Pansus Kesulitan Panggil Perusahaan, Wartono: Hanya Utus Humas, Tak Bisa Ambil Keputusan

JAMBERITA.COM- Pansus konflik lahan kesulitan dalam memanggil perusahaan dalam penyelesaian konflik lahan yang melibatkan perusahaan. Inid isampaikan ketua Pansus Wartono Triyan Kusumo dalam Fokcus Group Discussion pada Jumat (25/2/2022).

Ia mengatakan, pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi telah bekerja hampir enam bulan bekerja secara marathon menjaring, mengumpulkan, memverifikasi dan mencari alternatif solusi atas berbagai kasus konflik lahan yang ada di provinsi Jambi.

Saat ini, pihaknya telah bekerja hampir 6 bulan dan telah menerima 105 aduan yang dikerucutkan menjadi 25 kasus untuk tindak lanjut penyelesaian karena terbatasnya waktu kerja. 

Menurut Wartono, pihaknya kesulitan dalam memanggil perusahaan, karena perusahaan hanya mengirimkan utusan humas yang tidak dapat mengambil keputusan strategis.

“Semakin perusahaan tidak kooperatif, ini artinya sama saja dengan memelihara konflik lahan yang terjadi di provinsi Jambi, maka kami mohon support dari pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Gubernur bagaimana upaya kita untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan,” pinta politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap agar Pansus Konflik Lahan dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka panjang dan dapat dilaksanakan bersama.

“Misalnya, seperti yang disampaikan pak Wartono tadi, setelah ini, kita bentuk satgas penanganan konflik lahan provinsi Jambi, anggotanya bisa diperluas, selain APH, juga melibatkan Anggota Dewan dan Lembaga Adat,” jelas Edi.

Karena menurut ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini, selain melalui pendekatan hukum, penyelesaian konflik lahan juga dapat dilakukan lewat pendekatan adat dan politik.

“Bisa juga nanti satgas buat sekretariat bersama. Memang rumah untuk penyelesaian konflik, jadi setiap ada demo ke DPRD bisa kita arahkan ke sana. Atau mungkin kita bisa bentuk UPTD penanganan konflik, sehingga pembiayaanya bisa kita optimalkan,” jelas Edi. 

FGD ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Lahan Di Provinsi Jambi oleh para Narasumber, unsur Forkompimda dan para pemangku kepentingan lainnya.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi