Paut Jadi Pihak Swasta kedua Jadi Tersangka di Kasus Ketok Palu, Ini Jumlah Uang yang Dibagikannya



Minggu, 08 Agustus 2021 - 18:14:54 WIB



JAMBERITA.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penahanan satu tersangka kasus suap ketok palu Paut Syakarin (PS). Lembaga anti rasuah sendiri sebelumnya sudah melakukan penangkapan tersangka di Jambi pada Sabtu 7 Agustus 2021 dan hari ini langsung diterbangkan ke Jakarta.

Paut sendiri menjadi pihak swasta kedua yang menjadi tersangka dalam kasus suap ketok palu. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tersangka Joe Fandy alias Asiang yang menjadi sumber uang untuk ketok palu di 2018.

 

"Tersangka PS sebagai salah satu pihak swasta yang diduga berperan antara lain sebagai penyokong dana dan pemberi uang ketok palu tambahan untuk para anggota komisi III DPRD Jambi dengan besaran masing-masing Rp150 juta terkait RAPBD Provinsi Jambi TA 2017. d. Pemberian uang oleh Tsk PS diduga agar perusahaan miliknya bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2017," jelas Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan jumlah dana yang disiapkan oleh Tersangka sekitar sejumlah Rp2,3 Miliar, dengan pembagian pertama, Uang sebesar Rp325 juta Bulan November 2016 pemberian uang oleh Tsk PS melalui Hasanudin kepada Effendi Hatta di lapangan parkir Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai titipan untuk 13 orang anggota komisi III yang masing-masing mendapatkan Rp25 juta perorang dan sudah dibagikan oleh Zainal Abidin kepad 13 anggota Komisi III di salah satu hotel di Bogor Jawa Barat saat acara Bimtek.

Lalu, Uang sebesar Rp1,950 Miliar sekitar akhir Januari 2017 bertempat di rumah Tsk PS kembali dilakukan pemberian uang oleh Tsk PS kepada Effendi Hatta dan Zainal Abidin di rumah Tsk PS sebesar Rp1,950 Miliar yang kemudian diserahkan oleh Effendi Hatta dan Zainal Abidin kepada 13 anggota Komisi III lainnya.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(*/sm)





Artikel Rekomendasi