Bawaslu Prov Jambi Refleksi Pengawasan Pilkada 2024, Evaluasi Kendala dan Peran Pengawas Masyarakat

JAMBERITA.COM— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menggelar acara "Pengawasan Pemilu Partisipatif: Refleksi Pengawasan Pemilu 2024 Bersama Media, OKP, BEM, dan Pemilih Pemula.

Acara ini berlangsung di Little Talk Jambi, Teras Mendalo, Kawasan Citra Raya City, Jambi (23/12/24).

Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 yang telah dilalui, serta membahas kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan oleh Wein Arifin, S.IP., M.IP, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawas, media, serta elemen masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu.

 "Pilkada 2024 memberikan banyak pelajaran berharga bagi kami. Meskipun kami menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang dan penyebaran hoaks, partisipasi masyarakat dalam pengawasan semakin meningkat." ujarnya.

Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum, akademisi Universitas Jambi dan Indra Tritusian, S.Pd.I, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, menjadi panelis yang memimpin diskusi tentang peran Bawaslu dalam Pilkada serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil.

Zarkasi mengungkapkan meskipun Bawaslu telah bekerja keras untuk mengawasi jalannya Pilkada, banyak kendala yang harus dihadapi, terutama terkait dengan ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak pemilih dan proses pengawasan itu sendiri serta pemahaman terhadap hukum yang berlaku. 

Sementara itu, Indra Tritusian menyampaikan bahwa meskipun banyak tantangan, seperti hoaks dan politik uang, Bawaslu Provinsi Jambi telah berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. 

"Kami terus berupaya agar setiap elemen masyarakat, terutama OKP, BEM, dan Pemilih Pemula tahu bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan integritas pemilu. Proses pengawasan harus terus diperkuat," ungkap Indra.

" Bawaslu mencatat adanya peningkatan jumlah laporan pelanggaran selama Pilkada yang telah diterima oleh Bawaslu, meskipun setelah diproses bukan merupakan temuan. Masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi terkait prosedur pelaporan pelanggaran" tambah Indra.

Acara ini diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat kolaborasi antara Bawaslu, media, OKP, BEM, dan masyarakat dalam menciptakan Pemilu yang lebih bersih, transparan, dan adil untuk kedepannya. Semua pihak sepakat bahwa pengawasan pemilu harus terus dilakukan secara partisipatif dan melibatkan semua lapisan masyarakat.(*)

Artikel Rekomendasi