pelabelan "londo ireng"—serta imbauan terbuka agar pihak yang tidak puas untuk "pergi saja keluar negeri" mencerminkan tekanan psikologis yang dialami lingkaran kekuasaan.

Reaksi emosional ini memperlihatkan bahwa pemerintah tengah menghadapi krisis legitimasi yang akut.

Data riset mutakhir menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik yang tajam, bahkan menempatkan tingkat elektabilitas Presiden Prabowo jauh di bawah figur kepala daerah seperti Kang Dedi di Jawa Barat.

Fenomena ini mengindikasikan adanya jurang yang menganga antara ekspektasi rakyat dan realita kebijakan yang dirasakan di lapangan.

Badai Makroekonomi dan Kepergian Gubernur BI
Krisis politik ini semakin diperparah oleh guncangan di sektor finansial. Pelemahan rupiah terhadap dolar dan kejatuhan indeks harga saham gabungan merupakan cerminan dari hilangnya kepercayaan investor (confidence crisis) terhadap kepastian hukum, penegakan hukum (termasuk dinamika di institusi penegak hukum seperti kasus Febri di Jampidsus), serta konsistensi arah kebijakan fiskal dan moneter.
Puncak dari ketidakpastian ini ditandai oleh pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia.

Keputusan ini bukan sekadar peristiwa administratif biasa, melainkan sinyal lampu merah bahwa independensi otoritas moneter tengah menghadapi tekanan sistemik.

Ketika koordinasi antara kebijakan fiskal yang ekspansif—namun rentan inefisiensi seperti MBG dan KDMP—tidak lagi sejalan dengan disiplin moneter, ekonomi nasional praktis berjalan di atas titian yang rapuh.

Suara Alternatif: Munculnya "Kabinet Bayangan" Intelektual Muda
Di tengah kebuntuan komunikasi dan minimnya ruang dialog konstruktif dari lingkaran kekuasaan, inisiatif masyarakat sipil mulai bermunculan sebagai bentuk koreksi moral dan intelektual.

Belum lama ini, sekelompok intelektual muda dan civil society mengambil langkah progresif dengan membentuk kabinet bayangan (shadow cabinet).

Kehadiran kabinet alternatif ini bukan sekadar kritik simbolik, melainkan tawaran kebijakan berbasis data, transparansi, dan meritokrasi untuk menyoroti berbagai cacat kebijakan di sektor ekonomi maupun sosial.

Langkah ini sekaligus menjadi pengingat publik bahwa elemen masyarakat tidak tinggal diam melihat arah kemudi negara yang kian limbung, serta memberikan alternatif cetak biru kebijakan yang lebih rasional.

Jalan Keluar: Koreksi Total dan Desain Institusional
Melihat akumulasi masalah yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan ini, Presiden Prabowo berada dalam kondisi yang sangat serius dan kritis.

Keadaan ini menuntut intervensi dan nasihat strategis dari para menteri senior di kabinet, seperti Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, untuk memastikan setiap kebijakan dan produk hukum tidak melanggar konstitusi, tidak cacat prosedur, serta tidak meresahkan masyarakat luas.

Pemerintahan harus segera menghentikan pendekatan defensif dan melakukan koreksi total.

Program seperti MBG dan KDMP harus dikembalikan pada desain institusional yang transparan, melibatkan pengawasan publik yang radikal, dan menjauhkan ruang bagi para pemburu rente.

Tanpa adanya perubahan arah yang fundamental—baik dalam komunikasi politik, penegakan hukum, maupun tata kelola ekonomi—krisis kepercayaan ini dikhawatirkan akan membawa Indonesia pada titik nadir yang sulit dipulihkan.

Artikel Rekomendasi