SAH Perjuangkan Harga Vaksin Booster Terjangkau Untuk Semua Masyarakat

JAMBERITA.COM - Ketegasan anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM dalam membela kepentingan masyarakat akan vaksin dosis ketiga (booster) dan anak - anak sungguh menginspirasi. 

Hal ini terlihat ketika anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu mengikuti Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP dan RDPU) Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan (14/12) kemarin.

Dalam RDP dan RDPU itu SAH yang dikenal luas sebagai bapak beasiswa Jambi ini mengatakan kementerian kesehatan harus menyusun rencana teknis persiapan pemberian dosis ketiga atau booster dan vaksin untuk anak usia 6-12 tahun. Hal ini penting sebagai panduan di daerah dan di lapangan.

" Saya pikir rencana vaksin booster dan anak di bulan Januari 2022 ini harus didahului kajian teknis yang matang dan komprehensif, hal ini penting sebagai panduan di daerah dan lapangan, " ungkap Doktor Ekonomi tersebut.

SAH sendiri mengatakan vaksin booster dilakukan karena secara kajian ilmiah dibutuhkan karena efektivitas vaksin mengalami penurunan pasca vaksin satu dan dua.

Hanya saja ia mengingatkan untuk vaksin anak usia 6-12 tahun, pemerintah harus berusaha untuk mendapatkan vaksinnya dari negara yang memproduksi.

" Saya minta ada upaya pemerintah memperbanyak pilihan ketersediaan vaksin untuk anak-anak, jangan sebatas Sinovac dari China semata, " tegasnya.

Dalam rapat yang dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu, SAH  juga menyampaikan pandangannya, tentang perlunya peraturan menteri kesehatan (permenkes). Sejauh mana hal ini dilakukan ? Apa saja yang diatur dalam permen tersebut, idealnya permenkes ini melindungi masyarakat dari harga vaksin yang terlalu tinggi, tapi juga mengatur kepastian dan ketepatan vaksinasi itu sendiri.

Apalagi katanya, pemerintah perlu memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI (penerima bantuan iuran) dan juga vaksin non PBI. Ini penting diatur dalam Permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama.Khususnya berapa jumlah penerima booster berbayar, dan berapa yang gratis. Karena ini terkait anggaran yang harus disediakan pemerintah.

" vaksin berbayar jangan sampai membebankan masyarakat dan membuka peluang terjadinya perdagangan vaksin yang bertolak belakang dengan nilai - nilai kesehatan universal yang setara untuk semua, imbuhnya.

Untuk itu, SAH memimta ada keterbukaan masalah harga vaksin booster yang harus dibayar masyarakat. Misal dari biaya tersebut komponen pembiayaan meliputi apa saja, karena jangan sampai harga vaksin booster melebihi dari harga pasaran.(*/sm)

Artikel Rekomendasi