Kanwil Kemenkumham Jambi Perkuat Sinergitas Bangun Zona Integritas Bersama Forkopimda

JAMBERITA.COM- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi (Kanwil Kemenkumham 

Jambi) Jambi terus berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023. 

Guna mendukung apa yang selama ini telah dilakukan, Kanwil Kemenkumham Jambi kembali perkuat Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 dengan memberikan penguatan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) dalam kegiatan bertajuk “Sinergitas dan Penguatan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023, serta Pembangunan Budaya Anti Korupsi" di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (15/6).

Turut hadir pada kegiatan ini unsur Forkopimda Provinsi Jambi. Kegiatan dimulai dengan kegiatan Penyerahan Penghargaan Paralegal Justice Award dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagadhita oleh Gubernur Jambi, Al Haris kepada tiga Kepala 

Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi yang telah berdedikasi sebagai aktor penting dalam mewujudkan perdamaian masyarakat, serta mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja diwilayahnya. 

Adapun tiga Kepala Desa/Kelurahan tersebut yakni pertama, Lurah Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Susilawati, kedua kepala Desa Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Untung Swastadi, dan ketiga Kepala Desa Peninjau, 

Kec. Bathin II Pelayang, Kab. Bungo, Afrizal. Kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara 

Kanwil Kemenkumham Jambi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, danHimpunan Psikologi Seluruh Indonesia (HIMPSI).

Penandatanganan MoU ini menjadi tanda bahwa Kanwil Kemenkumham Jambi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah terus berkontribusi positif dalam menjalin hubungan kerja 

yang baik dengan berbagai instansi yang ada di Provinsi Jambi. Dan kegiatan masih dilanjutkan dengan berbagai agenda Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara:

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Disdukcapil, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung BaratLembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dengan Kepolisian Resor Kota Jambi, Komando Distrik Militer (Kodim) 0415 Jambi, Dinas Pemadam dan Kebakaran (Damkar) Kota Jambi, dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi

Selanjutnya dilaksanakan juga Penandatanganan Standar Layanan Kanwil Kemenkumham Jambi 

dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi yang dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor 

Wilayah Kemenkumham Jambi, Tholib dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Saiful Roswandi.

Kanwil Kemenkumham Jambi juga turut memberikan berbagai penghargaan kepada Satuan Kerja yang 

berprestasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Adapun berbagai penghargaan yang diberikan dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti: 

1. Satuan kerja dengan Publikasi kegiatan terbanyak melalui website, media sosial, dan media 

eksternal diraih oleh Rumah Tahanan Kelas II Sungai Penuh.

2. Satuan kerja dengan Evaluasi pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Terbaik diraih oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

3. Satuan kerja dengan Evaluasi pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Terbaik diraih oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

4. Satuan Kerja dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Terbaik diraih oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

5. Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Triwulan I T.A 2023 diraih oleh Kantor Imigrasi Kelas 

II TPI Kuala Tungkal.

6. Satuan Kerja dengan Penggunaan Cash Management System (CMS) Terbaik diraih oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

7. Satuan Kerja dengan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik diraih oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

8. Satuan Kerja Terbaik dalam Kepatuhan Pelaporan LHKASN Melalui Aplikasi SERAYA Tahun 

2023 diraih oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

9. Satuan Kerja Terbaik dalam Penggunaan Aplikasi SISUMAKER Semester I Tahun 2023 diraih 

oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi; dan.

10.Satuan Kerja Dengan Pengelolaan Arsip Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Semester I Tahun 2023 diraih oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal.

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama turut dirangkaikan kegiatan Deklarasi Kanwil Kemenkumham Jambi Bersinar (Bersih Narkoba) yang turut menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi.

Deklarasi ini menjadi tanda bahwa Kanwil Kemenkumham Jambi serius dalam memerangi barang terlarang masuk ke dalam lingkungan Lapas/Rutan/Bapas/Imigrasi bahkan Kanwil 

sendiri.

Dimulai terlebih dahulu dengan Pembacaan Ikrar Perang Melawan Narkoba, dilanjutkan dengan 

Penandatangan PKS antara BNNP Jambi dengan Kanwil Kemenkumham dan Unit Pelaksana Teknis, 

dan dilanjutkan dengan Penandatangan Deklarasi Kanwil Kemenkumham Jambi bersinar yang dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Tholib, dan Kepala BNNP Jambi Brigjen. Pol. Wisnu Handoko.

 “Sinergitas dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023, serta Pembangunan Budaya Anti Korupsi", hadir secara langsung Kepala

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Iwan Kurniawan untuk memberikan sedikit penguatan dan arahan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kanwil

Kemenkumham Jambi.

Iwan mengajak semua hadirin yang hadir khususnya Para Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk tetap

berproses membagun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Diperlukan komitmen, kerja keras serta

kolaborasi dengan seluruh elemen yang ada untuk mewujudkan itu semua.

“Zona Integritas merupakan wujud nyata dari Reformasi Birokrasi yang sedang kita jalankan. Melalui

Zona Integritas, kita berupaya membangun budaya kerja yang berintegritas, efektif, dan berorientasi

pada pelayanan kepada masyarakat. Zona Integritas juga menjadi landasan dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik serta memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan

masyarakat," katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, Iwan juga mengingatkan untuk senantiasa memperhatikan aspek

pencegahan korupsi, menjaga keterbukaan informasi publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta

memperkuat pengawasan internal dan eksternal.

“Pembangunan Zona Integritas tidak hanya mencakup aspek teknis dan peraturan, tetapi juga

melibatkan pembangunan budaya anti korupsi sebagai pijakan yang kuat. Kedua hal ini saling

melengkapi dan saling mendukung dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan

mendorong integritas dalam pelayanan publik," pungkasnya. (Tna)

 

 

 

 

Artikel Rekomendasi