Heboh Soal Pencatutan Nama Gubernur Jambi : Tim Kuasa Hukum Pemprov Buka Opsi Lapor Polisi

JAMBERITA.COM - Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi angkat bicara terkait mencuatnya dugaan keterlibatan oknum yang mengaku orang dekat Gubernur Jambi dan menjanjikan kelulusan pegawai di instansi vertikal maupun di lingkup Pemprov Jambi baru baru ini.

Pihak hukum Pemrov Jambi menegaskan membuka opsi untuk melaporkan oknum yang mencatut nama Gubernur tersebut ke aparat penegak hukum.

Anggota Tim Kuasa Hukum Pemprov Jambi, Dr. Sarbaini, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mendalami sejauh mana persoalan tersebut bergulir. Jika dinilai memenuhi unsur dan diperlukan, langkah hukum berupa pelaporan resmi akan segera ditempuh.

"Kita akan bicarakan terlebih dahulu secara spesifik dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Namun, jika langkah tersebut harus kita tempuh, maka akan kita tempuh," ujar Sarbaini dalam pernyataan persnya, Selasa (19/5).

Sarbaini mengingatkan dan mengimbau kepada seluruh pihak yang merasa memiliki kedekatan dengan Gubernur Jambi agar berhati-hati. Ia meminta tidak ada oknum yang memanfaatkan kedekatan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi.

"Karena ini menyangkut nama baik lembaga pemerintahan, hukum harus ditegakkan jika diperlukan," tegasnya.

Kendati demikian, Sarbaini menambahkan bahwa Gubernur Jambi selaku kepala daerah tentu harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil langkah hukum, mengingat persoalan ini melibatkan masyarakatnya sendiri. Kendati begitu, ia menyayangkan adanya oknum yang bertindak tanpa memikirkan dampak buruk terhadap nama baik pribadi, jabatan, dan institusi pemerintahan Gubernur.

Di tempat yang sama, anggota Tim Kuasa Hukum Pemprov Jambi lainnya, Musri Nauli, turut mengingatkan masyarakat Provinsi Jambi agar tidak mudah percaya terhadap modus penipuan dari oknum yang mengaku dekat dengan Gubernur Jambi, terutama yang menjanjikan kelulusan menjadi pegawai.

Musri menegaskan bahwa sistem perekrutan pegawai pada saat ini sudah dilakukan secara transparan dan berbasis sistem yang ketat.

"Kita mengingatkan masyarakat bahwa sekarang ini proses rekrutmen pegawai dan apa pun semua sudah menggunakan sistem dan terbuka. Artinya tidak bisa ditembus melainkan sesuai kompetensi, jadi jangan gampang percaya," pungkas Musri.(afm)

Artikel Rekomendasi