Jika BBM Naik, Inflasi Bisa Tak Terkendali dan APBN Lemah Asumsi

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi* 

 

Eco Review  -  Menarik mencermati target inflasi 3,3 persen di APBN 2023 oleh pemerintah. Menarik karena terkesan optimistis namun kurang menghitung situasi geo politik global dan dinamika ekonomi lokal.

Inflasi penting dihitung karena mempengaruhi asumsi APBN, makin jauh asumsi APBN akan makin kehilangan akurasinya.

Inflasi dapat diartikan penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai uang. Termasuk nilai uang APBN.

Soal angka inflais dikatakan kurang menghitung, karena di 2023 situasi global masih kurang bersahabat, baik faktor ekor pandemi yang masih menyisakan beban fiskal, tapi juga kondisi geo politik khususnya perang Rusia Ukraina yang entah kapan berakhir.

Masalah ini serasa bertambah ketika pemerintah berencana menaikan harga BBM subsidi. Padahal semua tahu kenaikan harga BBM akan mempengaruhi kenaikan semua harga bahan pokok sehingga secara umum akan berdampak pada inflasi.

Maka tak aneh berbagai kalangan khususnya pengamat dan akademisk minta pemerintah jangan pernah sekali-kali berpikir untuk menaikan harga BBM bersubsidi bila memang sungguh-sungguh ingin mengendalikan inflasi di tahun 2022 dan menargetkan inflasi di tahun 2023 sebesar 3.3 persen.

Karena mustahil target inflasi Pemerintah di tahun 2023 tersebut dapat dicapai kalau Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.

Kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki pengaruh kuat dan efek berantai pada kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya secara luas.

Menurut laporan BPS, kenaikan harga BBM dan LPG non subsidi saja ternyata memiliki andil yang signifikan bagi kenaikan tingkat inflasi di bulanJuli 2022 lalu. Jadi apa lagi lagi pengaruh inflasi dari BBM bersubsidi.

Bila Pemerintah nekat maka diperkirakan tingkat inflasi akan semakin tidak terkendali, akan menggerus daya beli masyarakat dan membuat mereka semakin menderita.

Sekarang saja, inflasi tahunan di bulan Juli 2022 sudah mencapai 4,94 persen, provinsi Jambi bahkan mencapai 8,55 persen. Dimana keduanya merupakan rekor inflasi tertinggi sejak bulan Oktober 2015.

Jadi pertanyaanya, bagaimana mungkin kita menurunkan tingkat inflasi ini menjadi 3.3 persen di tahun 2023 kalau Pemerintah masih punya niat untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

Sebenarnya peran penting yang harus dilakukan Pemerintah ke depan adalah melaksanakan penghematan dan menyetop proyek-proyek yang tidak penting dan urgen seperti proyek Ibu Kota Negara baru atau Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Apalagi sebagaimana dilaporkan Presiden Jokowi pada Semester Satu tahun 2022 ini APBN surplus sebesar Rp 106 triliun dan neraca perdagangan selama 27 bulan beturut-turut surplus sebesar 364 triliun. Penerimaan negara ini tentu dapat digunakan untuk menambah bantalan subsidi BBM.

Jika dicermati selain angka inflasi yang kurang realistis, berbagai asumsi makro tahun 2023 perlu dipertanyakan, karena terkesan lemah dipaksakan. Semisal pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diperkirakan sebesar 5,3%, naik dari 5,2% target pertumbuhan tahun ini. 

Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Anomali yang terjadi saat ini adalah pertumbuhan ekonomi tak membuat pendapatan masyakat bertambah.

Darimana angka pertumbuhan ekonomi?
Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB dapat ditunjukkan dengan dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Kemudian rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp 14.750 per dolar AS. Nilai tukar mulai digunakan sejak terjadinya transaksi jual beli barang/jasa antar negara yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang yang melakukan transaksi perdagangan.

Apa kaitannya dengan APBN, ? Penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar karena dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing.

Kemudian asumsi Suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85%. Suku bunga SBN merupakan suku bunga surat utang negara (SUN). SUN dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun dipakai sebagai dasar perhitungan tingkat bunga SUN dengan variabel rate.

Kaitannya dengan APBN ? SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode satu tahun anggaran. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pada pembayaran bunga utang.

Sedangkan Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US dollar per barel. Terakhir Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari. 

Harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah.

Apa kaitannya dengan APBN?  Harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang ditetapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN. ICP mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dari sisi pendapatan, ICP mempengaruhi penerimaan SDA Migas dan PNBP lainnya. Sedangkan dari sisi belanja akan mempengaruhi subsidi, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus.

Serta kemudian yang terakhir, masalah Lifting Minyak dan Gas berupa tingkat produksi minyak dan gas siap jual dan juga dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah.

Apa kaitannya dengan APBN? Hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar yang sebagian besar berasal dari minyak. Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara.

* Pengamat

Artikel Rekomendasi