BPK : Pengelolaan PAD Bungo Belum Selaras dengan RPJMD



Kamis, 16 Desember 2021 - 22:01:01 WIB



Bupati Bungo H Mashuri saat di kantor BPK RI Perwakilan provinsi Jambi, Kamis (16/12/2021).
Bupati Bungo H Mashuri saat di kantor BPK RI Perwakilan provinsi Jambi, Kamis (16/12/2021).

JAMBERITA.COM - Selain menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pemkab Batanghari, BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi juga menyerahkan LHP kepada Pemkab Bungo, Kamis (15/12/2021).

LHP tersebut dalam menilai efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemkab Bungo, meliputi kegiatan pengelolaan PAD pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Semester I tahun 2021.

Setelah Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP diserahkan oleh Kepala Subauditorat Jambi I, Nur Miftahul Lail kepada Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Jumari Ari Wardoyo, dan Bupati Bungo, H. Mashuri.

"Pemkab Bungo, regulasi dan kebijakan pengelolaan PAD yang ditetapkan belum lengkap, mutakhir, dan selaras serta indikator kinerja pengelolaan PAD pada Renstra BPPRD belum selaras dengan RPJMD, yang mengakibatkan Perda Kabupaten Bungo tentang Pajak Daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya," katanya.

Pemeriksaan pajak dan monitoring evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Pemkab Bungo belum dapat dilaksanakan, tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan pasar berpotensi terlalu rendah dan tidak sesuai dengan perkembangan layanan, dan pengukuran indikator kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak dapat segera digunakan untuk pengambilan keputusan.

"Penetapan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD belum dilakukan secara andal yang mengakibatkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan tidak menggambarkan potensi pendapatan yang sesungguhnya,"jelasnya.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD Pemkab Bungo untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Subauditorat Jambi I juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," tegasnya.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi Pimpinan Daerah baik di Legislatif dan Eksekutif untuk terus dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan kinerja Pemkab Bungo.(afm)





Artikel Rekomendasi