Komisi III Juga Soroti Bangunan Gedung Samsat di Tanjabbar, PUPR : Sekarang Dalam Perbaikan

JAMBERITA.COM - Komisi III DPRD Provinsi Jambi juga angkat bicara terkait dengan pembangunan gedung baru Samsat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

"Terutama kita akan memanggil Dinas PUPR Provinsi Jambi, kita komisi III akan turun untuk melihat secara faktual bangunan tersebut," kata Anggota Komisi III Bustami Yahya, saat dihubungi awak media melalui telepon, Senin (23/5/2022).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza sudah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi, bahkan Gubernur Jambi Al Haris juga sudah melihat langsung kondisi bangunan itu.

"Jadi kami dari komisi III tanggal 26 mau lihat, dan banyak laporan laporan bahwa kantor itu baru dibangun tapi banyak yang sudah rusak, tapi kan kami belum melihat kesitu, tapi ada beberapa foto foto bangunan ada yang sudah retak-retak," ungkapnya.

Bustami mengatakan, bangunan gedung Samsat dianggarkan dengan dana yang cukup besar, seharusnya bisa dimanfaatkan sebagaimana rencana awal dalam rangka memberi kemudahan bagi wajib pajak."Untuk wajib pajak agar mereka lebih leluasa dalam membayar pajak disana, target nya ya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.

Pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi akhirnya juga menanggapi terkait bangunan gedung Samsat tersebut. "Waktu itu setelah saya di telepon pak Gubernur, langsung saya telepon rekanan. Sekarang dalam perbaikan karena masa pemeliharaan belum berakhir," kata Rachmad Syafutra yang waktu itu sebagai PPK pada kegiatan (2021) Bidang Cipta Karya tersebut.

Rachmad menjelaskan, habisnya masa pemeliharaan dalam pekerjaan itu berakhir pada Juli 2022 mendatang, sehingga memang masih menjadi tanggungjawab rekanan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan.

"Sudah diperbaiki karena memang masih jadi kewajiban rekanan barus itu didalam perjanjian sudah diatur, mungkin dalam waktu dekat (Rabu) saya juga akan mengecek ke lokasi," katanya Via telepon WhatsApp.

Menurut Rachmad, pekerjaan tersebut dialokasikan dengan anggaran sekitar Rp 6 Miliaran."Kemarin sudah pernah kita sampaikan ke Bakeuda, sudah kita suruh menunggu agar dihuni, bukan menunggu langsung sekaligus, tetapi secara bertahap biar ketahuan mana yang kurang untuk diperbaiki, kan bangunan kalau sudah dihuni awet," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi