Pansus I DPRD Jambi Komit Kawal Proses PI 10 % Migas Sampai Tuntas

JAMBERITA.COM - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jambi menyatakan komitmennya untuk mengawal ketat progres Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas bumi (Migas). Setelah tahapan open data room dinyatakan tanpa kendala, kini fokus beralih pada penghitungan teknis dan kepastian regulasi.

Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jambi Indoguna Internasional (JII) dan Tim Percepatan Pemprov Jambi. Dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Banggar, Kamis (8/1/2026), terungkap bahwa tim independen saat ini sedang bekerja mengejar tenggat waktu.

"Direksi PT JII bersama tim independen sedang menghitung hamparan wilayah. Kami menunggu hasil tersebut hingga deadline pada 11 Januari 2026 mendatang," ujar politisi partai Gerindra tersebut bersama anggota Pansus I lainnya.

Meski progres berjalan, Pansus I mencium adanya potensi hambatan administratif dan teknis yang bisa mengganggu target. Untuk memastikan transparansi, Pansus dijadwalkan akan memanggil seluruh pihak terkait guna sinkronisasi data agar perolehan PI 10% sesuai dengan ekspektasi daerah.

Sebagai langkah konkret, Abun Yani mengungkapkan akan melakukan koordinasi ke tingkat pusat dalam waktu dekat yakni pada ?12 Januari 2026 Pansus akan bertolak ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait masalah tapal batas wilayah Tanjabbbar dan Tanjabtim.

Selain Kemendagri, pertemuan juga akan dilakukan dengan Kementerian ESDM untuk memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi. Pansus berharap instruksi Gubernur Jambi kepada tim percepatan dapat dipenuhi tepat waktu. Target utamanya adalah seluruh persoalan administrasi harus tuntas pada Maret 2026.

"Kami mengawal agar tidak ada lagi persoalan yang menghambat. Harapan kita, pada APBD Perubahan 2026 nanti, proyeksi pendapatan dari PI 10 persen ini sudah bisa diwujudkan dan ditetapkan," tegasnya.

Langkah jemput bola ke kementerian ini diambil untuk memastikan bahwa hak daerah atas pengelolaan migas tidak terganjal masalah birokrasi, sehingga hasilnya dapat segera dirasakan untuk pembangunan Provinsi Jambi.(afm)

Artikel Rekomendasi