Tolak Pilkada Melalui DPRD, PDI Perjuangan Batang Hari: Jangan Kebiri Hak Rakyat Demi Efisiensi

JAMBERITA.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Batang Hari secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD. PDI Perjuangan menilai, langkah tersebut merupakan kemunduran demokrasi yang nyata.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang Hari, Eddy Yanuar, menegaskan bahwa partainya akan tetap konsisten menjaga marwah demokrasi. Menurutnya, hak rakyat untuk memilih calon pemimpin secara langsung adalah mandat suci yang harus dijaga oleh semua pihak.

Menanggapi alasan efisiensi anggaran yang sering digaungkan oleh para pendukung Pilkada tidak langsung, Eddy menilai alasan tersebut tidak relevan jika harus mengorbankan kedaulatan rakyat.

"Wacana penyelenggaraan Pilkada tidak langsung dengan alasan efisiensi anggaran dapat berpotensi merusak prinsip demokrasi. Sesuai amanah reformasi, asas dari pemilu adalah menempatkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi," ujarnya, kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa efisiensi biaya tidak boleh menjadi pembenaran untuk memangkas hak konstitusional warga negara. "Jika ini terjadi, tentunya kita mengalami kemunduran dalam demokrasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus berbasis pada partisipasi langsung masyarakat. Hal ini bertujuan agar pimpinan yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan merasa bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, bukan kepada kelompok tertentu di parlemen.

"Kami ingin memastikan bahwa sosok pemimpin terpilih benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Itu hanya bisa terwujud jika mereka dipilih langsung oleh rakyat," tambahnya.

Sikap tegas DPC PDI Perjuangan Batang Hari ini sejalan dengan garis instruksi partai untuk tetap setia pada jalur demokrasi pasca-reformasi. Menurut mereka, melibatkan rakyat secara langsung dalam menentukan masa depan daerah adalah satu-satunya cara untuk menjaga akuntabilitas publik.

Isu Pilkada tidak langsung ini memang tengah menjadi perdebatan hangat di tingkat nasional maupun daerah, namun bagi PDI Perjuangan Batang Hari, mengembalikan pemilihan ke DPRD dianggap sebagai langkah mundur yang menjauhkan pemimpin dari rakyatnya.(afm)

Artikel Rekomendasi