Mantul, SAH Perjuangkan Gran Desain Stunting Di Indonesia

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menilai permasalahan stunting (gagal tumbuh) masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia. 

Hal ini menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu berdasarkan hasil survey Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting Indonesia tercatat sebesar 27,67 persen. Angka itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tak boleh melebihi 20 persen.

" Masalah stunting harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas. Sehingga pemerintah pun telah mencanangkan target optimis percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen, " ungkapnya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan BKKBN (29/9) kemarin di Jakarta.

Namun menurut bapak beasiswa Jambi ini upaya percepatan penurunan stunting menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang masih belum usai. Bahwa pandemi yang melanda dikhawatirkan meningkatkan angka stunting.

"Asumsi kita, dari banyaknya pengangguran yang naik, angka kemiskinan yang naik, kemungkinan konsumsi pada kelompok ibu hamil, pada anak-anak, pada bayi, kemungkinan akan terjadi penurunan. Nah itu ada resiko kejadian berat badan bayi rendah. Itu juga tanda-tanda pertumbuhan secara fisik organnya juga rendah, khawatirnya jadi stunting," jelasnya.

Sehingga untuk mencapai angka 14 persen sesuai target yang dicanangkan Presiden memerlukan upaya keras dengan fokus dan sasaran yang jelas. Oleh karena itu, Presiden telah memerintahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penanggung jawab percepatan penurunan stunting.

Apalagi menurut SAH dengan BKKBN sebagai penanggung jawab, penanganan dan pencegahan stunting akan menjadi lebih fokus. BKKBN dapat memetakan data individu dan kelompok beresiko seperti remaja, ibu hamil, dan akan diberikan sosialisasi hingga pendampingan.

"Jadi untuk mencapai 14 persen ini bukan masalah kesehatan saja tapi masalah kependudukan. Termasuk nanti juga diatur bagaimana calon pengantin siap untuk melahirkan keluarga yang sehat dan tidak ada keturunannya yang stunting,".

Selanjutnya SAH menambahkan penanganan stunting juga bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Perlu ada kegiatan surveilans atau pemantauan lingkungan untuk melihat keadaan masyarakat sekitar. Ini bisa dilakukan oleh pengurus RT/RW atau desa dan kelurahan, petugas kesehatan seperti bidan dan perawat, atau dengan kesadaran kita sebagai masyarakat.

"Kalau kita mampu melihat bahwa ada dicurigai ada anak-anak yang kurang makan kurang gizi sering sakit-sakitan, maka kita sebaiknya segera membantu mereka. Baik membantu secara tangible (berwujud) maupun intangible (tak berwujud).

Dalam mengatasi stunting, BKKBN mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh Indonesia. PLKB nantinya akan menjalankan pendampingan kepada keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan. Misalnya, mendorong calon pengantin agar mau melakukan pemeriksaan sebelum menikah dan hamil.

Selain itu tetap mengoptimalkan pelayanan melalui kader posyandu, BKKBN juga melakukan penanganan dari hulu ke hilir. Dimulai dari sebelum anak lahir, yakni saat para ibu atau pasangan usia subur merencanakan akan menikah, mereka harus dicek kesehatannya. Banyak perempuan Indonesia yang hamil dalam kondisi yang sebenarnya belum siap sehingga kemungkinan anaknya bisa stunting.(*/sm)

Artikel Rekomendasi